Ariyana (Aktivis Muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Peristiwa yang selalu terjadi dan berulang akan berdampak pada penerapan sistem. Peristiwa berulang Makan Bergizi Gratis (MBG) menambah daftar korban keracunan. Harusnya bagi kaum yang berpikir kejadian serupa tidak akan dinormalisasikan. Keledai saja tidak akan masuk ke lubang yang sama. Pengibaratan seperti itu harus dapat dipahami oleh penguasa negeri. Alih-alih yang ingin masyarakat sejahtera dengan program MBG, justru menimbulkan permasalahan kesehatan terhadap peserta didik. Sudah banyak data tercatat korban MBG namun belum ada tindak lanjut untuk menghentikan program tersebut.
Di beberapa daerah telah terjadi keracunan secara beruntun, seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tana Toraja dan lain-lain. Dalam waktu 3 hari sejak tanggal 1 hingga 3 September 2026, korban sudah mencapai sekitar 2.000 orang( bbc.com/indonesia, 09/09/2026). Jumlah korban keracunan sejak MBG didisgtribusikan pada peserta didik sudah mencapai 50.000 orang. Penguasa dalam hal ini hanay sekadar klarifikasi dan meminta maaf serta berupaya melakukan langkah-langkah taktis untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, dan siap memberikan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggungjawab yang sudah memakan banyak korban. Namun, hal tersebut tidak akan memberikan efek jera hanya berupa peringatan, tata kelola belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat.
Menurut Badan Gizi Nasional (BGN) kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi diakibatkan karena pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Kepala BGN, Sudaryono mengungkapkan lebih dari 80 persen kasus yang terjadi terkait dengan pelanggaran SOP, seperti cara penyimpanan makanan yang tidak benar dan waktu konsumsi dengan jarak yang lama dari proses memasak (kumparan.com, 04/09/2026).
Ungkapan prihatin dari pemangku kebijakan tidak cukup atas penderitaan yang dialami korban, tidak aka nada solusi yang pasti ketika program tersebut tidak dihentikan secara sistem. Keracunan Massal MBG harusnya menjadi catatan penting untuk evaluasi sistem, bukan sekadar menyalahkan pelaksana di lapangan.
Pelanggaran SOP berakibat sangaat fatal, hingga ribuan siswa yang keracunan dari MBG. Kegagalan sistemis ini yang berawal dari pada mindset bisnis yang dipakai pemerintah demokrasi kapitalisme dalam mengurusi program penguasa dan pengusaha. Arogansi penguasa sangat nyata, program yang dibuat berakhir menyengsarakan masyarakat, apalagi korbanya anak bangsa yang harus menjadi pilar peradaban bangsa.
Program gagal yang tetap dipertahankan atas nama penguasa akan berdampak secara berkelanjutan. Permasalahan sistemik yang terjadi akibat regulasi penetapan SPPG yang tidak sesuai standar, dengan ketentuan harus melayani minimal 2500 porsi setiap hari akan sulit memastikan aspek higienitas terpenuhi dengan baik, sekalipun SPPG telah mempunyai SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Apalagi bagi SPPG yang kemampuan dan kelayakannya belum memenuhi kriteria yang sesuai prosedur.
Perizinan pendirian SPPG sudah banyak kejanggalan namun hal itu diabaikan yang penting aspek administratif terpenuhi di atas kertas. Tentunya hal ini, berakibat pada kelayakan tempat, peralatan yang digunakan serta rekrutmen karyawan SPPG yang tidak memenuhi standar yang dibutuhkan, akibatnya banyak SPPG yang tidak layak tetap beroperasi. Kasus keracunan selalu bertambah dan belum selesai juga seperti kasus jual beli titik (news.detik, 04/06/2026).
Pembagian keuntung antara yayasan, investor dan mitra SPPG menjadi ajang bancakan yang mempengaruhi mutu bahan makanan MBG. Harusnya dari hal tersebut masyarakat segera sadar akan buruknya sistem saat ini. Problematika yang dihadapi rakyat bertambah karena pengawasan negara terhadap program MBG yang masih lemah sehingga meniscayakan berbagai kelalaian yang terjadi. Para pemangku kebijakan hanya memikirkan diri sendiri serta golonganya. Tragedi MBG bukti nyata ketidakseriusaan dan kelalaian negara. Siapa Bertanggung Jawab atas Kegagalan Sistem?
Persepktif Islam, fungsi negara sebagai pelayan dan pengurus rakyat sehingga harus bersih dari tujuan bisnis yang ambil keuntungan. Pemahaman tersebut harus menjadi acuan bagi pemerintah di semua lini dari pusat sampai kepada unit pelaksana teknis. Dari pemikiran ini akan lahir ketaatan dan tanggung jawab yang harus dipikul bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Sistem Islam akan mendata setiap orang dan memastikan warga negara tidak ada yang kekurangan. Kebutuhan pokok dipenuhi negara tanpa ada perbedaan, sebab negara adalah raa’in (pengurus rakyat) dan menjamin kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan sesuai potensinya.
Pendistribusian makanan akan dikelola dengan mudah dan seefisien mungkin. Pengawasan dalam Islam dilakukan secara optimal dan menyeluruh, pemimpin dalam Islam akan memfungsikan qadhi hisbah. Dengan adanya qadhi hisbah dapat mengawasi perilaku dan adab dalam kehidupan umum untuk mencegah penipuan dan juga dapat meminta pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang tidak sesuai syariat. Untuk itu kita memerlukan sistem pengadaan bahan makanan, pengolahan, distribusi, pengawasan, dan standar keamanan pangan, hingga mekanisme pertanggungjawaban hal tersebut terdapat diterapkan secara adil dan merata dengan sistem Islam yang sempurna.
Views: 2
Comment here