Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA–Dunia keuangan domestik kembali diguncang kepanikan massal. Hal ini dirasakan setelah nilai tukar Rupiah merosot tajam hingga menembus level psikologis Rp18.100 per Dolar AS pada awal Juni 2026 (Kompas.com, 05/06/2026). Depresiasi terdalam sepanjang sejarah Indonesia ini, disinyalir terpicu oleh eskalasi konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah. Konflik geopolitik tersebut telah mendorong penguatan dolar secara agresif di pasar global.
Dampak merosotnya rupiah langsung menghantam lapisan masyarakat menengah ke bawah. Di antaranya karena harga bahan baku impor dan energi di dalam negeri meroket seketika (Heygotrade.com, 04/06/2026). Akhirnya, demi menjaga dapur tetap ngebul di tengah badai inflasi ini, banyak warga di berbagai daerah terpaksa terjebak lingkaran setan pinjaman online (pinjol) ilegal. Anehnya, di tengah jeritan riil di akar rumput, otoritas berwenang justru mengeluarkan klaim sepihak bahwa kondisi fiskal negara masih berada dalam batas aman.
Ilusi Aman dan Kerapuhan Sistemis
Sikap menenangkan diri dari pemerintah ini menyingkap ketidakpekaan akut terhadap realitas kesengsaraan rakyat. Kebijakan mitigasi yang diambil penguasa selama ini hanya menyentuh ranah kosmetik. Kebijakan pembatasan pembelian valas tunai pun terbukti mandul. Namun, otoritas terkait malah menutup mata bahwa akar masalah kelemahan moneter ini bersifat sistemis, yaitu ketergantungan mutlak pada sistem uang kertas berbasis fiat (fiat money). Kini, nilai mata uang ini sangat rapuh dan mudah didikte oleh sentimen pasar global serta kebijakan politik luar negeri negara adidaya. Hal ini karena tidak dijamin oleh aset fisik apa pun,
Dalam ekosistem kapitalisme liberal, negara lepas tangan dan membiarkan rakyat bertarung sendiri menghadapi inflasi. Bersamaan dengan itu, utang luar negeri terus ditumpuk demi proyek non-primer. Krisis ini kian parah akibat hilangnya fungsi penguasa sebagai pengurus urusan publik (ri’ayah). Akibatnya, masyarakat dipaksa mandiri menanggung beban hidup yang berat tanpa perlindungan kesejahteraan yang riil. Padahal, kepemimpinan yang menyusahkan rakyat seperti ini sangat dikecam oleh Rasulullah saw. sebagaimana dalam sabdanya,
اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ
Artinya: “Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia.”(HR Muslim).
Kembali ke Standar Moneter Hakiki
Sengkarut ekonomi tahunan ini hanya bisa diakhiri secara tuntas dengan mencampakkan sistem fiat ribawi dan beralih pada sistem ekonomi Islam yang kafah di bawah institusi Khilafah. Hal ini dijelaskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nidzamul Iqtishadi fil Islam Bab Uang.
Bahwasanya, Islam menetapkan standar mata uang wajib berbasis komoditas intrinsik yang stabil, yaitu emas dan perak (Dinar dan Dirham). Standar emas ini secara alami menghapus inflasi dari hulu karena volume uang yang beredar selalu dijamin oleh cadangan fisik logam mulia, sehingga kebal dari intervensi politik asing maupun hegemoni Dolar AS.
Lebih dari sekadar mata uang, stabilitas ekonomi akan dijaga ketat oleh negara dengan menghapus praktik riba, penimbunan (ikhtikar), dan spekulasi pasar secara total. Seorang khalifah akan bertindak sebagai perisai (junnah) yang bertanggung jawab langsung atas pemenuhan kebutuhan pokok rakyat secara merata, mencontoh keluhuran Khalifah Umar bin Khattab r.a. saat mengatasi krisis pangan pada Tahun Ramadah. Rasulullah saw. pun menegaskan dalam sabdanya,
“Seorang imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).
Dengan demikian, selama rupiah distandarkan pada selain emas dan perak, maka inflasi akan terus terjadi, dan rakyat yang akan menanggung beban sistemis ini. Karena itu, maka sungguh hanya dengan aturan Islam saja kedaulatan moneter dan ketenangan dapur umat, serta kesejahteraan akan terwujud secara nyata.
Della Damayanti
Wonosobo, Jawa tengah
Views: 3
Comment here