Oleh: Uma Hamzah
wacana-edukasi.com, OPINI–Riuhnya demonstrasi pada Rabu (28/10) pekan lalu, salah satunya karena mengangkat persoalan pengelolaan hutan yang selama ini dianggap dikuasai oleh oligarki. Opini muncul karena disinyalir kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas yang dijalankan oleh korporasi. Sebagaimana yang ditulis Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dalam siaran persnya pada Agustus tahun ini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan pada Agustus 2026 tidak dapat semata-mata dipandang sebagai akibat El Nino. Sejumlah titik panas atau hotspot ditemukan di banyak lokasi perusahaan, dengan sektor kehutanan atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perkebunan sawit (walhi.or.id.).
Karena itulah salah satu pesan yang diangkat oleh mahasiwa pada demo itu agar pemerintah dapat melaksanakan pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, sekaligus penuntasan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan yang di era kepemimpinan Prasiden Prabowo ini semakin jauh panggang dari api, alias sangat sulit dipenuhi.
Irfan Maulana (2026) dalam tulisannya di Mongabay.co.id menyebutkan, pada periode 1990-2025, Indonesia kehilangan 26.614.571 hektar hutan. Dalam skala lebih luas, Global Nature Watch mencatat, seluas 33 juta hektar tutupan pohon di Indonesia hilang pada periode 2001-2025. Bahkan, pada 2025, Yayasan Auriga Nusantara mencatat ada kenaikan angka penggundulan hutan hingga 66% dari tahun sebelumnya. Yakni, yang semula 261.575 hektar menjadi 433.751 hektar. Data lain yang disebutkan Atlas Nusantara, sepanjang tahun 2026 (Cut Off 26 Oktober), Indonesia telah kehilangan hutan 1.091.197 hektar. Penyebabnya, ada perluasan perkebunan sawit, pertambangan dan perkebunan kayu.
Data-data ini menunjukkan bahwa korporasi telah menguasai hutan di negeri ini. Bahkan, meski lahan hutan yang beralih menjadi perkebunan dan pertambangan terus bertambah, jumlah perusahaan yang mengajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) justru semakin mengular. Sebagaimana yang ditulis Tempo dalam laporannya pada Juni lalu, ada sedikitnya 152 perusahaan sedang mengantre konsesi atas 4,82 juta hektare kawasan hutan di Kementerian Kehutanan.
Ini menjadi bukti sah bahwa pemerintah setengah hati dalam mengatasi persoalan tata kelola lahan di Indonesia. Bahkan dalam perkembangan terakhir, pemerintah sampai saat ini belum menetapkan status bencana nasional pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi Sumatera dan Kalimantan meski telah mendatangkan banyak kerugian bagi penduduk setempat. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada korporasi, bahkan cenderung melindungi. Meski Polri telah menetapkan sejumlah tersangka korporasi dalam kasus ini, namun apakah sanksi yang akan ditetapkan nanti, sampai pada pencabutan usaha? Bisa jadi iya bisa jadi tidak. Namun, meski ijin usaha dicabut, toh masih banyak Perusahaan yang mengantre untuk menggantikan mereka. Fenomena ini bagaikan dibunuh satu muncul seribu. Sebab hutan Indonesia masih dipandang sebagai komoditi yang menggiurkan dan mendatangkan untung dan pemerintah sendiri tidak tegas mengambil tindakan dengan memilih mengelola kekayaan hutan secara mandiri, misalnya.
Mengapa ini terus terjadi seperti lingkaran setan yang tidak terputus. Jawabannya karena pemerintah masih menerapkan ekonomi kapitalis dalam menjalankan kebijakannya. Di mana keuntungan menjadi tujuan utama dalam kebijakan ini. Selama konsesi lahan mendatangkan keuntungan bagi hasil yang dirasa cukup untuk penguasa yang menjalankan pemerintahan saat ini, tentu izin akan diberikan. Pemerintah tak perlu repot-repot mengelola BUMN, namun masih tetap mendapat keuntungan dari pemberian izin konsesi lahan tersebut yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak. Pandangan ini telah dikritik oleh banyak pihak, termasuk Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang menyebut keuntungan yang diperoleh negara tak sebanding dengan kerugian yang ditanggung oleh banyak warga negara Indonesia akibat dari deforestasi termasuk munculnya kaebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.
Melihat sengkarut pengelolaan hutan dan lahan yang selalu menimbulkan persoalan, tentu memunculkan pertanyaan lanjutan. Bagaimanakah sebaiknya hutan dan lahan dikelola?
Menjawab pertanyaan ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk mengalihkan pandangan sejenak pada prinsip Islam yang sayangnya saat ini tidak dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-A’raf ayat 54, “Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia berkuasa atas ʻArasy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintah-Nya. Ingatlah! Hanya milik-Nyalah segala penciptaan dan urusan. Maha berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam.”
Dari ayat tersebut kita bisa melihat Islam memandang bahwa pengelolaan alam, baik hutan, gunung, laut, dan semuanya, harus dikembalikan kepada hukum yang ditetapkan Sang Pencipta, yaitu Allah SWT.
Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api; dan harganya adalah haram.” (HR Ibnu Majah). Hadis ini kemudian menjadi alasan bahwa pengelolaan kekayaan alam termasuk lahan, hutan dan tambang harus dilaksanakan secara kolektif.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam), menjelaskan bahwa air, padang rumput, dan api dalam hadis tersebut adalah gambaran SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak dan terkategori milik umum. Kepemilikannya diserahkan kepada masyarakat secara kolektif dan pengelolaannya wajib dilakukan oleh negara, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan setiap individu rakyat. Artinya negara atau penguasa tidak boleh menyerahkan kepemilikan hutan secara mutlak kepada individu atau segelintir korporasi jika hal itu bertentangan dengan hukum Islam.
Negara atau pemerintah sebagai seharusnya memposisikan diri sebagai pemelihara atau pemimpin (ra’in) yang mampu melindungi tak hanya kelestarian hutan namun juga rakyat yang hidup di sekitar huta. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, “Pemimpin (amir) yang memimpin manusia adalah pemelihara/pemimpin (raa’in) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (HR Muslim).
Peran pemerintah sebagai ra’in atau pemelihara rakyat menuntut keberanian untuk menempatkan kesejahteraan dan keselamatan publik di atas segalanya. Kebijakan penanganan bencana tidak boleh lagi dibumbui kompromi yang memanjakan korporasi pembakar lahan. Jika pemerintah benar-benar menempatkan dirinya sebagai pelindung rakyat, maka setiap kebijakan yang lahir harus berakar pada kepentingan rakyat jelata—mereka yang menghirup asap, mereka yang kehilangan tanah, dan mereka yang berhak atas masa depan bumi yang lestari.
Views: 2
Comment here