Wacana-edukasi.com, SURATPEMBACA--Pada Juli 2026 lalu, pemandangan kemacetan antrian panjang untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM)terjadi lagi di setiap SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) kota Medan. Tua muda, pengendara roda dua, roda tiga, roda empat bahkan truk besar berderet panjang antrean mengular.
Ironi, negara penghasil minyak justru kehabisan minyak. Daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia ada di beberapa daerah;Riau- Blok Rokan Dumai, ±160 ribu barel/hari. Jawa Tengah- Kilang Cilacap, ±348 ribu barel/hari. Kalimantan Timur Blok Mahakam, Sanga Sanga, ±260 ribu barel/hari, Sumatera Selatan Jawa Barat, dan Papua.
Lagi, lagi dan lagi yang dirugikan adalah rakyat. Bapak-bapak ojek harus menghentikan mesin untuk menghemat minyak. Ibu-ibu yang harus mengantar anak sekolah terbengkalai kegiatannya karena harus berlelah-lelah mengantri minyak. Lalu, pertanyaannya mengapa harus sesulit ini untuk membeli minyak di negeri penghasil minyak?
Jangan salahkan SPBU, mereka juga korban. Akarnya ada pada sistem yang negara ini pakai pada saat ini. Pertama, negara ini menganut sistem ekonomi kapitalis. Dalam ajaram Adam Smith, bapak Kapitalisme, negara cukup jadi penjaga urusan pertahanan, keamanan, kontrak. Urusan perut dan kebutuhan rakyat di serahkan pada pasar, maka wajar subsidi dipangkas, harga diserahkan pada pasar.
“Harga suatu barang diatur oleh perbandingan antara jumlah barang yang benar-benar dibawa ke pasar, dengan permintaan dari orang-orang yang bersedia membayar harga wajar dari barang tersebut”. (Adam Smith buku The Wealth of Nations bab 7).
Kedua, energi diperlakukan layaknya barang dagangan. Liberalisasi impor, hatga naik, distribusi timpang.
Negara lupa bahwa dia bukan pedagang tapi pelayan. Yang punya uang tidak akan merasakan antri panjang untuk mengisi BBM kenderaan. Yang hidupnya pas- pas an dipaksa keaadaan antri berjam-jam padahal BBM bukan barang mewah, dia adalah urat nadi ekonomi. Tanpa BBM ekonomi rakyat akan mati.
Ketiga, karena negara ini menganut sistem sekuler yang memisahkan agama dari aturan kehidupan. Aturan diserahkan kepada manusia. Tidak ada standard halal dan haram, adil dan zalim. Yang ada hanya angka, defisit, investasi dan pertumbuhan. Rakyat dianggap beban bukan amanah. Untung rugi dihitung berdasarkan manfaat. Lahirlah kebijakan yang mudharat. Minyak dan gas adalah kebutuhan bersama tapi nyatanya hanya dikuasai bagi yang memiliki banyak uang dan kuasa saja.
Fakta menyengsarakan rakyat ini harus dihentikan. Dalam Islam, negara adalah raa’in (pelayan).
Rasulullah ﷺ bersabda:”Imam/Khalifah adalah penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Ibarat penggembala yang wajib memastikan kebutuhan dombanya. Apakah sehat atau sakit? Apakah kenyang atau kelaparan? Amanat terbesar seorang pemimpin adalah memastikan rakyatnya tidak hidup dalam kesulitan. Allah SWT berfirman:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…”.
Dari sini lahirlah banyak Rahmat bagi seluruh alam. Negara mengelola, rakyat menikmati. SDA energi tidak boleh dikuasai pribadi atau sekelompok orang, tidak boleh dikelola swasta atau asing. Negara yang memiliki tambang sumber daya alam maka negara yang mengelola dan mendistribusikannya. Harganya harus semurah mungkin karrna ini adalah hak bukan jatah. Rasulullah bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal; air, padang rumput dan api.”(HR. Abu Dawud)
Negara hadir dalam suka dan duka. Khalifah Umar bin Khattab saat masa paceklik tidak memerintahkan rakyat untuk antri. Khalifah Umar membuka gudang Baitul Mal, mengirim gandum ke daerah yang terdampak paceklik. Umar berkata “Andai ada seekor keledai terpeleset di Eufrat, aku takut ditanya Allah kenapa tidak kau ratakan jalannya?”
Jika keledai saja para pemimpin Islam Kaffah setakut itu mempertanggung jawabkan ya kepada Allah. Maka ketakutan itu akan terjadi melihat rakyat menderita kepanasan, kesusahan antri panjang untuk mengisi BBM. Sistem Islam terikat pada hukum syariah yang mengharamkan monopoli, penimbunan. Negara bertindak tegas bagi para mafia minyak, wajib memutus mata rantai kartel. Tidak ada alasan stock kosong. Negara harus segera mencari solusi yang sesuai hukum syariah bila hal itu terjadi. Antrian panjang mengantri BBM yang sering terjadi di negara ini adalah tamparqn keras bahwa sistem sekuler telah gagal menjamin kebutuhan rakyat. Menjadikan rakyat sebagai konsumen dan energi sebagai barang dagangan. Karena tugas negara adalah menjamin kebutuhan rakyat. Bukan sibuk mencari alasan.
Nidya Lassari Nusantara
Views: 2
Comment here