Oleh : Mintan Tyani (Relawan Opini Andoolo, Sulawesi Tenggara)
wacana-edukasi.com, Surat Pembaca-Satu bulan sudah bencana di negeri tercinta kita terjadi, namun kondisi darurat belum benar-benar pulih. Masih banyak puing-puing sisa bencana yang belum dibenahi, bahkan keadaan masyarakat di sana belum pulih sepenuhnya. Dikabarkan korban bencana dari 3 Provinsi ini semakin bertambah, hingga mencapai 1.138 jiwa serta 163 dinyatakan masih hilang. Penuturan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari (detik.com, 27/12/2025).
Hingga kabarnya di Aceh muncul fenomena bendera putih dikibarkan warga sebagai simbol keputusasaan. Ditambah lagi mulai bermunculan kembali bendera GAM di beberapa titik yang berpotensi melebar ketika negara dianggap absen dari tanggung jawab mengatasi dampak bencana tersebut (serambinew.com, 26/12/2025).
Hingga saat ini pun masih ada beberapa daerah yang bergantung pada jembatan darurat yang rawan untuk dijadikan akses vital. Tidak adanya penanganan yang tuntas memunculkan pertanyaan serius, apakah anggaran penanganan bencana benar-benar mencukupi dan tepat sasaran?
Fakta ini menunjukkan bahwa abainya pemerintah begitupun negara juga gagal menjamin anggaran yang benar-benar mencukupi untuk pemulihan pasca bencana. Disaat ada warga yang membantu menggalang dana pemerintah malah membully tindakan mereka dengan mengatakan “si paling Aceh”. Bukannya berterima kasih, namun kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang memiliki kedudukan.
Hal ini juga diakibatkan kelemahan implementasi UU Kebencanaan yang seharusnya menjamin respon cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi korban. Tapi nyatanya itu semua hanya semu, dan tak terealisasikan. Inilah wajah Kapitalisme sesungguhnya, di mana pengambilan kebijakan sering didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran. Sehingga untuk menyalurkan suatu anggaran maka harus mengefisiensikan anggaran lain. Sistem Demokrasi-Kapitalisme juga melahirkan pemimpin yang abai terhadap urusan rakyatnya. Tidak ada penjaminan yang baik dan benar, bahkan kezaliman menjadi keniscayaan.
Desakan demi desakan muncul dari suara lirih jeritan mereka agar pemerintah menetapkan status bencana menjadi bencana nasional. Tapi sayang itu semua tidak didengar. Bagaimana tidak, istana itu tampak megah dengan dikelilingi oleh tembok-tembok tebalnya, namun sayang ia kedap suara. Ia mampu mendengan bisikan oligarki dari seberang samudera, tetapi buta dan tuli terhadap jeritan hati rakyatnya yang ada di pengungsian bencana. Ironisnya, disaat 2.000 besi kuning (eskavator) dengan gagahnya mampu meratakan hutan hingga banjir dan longsor menerpa, tapi tiba-tiba mogok disaat masyarakat membutuhkan untuk hanya sekedar membuat jalanan dan menepikan puing-puing sisa bencana.
Sungguh sangat berbeda jauh disaat negara yang menerapkan sistem Islam yang bernaung pada institusi Khilafah, yang mana pemimpin ialah raa’in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyatnya secara keseluruhan. Bahkan pemimpin atau Khalifah ikut serta dalam penyaluran dan memastikan anggaran sampai tepat sasaran dan memastikan cukup untuk penanganan. Khalifah pun ikut turun tangan langsung dalam penanganan, mengawasi kinerja relawan hingga mengontrol apa-apa saja yang dibutuhkan. Sehingga penanganannya pun cepat, terpusat dan terkoordinasi dengan baik. Karena keterlambatan penanganan dianggap sebagai kelalaian amanah yang diemban oleh Khalifah yang mana akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.
Negara juga memiliki peran yang sangat penting yakni bertanggung jawab penuh tanpa kompromi kepentingan ekonomi, karena keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan keutamaan. Dalam Islam juga mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar korban bencana, mulai dari sandang, pangan, dan papan serta kesehatan dan keamanan bagi rakyatnya, tanpa ada embel-embel untung dan rugi. Karena dalam Islam, amanah kepemimpinan bukanlah alat kekuasaan yang bisa dipakai untuk mencari panggung dunia, melainkan amanah yang harus dijalankan. Serta tidak memandang bahwa urusan rakyat merupakan bisnis yang bisa menghasilkan cuan, tapi sebuah acuan untuk bertanggung jawab di hadapan Allah kelak.
Khilafah juga akan melakukan mitigasi bencana dengan baik dan benar, dan bertanggungjawab mencegah bencana salah satunya melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat.
Views: 24
Comment here