Oleh : Fitriana Emi
Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA–Infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang idealnya dijaga bersama antara warga dan pemangku kebijakan. Namun, ketika kerusakan fasilitas vital dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan konkret, komitmen pemerintah dalam melayani publik patut dipertanyakan. Fakta pahit ini sedang dihadapi oleh warga Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Kondisi Jembatan Sabung Setangga yang rusak parah kembali memicu sorotan tajam dari masyarakat luas.
Hingga saat ini, para pengguna jalan terpaksa melintasi jembatan darurat hasil swadaya masyarakat setempat agar arus transportasi tidak terputus total. Persoalannya, fasilitas buatan warga ini jauh dari kata layak dan aman bagi para pengendara. Jalur alternatif yang sempit tersebut justru menjadi titik rawan yang kerap memicu kecelakaan, terutama bagi para pengendara luar daerah yang buta akan medan setempat.
Menurut kesaksian warga Desa Sabung bernama Fujianto, penderitaan publik ini bukan barang baru karena kerusakan struktur utama jembatan sudah terbengkalai sejak tahun 2018 tanpa ada tanda-tanda perbaikan permanen dari otoritas terkait. Narasi kelam ini terekam jelas dalam pemberitaan Inside Pontianak yang mengungkap bahwa angka kecelakaan di lokasi tersebut sudah tidak terhitung lagi. Mangkraknya pembangunan jembatan ini menjadi bukti nyata lambatnya respons birokrasi dalam mengantisipasi risiko keselamatan warga (insidepontianak.com/01/06/2026).
Sudah semestinya pemerintah daerah tidak menutup mata dan segera mengambil langkah taktis guna menyudahi ancaman yang mengintai nyawa pengendara setiap hari. Sinergi yang bersih dan transparan antara pemerintah kabupaten hingga tingkat desa sangat mendesak demi melahirkan solusi infrastruktur yang kokoh, bukan sekadar proyek mengejar keuntungan kelompok. Fenomena ini sekaligus menjadi cermin krusialnya kehadiran sosok pemimpin yang mengerti esensi tanggung jawab mutlaknya di hadapan manusia dan penciptanya
Dalam sudut pandang sistem kepemimpinan Islam yang komprehensif yaitu khilafah, seorang kepala negara atau Khalifah mengemban amanah sebagai pengurus rakyat yang wajib menjamin keselamatan publik. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” Atas dasar ketakwaan inilah, penguasa dalam syariat Islam dituntut bergerak cepat meniadakan segala bentuk marabahaya (dharar) yang mengancam jiwa manusia sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Daruquthni, “Tidak ada dharar (bahaya) dan tidak ada memudharatkan (membahayakan), baik diri sendiri maupun orang lain.”
Melalui visi pengurusan (riayah) yang berorientasi pada kemaslahatan umat, perbaikan fasilitas mendesak seperti Jembatan Sabung Setangga akan diposisikan sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan, tanpa memandang apakah posisinya berada di pelosok desa terpencil atau di pusat kota. Pemimpin tertinggi memegang kendali penuh atas kesejahteraan seluruh wilayah kekuasaannya. Dari segi anggaran, pembiayaan infrastruktur darurat ini idealnya dicover langsung melalui kas negara atau baitulmal.
Jika kas tidak mencukupi karena urgensi yang sangat tinggi, negara berhak memberlakukan pajak temporer (dharîbah) kepada publik yang mampu, atau mengambil opsi pinjaman darurat yang bersih dari unsur riba serta intervensi asing. Pola kekuasaan yang tersentralisasi dengan kepemimpinan yang berintegritas tinggi inilah yang mampu memotong rantai birokrasi yang berbelit-belit. Melalui ketegasan sistem tersebut, jaminan keselamatan masyarakat akan lebih cepat dituntaskan secara menyeluruh.
Pada akhirnya, mengabaikan Jembatan Sabung Setangga sama saja dengan mempertaruhkan keselamatan publik di atas altar pembiaran birokrasi. Sudah saatnya pemangku kebijakan menyadari bahwa kepemimpinan bukanlah alat untuk mencari keuntungan, melainkan sebuah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban mutlak di akhirat.
Views: 3
Comment here