Ironi MBG

Oleh. Ahsani Annajma (Aktivis dakwah dan pemerhati remaja)

wacana-edukasi.com, OPINI–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai solusi pemerintah dalam mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi generasi Indonesia. Namun, fakta di lapangan justru memunculkan ironi yang sulit diabaikan.

Papua yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan angka stunting dan gizi buruk tertinggi di Indonesia ternyata baru memiliki sekitar 10 persen dari kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, daerah inilah yang semestinya menjadi prioritas utama apabila tujuan program benar-benar untuk menyelesaikan persoalan gizi (kumparan.com).

Ironi berikutnya, Badan Gizi Nasional menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, namun telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola anggaran program MBG (Sewaktu.id).

Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: benarkah MBG disusun untuk menyelesaikan persoalan stunting, atau justru lebih sibuk mengejar target penyerapan anggaran?

“Di negeri yang katanya kaya, tak seharusnya ada anak yang tumbuh dengan tubuh yang kekurangan gizi. Di negeri yang anggarannya mencapai ribuan triliun, tak semestinya masih ada ibu yang cemas karena anaknya tak mendapat makanan bergizi. Namun ironi itu nyata. Ketika laporan anggaran tampak gemuk, justru tubuh-tubuh kecil di pelosok tetap kurus. Ketika proyek dipamerkan sebagai keberhasilan, suara tangis anak-anak yang kekurangan gizi nyaris tak terdengar. Lalu, untuk siapa sebenarnya negara bekerja?”

Permasalahan ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai kesalahan teknis atau lemahnya pengawasan. Akar persoalannya jauh lebih mendasar, yaitu paradigma pengelolaan negara dalam sistem kapitalisme demokrasi.

Dalam sistem ini, keberhasilan kebijakan sering kali diukur dari besarnya anggaran yang terserap dan seberapa besar dampak politik yang dihasilkan, bukan dari sejauh mana masalah rakyat benar-benar terselesaikan.

Biaya politik demokrasi yang sangat mahal melahirkan hubungan timbal balik antara penguasa dan para penyokongnya. Kebijakan publik pun rawan dijadikan sarana distribusi proyek, bagi-bagi keuntungan, hingga membuka ruang penyimpangan anggaran. Ketika orientasi utamanya bukan kemaslahatan rakyat, maka tidak mengherankan jika wilayah yang paling membutuhkan justru tidak menjadi prioritas.

Kasus minimnya SPPG di Papua sekaligus ditemukannya ratusan SPPG yang telah menerima anggaran tanpa beroperasi memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

Jika sasaran utama adalah mengatasi stunting, seharusnya distribusi fasilitas difokuskan terlebih dahulu ke wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi. Namun yang tampak justru ketimpangan distribusi layanan.

Di sisi lain, besarnya alokasi anggaran untuk MBG dan berbagai program populis lainnya menyebabkan sektor-sektor strategis lain, seperti pendidikan, layanan kesehatan dasar, sanitasi, dan pembangunan wilayah tertinggal (3T), berpotensi kehilangan prioritas pembiayaan. Padahal, penanganan stunting membutuhkan pendekatan yang jauh lebih komprehensif daripada sekadar penyediaan makanan.

Temuan adanya ratusan SPPG yang memperoleh anggaran meski belum beroperasi juga menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan anggaran. Situasi seperti ini membuka ruang inefisiensi bahkan penyimpangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai pemilik hak atas harta negara (Sewaktu.id).

Dengan demikian, problem MBG bukan semata persoalan implementasi, tetapi merupakan konsekuensi dari sistem yang menjadikan kepentingan politik dan ekonomi elite lebih dominan dibanding kebutuhan rakyat.

Islam memandang penguasa sebagai rā’in (pengurus rakyat), bukan sekadar administrator anggaran. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Konsep ini melahirkan mekanisme pemerintahan yang sangat berbeda. Perbedaan itu di antaranya:

Pertama, setiap kebijakan dibangun berdasarkan kebutuhan nyata rakyat. Daerah dengan tingkat stunting dan gizi buruk tertinggi otomatis menjadi prioritas utama karena tujuan negara adalah menghilangkan kemudaratan, bukan mengejar angka serapan anggaran.

Kedua, penguasa menyadari bahwa seluruh kebijakannya akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan rakyat, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Karena itu, penderitaan satu orang rakyat pun tidak boleh diabaikan, terlebih jika menyangkut keselamatan jiwa dan masa depan generasi.

Ketiga, mekanisme pengangkatan khalifah dalam Islam berlangsung sederhana, efektif, dan tidak membutuhkan biaya politik yang sangat besar. Dengan demikian, tidak lahir politik balas budi kepada penyandang dana ataupun kroni kekuasaan yang berujung pada penyalahgunaan anggaran negara.

Keempat, seluruh pemasukan negara dari pos-pos syariat dikelola oleh Baitul Mal dan dialokasikan sesuai hukum syara’ untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, termasuk layanan kesehatan dan pemenuhan gizi. Orientasinya bukan popularitas penguasa, melainkan terlaksananya kewajiban negara dalam meri’ayah urusan umat.

Pada akhirnya, persoalan stunting tidak cukup diselesaikan dengan program yang bersifat simbolik atau populis. Yang dibutuhkan adalah sistem pemerintahan yang menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai orientasi utama. Dalam pandangan Islam lll, negara bukan sekadar penyelenggara program, melainkan pengurus umat yang bertanggung jawab penuh atas terpenuhinya kebutuhan rakyat secara adil, tepat sasaran, dan amanah.

Views: 0