Oleh: Rahma Zuhdiyyah (Guru TPQ, Aktivis Muslimah, Cangkringan, Yogyakarta)
Wacana-edukasi com, OPINI–Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kembali menyisakan persoalan serius. Tidak hanya sekadar kerusakan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Puluhan ribu Balita dilaporkan terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Ironisnya, generasi yang kelak diharapkan menjadi generasi emas, harus menanggung dampak dari bencana yang berulang.
Data kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 mencatat sebanyak 311.363 kasus ISPA di 66 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus atau sekitar 22,6 persen terjadi pada anak usia di bawah lima tahun atau balita (sumber: Metro TV, 17 Oktober 2026). Sebelumnya, berdasarkan laporan PHEOC Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026 piukil 16.00 WIB, tercatat 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten /kota pada tujuh provinsi terdampak, dengan 62.400 kasus diantaranya yang menjadi korban adalah balita (sumber : detikHelth,14 Oktober 2026).
Kementrian kesehatan telah mengerahkan 2.106 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dan mendistribusikan jutaan logistik berupa medis ke wilayah yang terdampak. Namun, kesiapan fasilitas kesehatan masih menjadi persoalan. Dari 1.691 puskesmas wilayah terdampak, hanya 827 yang memiliki nebulizer, 1.070 memiliki tabung oksigen, dan 1.502 memiliki tabung oksigen concentrator (sumber : Kemenkes).
Anak balita merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap. Saluran pernapasan yang mereka miliki masih berkembang, frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, namun sistem kekebalan tubuh mereka belum matang sepenuhnya. Oleh sebab itu, polutan dalam asap lebih mudah memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan mereka. Paparan dari partikel halus dan zat beracun dari asap karhutla dapat memicu gangguan pernapasan, memperburuk penyakit paru, dan dapat menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius (sumber : detikHealth dan kompas Health).
Selain itu, jika ditelisik lebih jauh paparan asap yang terus-menerus dan berlangsung lama beresiko mengganggu perkembangan paru-paru anak. Artinya, yang sedang dipertaruhkan sekarang ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi kualitas kualitas kesehatan generasi yang akan datang (sumber: kompas Health).
Karhutla yang terus berulang semestinya menjadi peringatan yang serius bagi negara. Sebuah bencana yang berlangsung selama berbulan-bulan, tidak cukup hanya ditangani dengan membagikan masker, obat-obatan, dan pengerahan tenaga kesehatan setelah masyarakat jatuh sakit. Penanganan seharusnya dilakukan sejak akar persoalan, yaitu melalui pencegahan, pengawasan, mitigasi, hingga penindakan tegas terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Saat puluhan ribu balita harus menghirup udara yang beracun, sementara faskes belum sepenuhnya memadai, muncullah pertanyaan mendasar, “sejauh mana negara menjalankan tanggung jawab sebagai pelindung rakyat ?”. Menurut pandangan Islam, penguasa bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pengurus urusan rakyat.
Rasulullah bersabda :
“Imam (Khalifah) adalah ra’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya (sumber : HR Bukhari dan Muslim)
Hadist di atas menegaskan bahwa, kepemimpinan adalah sebuah amanah yang besar, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Keselamatan rakyat, termasuk kesehatan bagi anak-anak bukan persoalan tambahan dalam pemerintah, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan.
Dalam sistem pemerintahan Islam, khilafah memiliki fungsi sebagai junnah (perisai atau pelindung) sekaligus ra’in pengurus rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi ancaman ini tanpa perlatan yang memadai. Ketika karhutla, khilafah akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya negara untuk menghentikan bencana, melindungi rakyatnya dan memulihkan wilayah yang terdampak.
Mengenai pembiayaan penanganan bencana dan pelayanan kesehatan, itu semua menjadi tanggungjawab negara melalui pengelolaan Baitul Maal sesuai ketentuan syariat.
Usaha yang dilakukan tidak cukup hanya berhenti pada tindakan kuratif. Negara juga wajib menjalankan langkah promotif dan preventif. Yaitu melalui edukasi kesehatan, pengawasan lingkungan, pemetaan wilayah kebakaran , dan pengelolaan lahan, serta mitigasi bencana secara sistemis. Teknologi terbaik harus dimanfaatkan untuk mendeteksi titik api, mamantau kualitas udara, dan mempercepat penanganan di lapangan.
Selain itu, negara juga wajib menyediakan sarana prasarana kesehatan yang memadai. Rumah Sakit, Puskesmas, tenaga medis, obat-obatan , tabung oksigen, dan perangkat penanganan gangguan pernapasan harus tersedia. Hal itu agar rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Khilafah juga akan nelakukan pemantauan secara proaktif terhadap masyarakat yang terdampak. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi, agar tindakan penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi. Terutama bagi kelompok yang rentan, yaitu ibu hamil, bayi, balita dan lansia.
Pada akhirnya persoalan karhutla ini menunjukkan bahwa keselamatan generasi tidak boleh hanya menjadi slogan semata. Generasi emas tidak akan terwujud jika anak-anak tumbuh di tengah udara beracun dan ancaman penyakit berulang. Dibutuhkan sebuah negara yang benar-benar memprioritaskan perlindungan jiwa, bukan sekadar merespon bencana setelah banyak korban. Islam telah menempatkan kekuasaan sebagai amanah, yaitu untuk mengurus dan melindungi rakyat. Karena itu penerapan syariat Islam secara kaffah dalam sebuah institusi Khilafah menjadi solusi mendasar. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan generasi.
Views: 0
Comment here