Penulis : Dian Pratiwi (Aktivis Muslimah)
wacana-edukasi.com, OPINI–Selama berbulan-bulan, masyarakat di Kalimantan, Sumatera, dan Papua hidup dengan menghirup asap tebal. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi hampir setiap hari di wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan data BNPB, luas karhutla di enam provinsi hingga 12 Oktober 2026 mencapai 129.899,59 hektare. Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau (www.kabar24.bisnis.com, 13 Oktober 2026).
Meski demikian, pemerintah masih enggan menetapkan status karhutla menjadi bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurrahman, dalam jumpa pers di Jakarta Selatan (19 Oktober 2026) menyatakan pemerintah masih sanggup melakukan penanganan. Meskipun selama berbulan-bulan tidak ada progres penanganan yang berarti. Pemerintah mengabaikan protes dari masyarakat maupun negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang ikut terkena dampak asap karhutla.
Karhutla bukan hal baru. Hampir setiap tahun di musim kemarau, wilayah Sumatera dan Kalimantan selalu terkena bencana yang sama. Menurut data SiPongi, luas lahan terbakar selama periode Januari sampai Juli 2026 mencapai 202.004 hektare. Ini tentu bukan hal yang baik mengingat Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia melalui hutan hujan tropisnya.
Masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut yang paling merasakan dampak asap karhutla. Paparan asap dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penurunan daya tahan tubuh, iritasi mata, serta memperburuk penyakit penyerta yang sudah ada. Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap di Indonesia per 11 Oktober 2026 mencapai 277.075 kasus, 64.913 diantaranya dialami oleh balita, dan empat orang dilaporkan meninggal dunia. Tidak hanya manusia, hewan-hewan terancam kehilangan habitat mereka akibat karhutla yang terus meluas.
Karhutla bukanlah bencana yang datang tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi berulang hampir setiap tahun. Meski begitu, pemerintah tidak memiliki sistem pencegahan dan mitigasi yang jelas untuk menghadapinya. Setiap tahun, nyawa masyarakat dipertaruhkan oleh asap. Namun, pemerintah tetap merasa sanggup dan mampu mengendalikan kebakaran yang terus meluas. Pemerintah abai dalam memenuhi hak masyarakat untuk dapat menghirup udara bebas polusi.
Sejatinya, pemerintah bukan sekedar mengurus pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam kepemimpinan ada amanah dan tanggung jawab besar. Namun, kenyataannya, dalam sistem sekulerisme seperti sekarang, kebanyakan pemimpin tidak paham akan tanggung jawab atas rakyatnya. Pemimpin lebih tunduk kepada pemilik modal dibanding rakyat.
Karhutla bukan merupakan bencana alam murni karena musim kemarau panjang akibat periode El Nino yang cukup lama. Berbagai penelitian menunjukkan jika sebagian besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia, baik disengaja maupun karena kelalain. Pembukaan lahan besar-besaran untuk dijadikan lahan perkebunan disinyalir kuat merupakan penyebab karhutla makin meluas. Dalam sistem kapitalisme yang mengutamakan keuntungan materi, hal ini tentu lumrah. Hutan dan lahan dieksploitasi besar-besaran demi kerakusan segelintir orang tanpa mempedulikan dampak lingkungan dan sosial. Hal ini menjadikan masalah karhutla tidak hanya sebagai permasalahan lingkungan, akan tetapi menjadi persoalan ekonomi dan politik yang serius.
Karhutla menyangkut persoalan tentang siapa yang berkuasa, siapa yang memperoleh keuntungan, dan untuk siapa negara sesungguhnya bekerja.Dalam Islam, pemimpin bukan hanya soal kekuasaan. Kepemimpinan adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Pemimpin merupakan raa’in dan junnah. Sebagaimana hadits Rasulullah:
“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Nyawa rakyat harus dijadikan sebagai prioritas. Dalam Islam, pemimpin harus memiliki 3 watak kepemimpinan, yaitu Al-quwwah (kekuatan), At-taqwa (ketakwaan), serta Ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut kepada rakyat).
Al-quwwah berarti seorang pemimpin harus memiliki kekuatan dalam segala hal, baik dari segi penegakan hukum maupun ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang dapat merugikan rakyatnya.
At-taqwa berarti seorang pemimpin harus memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Swt. Pemimpin yang takut pada Allah karena setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban.
Ar-rifq bi ar-ra’iyyah berarti seorang pemimpin harus memiliki kepedulian dan rasa kasih sayang yang tinggi pada masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tidak akan menyengsarakan rakyat.
Melahirkan pemimpin yang memiliki tiga watak di atas bukan sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Penerapan sistem pendidikan Islam yang berbasis akidah akan membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah. Dengan akidah yang kuat, pemimpin akan sadar atas tanggung jawabnya kepada rakyat. Sehingga setiap kebijakan yang diambil akan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Berbeda dengan sistem kapitalis yang menyerahkan kekuasaan pada pemilik modal, dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai korporasi. Kekuasaan ada di tangan negara yang berhukum dengan syariat, bukan di tangan para pemilik modal. Pengelolaan yang berorientasi pada keuntungan segelintir orang akan tertutup, karena negara akan mengelola dengan menerapkan prinsip keadilan. Negara akan memberikan pedoman pengelolaan lahan yang berkelanjutan serta melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan ketika terjadi pelanggaran.
Asap dan karhutla yang tak kunjung padam adalah buah dari sistem yang rusak. Islam telah memberikan solusi yang menyeluruh dalam menghadapi dan mencegah karhutla yang berkepanjangan. Pemimpin yang amanah dan bertakwa serta sistem ekonomi berbasis Islam yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat merupakan satu-satunya cara agar karhutla tidak terulang setiap tahun. Sudah saatnya kita kembali pada Islam yang kaffah dan menerapkan sistemnya dalam kehidupan.
Views: 2
Comment here