Oleh: Asriyanti, S.Si.
wacana-edukasi.com, OPINI–Permasalahan korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi. Setelah masyarakat heboh dengan terungkapnya kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang sekaligus menyeret 2 wakil Kepala Badan, dan beberapa nama lain. Total korupsinya mencapai nominal milyaran rupiah (CnnIndonesia.com, 04-06-2026).
Sementara itu di tempat yang berbeda, tepatnya di Cafe de’Clan Signature yang berada di Cipete, Jakarta Selatan. Sekaligus di rumah milik mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah. Saat digeledah oleh pihak Polda Metro Jaya, ditemukan tumpukan uang ratusan milyar serta puluhan kilogram emas batangan (Liputan6.com/12-07-2026).
Kasus mega korupsi berulang kali terjadi dengan angka kerugian yang cukup fantastis. Seakan menaikkan levelnya dari tahun ke tahun. Banyaknya kasus yang diberitakan belakangan ini menambah daftar kelam tata kelola negara. Bagaimana tidak, berbeda dengan dulu, saat ini korupsi tidak lagi dilakukan individu dengan sembunyi-sembunyi, melainkan dilakukan dengan melibatkan banyak pihak.
Tidak tanggung-tanggung, korupsi bisa dilakukan secara berjamaah antara pejabat publik dengan lembaga penegak hukum. Sayangnya disaat rakyat menyadari besarnya pelaku korupsi, kebanyakan mereka justru memilih diam. Seolah pasrah dengan kondisi negeri ini. Padahal kasus korupsi terang-terangan telah terjadi di kalangan pejabat daerah hingga di pusat ibu kota. Bagi mereka, ada banyak resiko yang menunggu saat bersuara dan memberi kritik kepada penguasa.
Akibat Penerapan Sistem Sekuler Kapitalisme
Kasus korupsi yang tidak mengenal akhir ini persoalan mendasarnya hanya satu, yaitu penerapan sistem sekuler kapitalisme yang menjadi asas kehidupan negaranya. Sistem sekuler yang memisahkan nilai-nilai agama dalam pengaturan hidup akhirnya melahirkan sosok pemimpin yang perbuatannya hanya bersandar pada hawa nafsunya. Para pejabat seringkali menjadikan jabatannya sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri, bukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat. Terbukti dengan kondisi rakyat yang semakin jauh dari kata sejahtera.
Kepemimpinan yang berorientasi pada materi duniawi saja menjadikan korupsi dianggap lumrah dan semakin merajalela. Tidak hanya itu, sistem sekuler kapitalisme juga menciptakan atmosfer politik yang sarat akan money politics, yang sangat terasa di setiap momen pemilu maupun pilkada. Para kandidat harus mempersiapkan mahar politik dengan jumlah yang cukup besar. Seringkali terjadi praktik suap-menyuap kepada pihak terkait dalam rangka memuluskan usaha dalam meraih tampuk kepemimpinan.
Akhirnya kecurangan dalam birokrasi seolah wajar dan dinormalisasikan. Satu persatu pejabat dilaporkan sebagai pelaku korupsi. Ibarat lingkaran setan yang menciptakan siklus tertutup dan seolah memaksa orang-orang yang ada di dalam birokrasi untuk ikut terlibat dalam korupsi.
Korupsi secara sistemik tentu bukan terjadi karena kesalahan seseorang yang berarti tidak akan bisa dihentikan dengan hanya menangkap pelaku perseorangan saja, namun tidak disertai perubahan aturan yang justru memberikan celah untuk melakukan korupsi.
Kondisi ini adalah efek dari pengaturan hidup yang diterapkan negeri ini. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah hanya berasaskan hawa nafsu dan akal mereka yang serba terbatas. Segala bentuk usaha untuk memberantas korupsi tidak memberikan hasil yang signifikan, justru membuka peluang korupsi yang semakin besar. Terlebih lagi kualitas hukum di Indonesia yang sangat bobrok. Selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Sering kita dapatkan kasus pencurian ayam yang pelakunya dihukum berat tanpa belas kasihan, sementara mereka yang mengambil banyak uang milik rakyat masih dapat tersenyum bangga di depan media dikarenakan hukuman yang sangat ringan. Bahkan tidak sedikit yang dibiarkan lolos tanpa mendapatkan hukuman. Para koruptor yang dipenjara bisa mendapatkan remisi dan ampunan setelah melalui serangkaian proses pengadilan yang berbelit-belit dan dengan kondisi hukum yang bisa dibeli.
Sistem Islam Solusi Permasalahan Manusia
Islam menawarkan sistem kehidupan yang mampu menyelesaikan permasalahan manusia. Di saat aturan berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Sang Pencipta, Allah Swt. maka permasalahan korupsi seperti saat ini pun dapat teratasi. Di dalam Islam, jabatan dipandang sebagai amanah yang di akhirat nanti akan dipertanggung jawabkan. Bermodalkan ketakwaan, para pejabat akan senantiasa merasa berada di dalam pengawasan Allah Swt. Dalam hal ini tindakan korupsi dianggap sebagai kejahatan besar yang tidak hanya sekedar melanggar hukum, tapi menzalimi rakyat dengan penyalahgunaan atas kekuasaannya.
Dengan adanya korupsi, kemaslahatan rakyat akan terabaikan karena yang seharusnya menjadi milik rakyat justru dialihkan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Selain dengan benteng akidah, tindakan korupsi juga akan bisa dicegah melalui aturan Islam yang diterapkan secara menyeluruh dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para koruptor. Seluruh harta yang pernah dikorupsi harus dikembalikan kemudian ditambah hukuman fisik sesuai dengan tingkat kejahatannya. Hukuman ini akan memberikan efek jera kepada pelaku.
Selanjutnya sistem pengawasan harus berjalan dengan baik. Mulai dari individu yang perbuatannya diharuskan terikat dengan syariat Allah Swt. Mereka akan takut untuk melakukan korupsi karena dianggap haram. Kemudian lingkungan masyarakat yang mendukung dengan cara mengamalkan aktivitas amar ma’ruf nahi mungkar. Sehingga rakyat harus melakukan muhasabah kepada para pihak yang dianggap melakukan kejahatan. Termasuk kepada para pejabat.
Selain itu, negara akan memastikan agar semua sumber daya alam (SDA) seperti kepemilikan atas negara dan rakyat dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat. Di dalam sistem Islam juga akan ada lembaga mahkamah mazhalim yang dibuat khusus untuk mengadili setiap pejabat yang bermasalah. Semua pengawasan ini penting untuk memastikan semua bentuk aktivitas pejabat bisa berjalan dengan syariat Islam.
Oleh karena itu, harus diyakini bahwa hanya sistem Islam yang mampu memberantas korupsi di negeri ini. Selama sistem sekuler kapitalisme masih diterapkan, maka pelaku korupsi tidak akan berhenti mewarisi budaya menyimpang ini kepada generasi mendatang, dengan nominal yang bisa lebih mengejutkan.
Views: 0
Comment here