Oleh: Pri Afifah (co.Founder Literasiyun.id)
wacana-edukasi.com, OPINI–Ada yang berbeda akhir-akhir ini di meja makan masyarakat. Tempe yang dulu tebal, kini makin menipis. Tahu yang dulu mudah dibeli, kini mulai susah dicari. Di pasar-pasar tradisional, para ibu rumah tangga mengeluh karena harga bahan makanan terus naik. Sementara para perajin tahu dan tempe memilih bertahan dengan cara yang menyakitkan, memperkecil ukuran, mengurangi produksi, bahkan sebagian menutup usaha. Para pedagang di pasar Senen Jakarta Pusat, juga mengakali kenaikan harga kacang kedelai dengan memperkecil ukuran tempe. Harga di tingkat konsumen kacang kedelai di Jatim berdasarkan data Siskaperbapo, pada kedelai lokal harga tanggal 24 Januari 2026 sebesar Rp 12.937/kg, sedangkan harga tanggal 22 Mei 2026 sebesar Rp 12.944/kg. Maka terdapat kenaikan harga sebesar 0,05% (Detik.com 26/05/2026).
Padahal, tahu dan tempe bukan makanan mewah. Ia adalah teman nasi rakyat kecil. Menu sederhana yang menemani sarapan buruh, teman makan siangnya mahasiswa, hingga santapan malam keluarga sederhana. Namun hari ini, makanan yang selama puluhan tahun menjadi simbol pangan murah justru ikut terseret dalam pusaran krisis.
Kenaikan harga kedelai impor kabarnya menjadi penyebab utama. Pelemahan nilai rupiah membuat harga bahan baku melambung tinggi. Di sisi lain, karena harga plastik kemasan mempengaruhi biaya produksi hingga biaya distribusi pun mengalami kenaikan. Akibatnya, para pengusaha kecil tahu dan tempe berada dalam kondisi rawan gulung tikar. Mereka tidak punya banyak pilihan selain menaikkan harga atau mengurangi kualitas produksi.
Hanya persoalan saat ini bukan sekadar harga kedelai yang naik. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pangan negeri ini. Indonesia sebagai negara agraris. Tanahnya subur, iklimnya mendukung, dan rakyatnya memiliki tradisi bertani. Tapi ironisnya, kebutuhan kedelai nasional justru sangat bergantung pada impor. Ketika harga global naik atau nilai tukar rupiah melemah, rakyatnya lah yang pertama kali terkena dampaknya.
Inilah wajah sistem ekonomi kapitalisme yang menempatkan pangan hanya sebagai produk bisnis, bukan kebutuhan pokok warga negara yang wajib dijamin negara. Sementara sistem kapitalisme, negara lebih sering hadir sebagai pemilik wewenang daripada pemelihara umat. Negara membuka pintu impor dengan alasan stabilisasi harga, tetapi pada saat yang sama membiarkan petani lokal kalah bersaing. Kedelai impor yang lebih murah membuat petani dalam negeri kehilangan semangat untuk menanam. Lama-kelamaan produksi lokal menurun, lalu ketergantungan terhadap barang-barang impor semakin besar.
Lebih menyakitkan, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Buruh harian, pedagang kecil, dan keluarga sederhana harus memutar otak agar dapur tetap mengepul. Sementara para pemilik modal besar tetap mampu bertahan karena memiliki cadangan modal dan akses distribusi yang kuat. Mestinya, Krisis kedelai hari ini menjadi pengingat bahwa negeri ini sedang kehilangan kedaulatan pangan.
Kedaulatan pangan bukan sekadar mampu membeli bahan pangan dari luar negeri. Kedaulatan pangan adalah kemampuan negara memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara mandiri. Negara yang berdaulat tidak akan membiarkan rakyatnya bergantung pada impor untuk kebutuhan dasar. Sayangnya, dalam sistem kapitalisme, orientasi pembangunan lebih sering fokus pada keuntungan ekonomi daripada kemaslahatan rakyat. Pertanian dianggap kurang menjanjikan dibanding industri atau investasi besar. Lahan pertanian banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, bahkan proyek komersial. Petani makin tersingkir, sementara generasi muda enggan turun ke sawah karena pertanian tidak lagi memberi harapan hidup yang layak. Akibatnya, negeri yang kaya sumber daya ini justru mengalami ancaman pangan dari waktu ke waktu.
Padahal Islam memiliki cara pandang yang sangat dahsyat dalam mengelola urusan pangan. Islam memandang, bahwa negara adalah ra’in, pengurus rakyat. Tugas negara bukan sekadar menjaga stabilitas pasar, tetapi memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi. Pangan tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Negara wajib memastikan sektor pertanian berjalan kuat dan mandiri. Lahan-lahan produktif tidak dibiarkan terbengkalai. Negara harus memberikan dukungan kepada petani berupa modal, teknologi, bibit unggul, hingga distribusi hasil panen yang adil. Sementara impor tidak dijadikan solusi utama, melainkan pilihan terakhir ketika produksi dalam negeri benar-benar tidak mencukupi.
Dalam sejarah peradaban Islam, negara memiliki perhatian besar terhadap sektor pertanian. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberikan tanah kepada rakyat yang mampu mengelolanya agar produktif dan menghasilkan pangan. Negara juga membangun irigasi, menjaga distribusi, dan memastikan tidak ada monopoli yang merugikan masyarakat.
Islam memahami bahwa pangan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup rakyat. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh tunduk pada kepentingan pengusaha global. Ketika hari ini kita melihat bagaimana kebijakan pangan sering kali berubah mengikuti tekanan pasar dunia. Ketika dolar naik, rakyat panik. Ketika impor terganggu, harga langsung melonjak. Ini menunjukkan bahwa negeri ini belum benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Krisis tahu dan tempe mungkin terlihat sederhana. Tetapi sesungguhnya ia menggambarkan masalah yang jauh lebih besar, yaitu lemahnya keberpihakan negara terhadap kedaulatan pangan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin di masa depan rakyat akan semakin sulit mendapatkan bahan makanan murah. Ketergantungan impor akan membuat negeri ini mudah diguncang krisis global. Dan setiap kali gejolak dunia terjadi, lagi-lagi yang menjadi korban pertama adalah rakyat kecil. Maka itu, solusi persoalan pangan tidak cukup hanya dengan operasi pasar atau bantuan langsung tunai. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dalam mengelola ekonomi dan pangan.
Negara harus kembali menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama, bukan keuntungan segelintir pemilik pengusaha. Pertanian harus dipandang sebagai sektor yang menentukan kedaulatan pangan negara. Petani harus dimuliakan, bukan ditinggalkan. Tahu dan tempe mungkin tampak sederhana di mata sebagian orang. Tetapi bagi rakyat kecil, ia adalah simbol keberlangsungan hidup. Ketika tahu dan tempe mulai sulit dijangkau, sesungguhnya yang sedang terancam bukan hanya makanan rakyat, melainkan rasa percaya masyarakat terhadap penguasanya.
Kondisi seperti ini, membuat kita semakin sadar bahwa negeri ini membutuhkan sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat. Sistem yang menjadikan pangan sebagai hak dasar yang wajib dijamin negara, yaitu sistem politik islam yang telah terbukti selama lebih dari 13 abad pernah diterapkan dalam tatanan politik dunia. Sebab rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi saja. Namun, mereka hidup dari sepiring nasi, sepotong tempe, dan harapan bahwa esok hari dapur mereka masih bisa mengepul.
Views: 15
Comment here