Oleh: Sindi Laras Wari, S.K.M (Aktivis Muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Sekolah Rakyat merupakan program yang diluncurkan oleh Presiden RI Prabowo sebagai salah satu cara memutus rantai kemiskinan yang terus berlanjut dalam beberapa generasi. (kompas.com, 21/7/2025)
Program sekolah rakyat yang merupakan usulan langsung Presiden Prabowo saat ini yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan, sebab masih banyak anak yang putus sekolah. Program ini dilirik dan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dengan cara memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dengan demikian tingginya angka anak putus sekolah dianggap berkolerasi dengan kemiskinan yang kian meningkat.
Padahal sejatinya program sekolah rakyat tidak cukup solutif untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebab saat ini yang menjadikan kemiskinan kian merajalela adalah angka pengangguran yang semakin meningkat tajam, bukan karena anak yang putus sekolah. Beberapa bulan terakhir kita dapat melihat bahwa masih banyak sarjana yang menganggur, dilihat dari tren yang terjadi ternyata di tahun 2024 angka pengangguran sarjana juga ikut naik begitupun dengan lulusan SMA sederajat.
Oleh karena itu, yang menjadikan angka kemiskinan kian meningkat bukan karena tidak memiliki ijazah, sebab banyak orang yang memiliki ijazah dengan lulusan yang mentereng pun tidak dapat pekerjaan. Alhasil mereka tidak mendapatkan penghasilan alias pengangguran yang menambah beban pengeluaran keluarga tanpa adanya pemasukan. Yang menjadi permasalahannya ialah karena negara tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka yang telah lulus dari sekolah menengah maupun perguruan tinggi.
Jika program ini berlangsung dan akhirnya mampu menghasilkan tamatan sekolah menengah, maka dapat dipastikan kemiskinan akan tetap ada. Sebab ketika mereka lulus peluang untuk mendapatkan kerja semakin kecil di tengah ratus ribuan sarjana dan sekolah menengah yang telah lulus terlebih dahulu. Ditambah lagi dengan tidak adanya jaminan mendapatkan pekerjaan atau penghasilan setelah lulus dan badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kian marak terjadi, alhasil angka pengangguran semakin bertambah dan kemiskinan tak terselesaikan.
Potret Buram Kapitalis
Angka kemiskinan yang tak kunjung reda diakibatkan penerapan sistem kapitalisme yang menempatkan negara hanya sebagai regulator oligarki. Di mana hanya segelintir orang yang menguasai kekayaan alam Indonesia sehingga terjadi ketimpangan secara nyata. Negara menjadi abai dengan tidak menjadi pengurus rakyat, baik dalam menyediakan pendidikan bagi rakyat hingga lapangan pekerjaan.
Tidak ada jaminan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia, hal ini didukung dengan semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok lalu rakyat dijerat dengan pajak, namun negara tidak mampu berbuat banyak untuk rakyatnya. Seperti sekolah rakyat yang berkualitas diusung untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim saja, padahal seluruh rakyat harusnya mendapatkan fasilitas yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa negara hanya mengurusi rakyat miskin yang tidak mampu sekolah.
Padahal, saat ini problem masih banyak terjadi di sekolah negeri baik dari segi kualitas pendidikan maupun sarana dan prasarana yang tak memadai. Seperti ruang kelas yang tidak mencukupi, ruang kelas yang tidak layak huni, buku ajar yang tidak mencukupi untuk seluruh siswa dan fasilitas lainnya yang tak memadai masih sering terjadi di daerah pedesaan. Lagi dan lagi hal itu bukan menjadi prioritas yang utama.
Terpampang nyata bahwa sekolah rakyat merupakan solusi tambal sulam. Sama halnya seperti kebijakan populis dari program Makan Bergizi Gratis. Di mana kedua program ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia, namun faktanya tidak. Sebab, kebijakan yang dibuat tidak menyentuh akar permasalahan sehingga permasalahan terus berlarut-larut.
Islam Mampu Menyejahterakan
Sistem pendidikan dalam Islam diberikan dengan kualitas yang terbaik dan merata bagi seluruh umat yang ada di dalam negara Islam. Baik muslim maupun non muslim, laki-laki maupun perempuan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang tinggal di daerah maupun di kota tetap mendapatkan fasilitas yang sama. Semua fasilitas yang didapat berada dalam tanggung jawab negara begitu juga dengan pembiayaan yang ditanggung negara dalam semua jenjang pendidikan.
Karena sejatinya negeri Islam memiliki sumber daya yang mumpuni untuk memfasilitasi negara dalam bidang kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah pendidikan yang dananya didapatkan dari kas negara yang bersumber dari kekayaan alam negara Islam. Sumber daya alam yang ada dikelola dengan sebaik-baiknya tanpa eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sumber daya alam dikelola oleh negara dan keuntungannya akan dikembalikan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar umat yang hidup dalam naungan negara Islam.
Karena pengelolaan yang sedemikian rupa sehingga negara Islam memberikan jaminan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan bagi umat yang hidup di bawah naungan negara Islam. Karena negara Islam merupakan raa’in (pelayan) dan junnah (perisai) sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang artinya:
”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ’Alayh). Semua ini akan terwujud dengan penerapan syariat Islam secara kaffah. [WE/IK].
Views: 4
Comment here