Oleh Elin Nurlina
Seandainya pengelolaan ini dikelola sendiri oleh negara dengan baik, bukan oleh pihak swasta, kemudian hasil dari pengelolaan dikembalikan kepada rakyat, contohnya untuk kepentingan kesehatan, maka tidak akan ada alasan kehabisan dana.
Wacana-edukasi.com — Berdasarkan informasi yang dilansir dari redaksi (ayobandung.com), program vaksinasi yang dijalankan pemkab bandung dalam rangka mencegah masyarakat dari terpaparnya virus covid-19, optimis bahwa tahun ini 2-4 juta penduduk ikuti vaksinasi. Kang DS optimis 80% penduduk kabupaten bandung sampai desember akan tervaksin (galajabar.pikiran-rakyat.com). Hasil pengamatan dari berbagai sumber yang saya terima, ternyata program ini sudah dijalankan ke setiap daerah terlebih kepada para pegawai ASN, Guru-guru, pegawai swasta, buruh, dan sekarang mulai menjalar ke setiap pelosok desa dengan tanpa biaya alias gratis.
Adanya program vaksin gratis ini, dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk ikut berperan didalamnya, hal itu mereka lakukan selain mengikuti anjuran pemerintah, juga karena adanya kesadaran bahwa semua itu merupakan bagian dari ikhtiar agar tubuh tidak terpapar virus covid-19 atau setidaknya imunitas tubuh kuat. Maka tak heran mereka berbondong-bondong untuk mengikutinya.
Namun di satu sisi, tak sedikit juga masyarakat yang enggan atau bahkan takut untuk mengikuti program vaksin ini. Pasalnya, beredar informasi di media yang menyiarkan berita banyaknya masyarakat yang mengeluh usai divaksin. Ada yang kakinya menjadi bengkaklah, ada yang anggota tubuhnya jadi kakulah, demam, dan lain sebagainya. Ditambah lagi beredarnya kabar bahwa vaksin ini berasal dari babi, vaksin ini hanya konspirasi, vaksin ini kaya racun setelah divaksin yang ada malah positif dan lain sebagainya. Benar atau tidaknya berita ini patut di kaji ulang serta waspada juga. Dengan demikian, tentu saja keadaan ini menjadikan masyarakat tambah enggan untuk mengikuti program pemerintah. Terlebih ada sebagian masyarakat yang sudah kehilangan kepercayaan lagi kepada pemerintah. Sebab apa pun yang diprogramkan pemerintah terkadang tidak konsisten.
Ketidakkonsistenan ini dipicu oleh system yang menjadikan pemerintah tidak sepenuhnya meriayah urusan rakyatnya. Terkadang lancar di awal, karena suatu alasan tertentu tiba-tiba mandeg di tengah, pada akhirnya tak selesai sampai garis finish. Banyak komentar berkembang dimasyarakat, Urusan ‘’rakyat lain’’ aja lebih diutamakan tapi urusan rakyatnya sendiri dipinggirkan. Nah, bagaimana rakyat bisa terbangun kepercayaan lagi?
Fakta kecil dari kasus ini, Kabupaten Bandung sudah kehabisan vaksin untuk vaksin pertama. Sebagain contoh di Baleendah, program vaksin dihentikan dengan alasan stok habis sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sementara minat masyarakat untuk mengikuti program ini sangatlah tinggi, pada akhirnya program ini pun harus terhenti di tengah jalan. Masyarakat harus kembali dengan herd imunity-nya masing-masing tanpa vaksin.
Inilah program asal jalan tanpa perencanaan, bermodal semangat untuk menuntaskan herd imunity ternyata tidak didukung dengan sarana vaksin yang memadai. Mengapa demikian, bisa jadi karena kurang dana. Dana yang dipakai kebanyakan berasal dari utang luar negeri. Dunia tahu bahwa Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sangatlah kaya, tapi sayangnya kekayaan ini dimanfaatkan oleh pihak lain yang bisa nya mengeruk SDA kita dengan alasan kerja sama, sementara pribuminya hanya menikmati sebagian kecil saja dari kekayaan yang dimilikinya bahkan harus membeli dari tanah sendiri. Seandainya pengelolaan ini dikelola sendiri oleh negara dengan baik, bukan oleh pihak swasta, kemudian hasil dari pengelolaan dikembalikan kepada rakyat, contohnya untuk kepentingan kesehatan, maka tidak akan ada alasan kehabisan dana.
Tapi begitulah konsekuensi diterapkannya sistem kapitalisme, keberadaanya tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, yang dicarinya hanya asas manfaat, solusi yang ditawarkan selalu pragmatis dan asal jalan, sehingga penyelesaian masalah yang tadinya diharapkan mendapat titik terang cenderung malah menimbulkan masalah baru.
Berbeda halnya bila sistem Islam diterapkan, visi dan misinya jelas. Alquran dan As sunnah menjadi pegangannya. Negara akan menjalankan fungsinya dengan baik, negara akan meriayah urusan umatnya dengan tanggung jawab. Yang dicari adalah ridha Allah SWT.
Solusi yang ditawarkan pun selalu optimis dan tuntas. Karena Islam itu turun bukan hanya mengatur urusan ibadah ritual saja, tapi mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan itu sudah dibuktikan selama lebih dari 13 abad lamanya.
Oleh karena itu, keberadaan setiap program dalam rangka mengatur urusan umat hanya akan berjalan lancar dan optimis manakala Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.
Sebab hal itu merupakan tanggung jawab negara, dan pemimpinnya harus siap menjadi perisai bagi setiap kepentingan rakyatnya. Karena pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap atas apa yang dipimpinnya. Kesadaran yang lahir dari keimanan dan ketakwaan inilah yang menjadikan pemimpin melaksanakan amanahnya dengan baik.
Wallahu ‘alam Bi showwab.
Visits: 0
Comment here