Oleh : Dite Umma Gaza (Pegiat Dakwah)
Wacana-edukasi.com, OPINI--Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan barang vital yang diperlukan hampir semua kalangan masyarakat. Dinamikanya membuat semua orang mau tak mau harus mendapatkan dan mengkonsumsinya. Di seluruh penjuru negeri banyak didapati kasus-kasus penyimpangan BBM. Salah satunya terkuak kasus penyalahgunaan BBM jenis pertalite di wilayah Wonosobo. Kasus ini ditemukan Jumat (10/04/2026) oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Wonosobo pada saat salah satu anggotanya berpatroli rutin di area SPBU di jalur Wonosobo – Purworejo.
Patroli yang dipimpin oleh Kanit II Satreskrim Polres Wonosobo IPDA Andre Marco Julianto, S Tr K disertai enam personilnya menemukan satu mobil Daihatsu Xenia silver melakukan aktivitas yang mencurigakan. Mobil tersebut berwarna silver nomor pelat depan AA 1023 UZ, namun janggalnya pelat nomer belakang tidak terpasang (www.polreswonosobo.com).
Petugas mencurigai kendaraan tersebut sedang melakukan pembelian BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Kemudian anggota melakukan pembuntutan untuk memastikan dugaan tersebut. Setelah tiba di suatu rumah di Dusun Gedangan, Desa Pacekelan Sapuran, kendaraan tersebut berhenti dan sudah terparkir di garasi rumah milik S (61).
Anggota melakukan pemeriksaan, dan mendapati bahwa mobil tersebut sudah dimodifikasi di bagian tangki agar dapat memuat BBM dalam jumlah banyak. Barang bukti yang ditemukan lainnya yaitu selang berwarna hijau yang berfungsi untuk menyedot BBM dari tangki dipindahkan ke jeriken.
S (61) beserta semua barang bukti kemudian digelandang ke Mapolres Wonosobo guna penyelidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat Pasal 55 UU RI no.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan terancam hukuman maksimal 6 tahun.
Distribusi BBM Tidak Merata
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di negeri ini dapat dibilang tidak merata. Wilayah yang jauh dari pusat kota banyak yang tidak tersentuh sarana dan prasarana kebutuhan BBM. Masyarakat kemudian mengambil inisiatif untuk membantu pendistribusiannya dengan menjadi penjual eceran. Selain berjasa dalam pendistribusian, masyarakatpun dapat memperolah pendapatan di tengah sulitnya perekonomian. Namun kenyataannya pedagang eceran malah dipersulit dalam proses jual belinya, dengan alasan subsidi.
Besaran subsidi BBM untuk masyarakat selama ini tidak transparan. Namun narasi subsidi sendiri sering tidak dapat dinikmati lapisan bawah. Keuntungan justru banyak dinikmati para pejabat elit untuk berbagai kepentingan, bahkan untuk kampanye.
Negeri ini adalah salah satu penghasil minyak terbesar, namun sangat miris justru pemanfaatannya tidak langsung dirasakan rakyatnya. Daerah pelosok dan terpencil, bahkan berbagai wilayah di luar jawa kerap kali menjadi korban distribusi. Akibatnya rakyat harus merogoh kantongnya lebih dalam agar dapat memperoleh BBM.
Faktor-faktor yang menyebabkan distribusi BBM tidak merata antara lain karena infrastruktur transportasi yang kurang memadai dan biaya logistik yang mahal. Regulasi pemerintah juga seolah tidak tegas, serasa ambigu dan banyak berpihak pada pemilik modal. Akibatnya banyak terjadi korupsi dan monopoli di sektor ini. Ini adalah salah satu dampak dari sistem kapitalis yang dianut negara demokrasi ini.
Karut marutnya semua tatanan menyebabkan para pemilik modal semakin kaya, dan rakyat kecil semakin miskin dan terpuruk. Rakyat pelosok harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi agar memperoleh BBM. Hal ini meningkatkan biaya hidup, sehingga kesejahteraan rakyat jauh dari kata terpenuhi.
Semua kekacauan di negeri ini adalah hasil dari penerapan sistem demokrasi yang merupakan anak kandung dari sistem kapitalisme. Sudah saatnya rakyat bangun dari keterlenaan paradigma yang mengagungkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Karena pada kenyataannya rakyat sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pemerintahan. Hanya yang dekat dengan penguasa yang dapat ikut dalam pemerintahan. Rakyat selalu menjadi tumbal atas nama kebijakan. Manusia diciptakan oleh Allah, sudah seharusnya peraturan hidupnya pun berasal dari syariat Allah.
BBM dalam Islam
Dalam tatanan Islam negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar bagi rakyatnya. Kebutuhan mendasar tersebut meliputi kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu meliputi sandang, pangan dan papan. Mekanisme pemenuhannya menjadi kewajiban ahlul nafkah, namun negara wajib memberikan kemudahan distribusi dan keterjangkauannya.
Kebutuhan vital rakyat menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhannya secara adil dan merata. Termasuk pemenuhan kebutuhan BBM, negara bertanggung jawab sebagai pengelola sumber daya alam dan mengembalikan hasil pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam pendistribusiannya, Islam menekankan harus dijalankan secara adil, harga dan aksesnya harus mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama rakyat miskin.
Hal di atas sesuai dengan Firman Allah dalam surat An Nahl : 90 yang bunyinya :
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat” (TQS An Nahl : 90)
Astem ekonomi Islam memandang jika pendistribusian BBM yang termasuk kepemilikan umum tidak dilaksanakan secara adil, sudah sangat membuktikan bahwa sistem kapitalisme telah gagal. Sudah saatnya sistem rusak ini diganti dengan sistem Islam yang menjamin pendistribusin BBM secara adil dan merata, supaya tidak tercipta ketimpangan dan ketidakadilan sosial.
Pemimpin dalam Islam akan hadir untuk melayani semua kebutuhan rakyatnya. Namun sungguh miris, ditengah mendesaknya kebutuhan rakyat akan pemerataan BBM, rakyat justru dihalangi dengan undang-undang dan ditakuti dengan razia. Kekayaan publik (termasuk BBM) tidak boleh hanya berputar di wilayah pusat saja, namun harus adil dan merata diseluruh wilayah. Oleh sebab itu diperlukan perbaikan sistem distribusi energi nasional sesuai dengan syariat Islam yang adil dan mensejahterakan semua rakyat.
Views: 0
Comment here