Oleh: Pri Afifah (co. Founder literasiyun.id)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Tidak ada badai yang datang tanpa tanda, kabar pemutusan hubungan kerja terus berdatangan. Satu demi satu perusahaan mengurangi pekerja, bahkan menutup operasionalnya. Di balik angka-angka PHK itu, ada ribuan kepala keluarga yang kehilangan penghasilan, ada anak-anak yang terancam putus sekolah, ada ibu-ibu yang mulai cemas memikirkan biaya dapur esok hari, ada yang kehilangan harapan. Ironisnya, semua ini terjadi di tengah negeri yang katanya sedang bertumbuh secara ekonomi.
Kasus terbaru terjadi di Depok, Jawa Barat. PT Xacti Indonesia, perusahaan manufaktur elektronik yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Indonesia, resmi menghentikan operasional dan melakukan PHK terhadap sekitar 350 pekerja. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut perusahaan tidak lagi mampu bertahan akibat tekanan ekonomi global, kenaikan biaya produksi, dan lesunya pasar ekspor (Okezone.com 25/5/2026).
Bahkan, KSPI mengingatkan bahwa ancaman PHK belum selesai. Gelombang PHK diprediksi masih akan terus meluas ke berbagai sektor industri seperti tekstil, elektronik, hingga otomotif. Tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tingginya biaya produksi menjadi alasan yang terus diulang.
Di sisi lain, persaingan mencari pekerjaan semakin brutal. Satu lowongan kerja bisa diperebutkan ribuan pelamar. Anak-anak muda berlomba mengirim CV ke sana-sini, tetapi kesempatan kerja semakin sempit. Banyak lulusan SMA, SMK, bahkan sarjana akhirnya harus menerima pekerjaan serabutan dengan upah rendah demi bertahan hidup.
Persoalan ini sebenarnya bukan sekadar masalah ekonomi global. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem Kapitalisme yang sejak awal menjadikan manusia hanya sebagai alat produksi.
Dalam sistem Kapitalisme, perusahaan dibangun untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Selama pekerja masih menghasilkan profit, maka akan dipertahankan. Namun ketika kondisi pasar berubah dan keuntungan menurun, pekerja menjadi pihak pertama yang dikorbankan. PHK pun dianggap langkah normal untuk “efisiensi perusahaan”.
Dari sinilah terlihat bagaimana Kapitalisme memandang manusia. Buruh tidak diposisikan sebagai manusia yang memiliki kebutuhan hidup, keluarga, dan tanggungan, melainkan sekadar angka dalam laporan keuangan perusahaan. Ketika angka keuntungan turun, maka pengurangan tenaga kerja dianggap solusi paling memungkinkan.
Terlebih lagi, sistem pendidikan hari ini ikut diarahkan untuk menopang kebutuhan industri Kapitalisme. Anak-anak SMK, misalnya, sejak awal banyak dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja bagi perusahaan. Mereka didorong agar cepat masuk dunia industri, tetapi tidak dibangun menjadi generasi yang mandiri secara ekonomi. Akibatnya, jutaan anak muda akhirnya bergantung pada lapangan pekerjaan yang sangat terbatas, dan memperebutkan lowongan pekerjaan yang sangat sedikit.
Padahal negeri ini memiliki sumber daya alam melimpah. Tanah subur terbentang luas. Lautan kaya hasil perikanan. Tambang emas, nikel, batu bara, minyak, dan gas tersedia dalam jumlah besar. Namun anehnya, rakyat justru kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kapitalisme telah membuat sumber daya alam dikuasai korporasi besar dan oligarki. Negara hanya bertindak sebagai regulator yang mempermudah investasi. Akibatnya, keuntungan ekonomi berputar di lingkaran sempit para pemilik modal, sementara rakyat kecil hanya menjadi pekerja dengan posisi rentan. Inilah wajah asli Kapitalisme, pertumbuhan ekonomi boleh tinggi, tetapi kesejahteraan rakyat tetap rapuh.
Islam memandang persoalan ini secara berbeda. Dalam Islam, negara bukan sekadar penjaga pasar atau fasilitator investasi. Negara adalah raa’in atau pengurus rakyat. Rasulullah SAW bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus/pemelihara rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR.Bukhari dan Muslim)
Karena itu, negara dalam Islam yang dipimpin oleh seorang Kholifah, wajib memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, termasuk menyediakan kesempatan kerja bagi laki-laki yang menjadi pencari nafkah. Karena menciptakan lapangan pekerjaan bagi para laki-laki adalah wewenang Kholifah.
Sistem ekonomi Islam tidak menyerahkan penguasaan ekonomi kepada segelintir pemilik modal. Islam mengatur kepemilikan secara jelas, ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya alam strategis seperti tambang, hutan, laut, dan energi tidak boleh dimonopoli korporasi atau asing, melainkan wajib dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Ketika sumber daya alam dikelola negara, hasilnya dapat digunakan untuk membangun industri, pertanian, perdagangan, dan berbagai sektor produktif yang membuka lapangan kerja luas.
Islam juga melarang praktik monopoli dan penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dengan distribusi kepemilikan yang lebih adil, aktivitas ekonomi tidak hanya berputar di kelompok elite, tetapi menyebar di tengah masyarakat. Ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan stabil. Di sisi lain, negara Islam memiliki Baitul Maal sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola pemasukan dan distribusi harta untuk rakyat. Melalui Baitul Maal, negara dapat menjamin pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara langsung tanpa membebani masyarakat dengan biaya mahal.
Islam juga mendorong pengembangan sektor riil, bukan ekonomi semu berbasis riba dan spekulasi seperti yang mendominasi sistem Kapitalisme hari ini. Sebab ekonomi yang bertumpu pada sektor riil lebih kuat menghadapi krisis dan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Karena itu, PHK massal yang terus berulang seharusnya menjadi alarm bagi umat bahwa ada yang salah dengan sistem yang diterapkan hari ini. Masalah ini tidak cukup diselesaikan dengan bantuan sosial, pelatihan kerja, atau janji investasi baru. Akar masalahnya ada pada sistem ekonomi yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama, sementara kesejahteraan manusia hanya dianggap efek samping.
Kapitalisme telah berkali-kali menunjukkan kegagalannya menjaga kestabilan hidup rakyat. Krisis datang berulang, PHK terus terjadi, pengangguran meningkat, dan kesenjangan semakin lebar. Sementara itu, para pemilik modal tetap mampu hidup nyaman di tengah penderitaan rakyat kecil. Sudah saatnya umat melihat bahwa Islam bukan sekadar agama ibadah ritual, tetapi juga memiliki sistem kehidupan yang mampu mengatur ekonomi secara adil dan manusiawi. Islam tidak memandang manusia sebagai alat produksi, melainkan sebagai rakyat yang wajib diurus dan dijaga kesejahteraannya.
Jika hari ini rakyat terus hidup dalam ketakutan kehilangan pekerjaan, maka sesungguhnya yang sedang dipertahankan bukan kesejahteraan manusia, melainkan keberlangsungan sistem Kapitalisme itu sendiri. Dan selama sistem ini tetap berdiri, rakyat kecil akan terus menjadi pihak yang paling sering dikorbankan.
Kini saatnya umat Islam harus menyadari, bahwa kesengsaraan yang dialami bukan semata takdir yang harus dijalani. Melainkan ini adalah kesalahan dalam pengaturan kehidupan bernegara. Rasulullah SAW. telah mewariskan sebuah sistem kehidupan yang agung, yang pernah menguasai dua per tiga dunia. Sistem kehidupan itu adalah sistem Islam, yang menerapkan seluruh aturan Islam. Dengan sistem ekonominya, sistem politiknya hingga sistem sosialnya, Insyallah kesejahteraan masyarakat akan terjamin.
Views: 7
Comment here