Oleh: Neti Ernawati (Aktivis Muslimah)
wacana-edukasi.com, OPINI–Fenomena downgrade mulai bermunculan sebagai respons atas kecemasan terhadap kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik. Meski data statistik menunjukkan konsumsi masyarakat masih tumbuh sebesar 5,06%, realitas di lapangan justru memperlihatkan masyarakat mulai menyesuaikan pola belanjanya dengan kemampuan keuangan. Jika dulu tekanan finansial banyak diatasi dengan “makan tabungan” (mantab), kini mulai mengarah pada “makan utang” (maut).
Tekanan ekonomi berupa melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan beban fiskal dan pajak, kebijakan efisiensi pemerintah, serta gangguan distribusi yang memengaruhi harga komoditas, telah berdampak nyata pada pola hidup masyarakat. Downgrade lifestyle pun menjadi salah satu cara menghemat pengeluaran agar kondisi keuangan tetap stabil meski kebutuhan hidup terus bertambah (cnbcindonesia.com, 15-10-2026).
Kapitalisme Sebabkan Ancaman Kemiskinan
Bagaimanapun, kapitalisme telah melahirkan kemiskinan struktural. Penguasaan kekayaan oleh segelintir orang dan praktik riba yang dihalalkan dalam kapitalisme menyebabkan uang dan modal hanya berputar di kalangan tertentu. Penerapan ekonomi kapitalisme juga menghasilkan krisis finansial dan ancaman kemiskinan yang meluas.
Mirisnya, negara dalam sistem kapitalisme sekuler berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Penguasa mengelola negara ibarat mengelola bisnis dengan perhitungan untung rugi. Rakyat dibiarkan berjibaku mengurus kebutuhan hidupnya sendiri. Padahal sumber daya alam telah dikuasai, masih pula pajak dipungut dari rakyat di hampir semua sektor. Namun, kesejahteraan rakyat justru semakin terdampak efisiensi anggaran.
Kapitalisme juga menyuburkan pejabat rakus. Dalam beberapa kasus, muncul indikasi pejabat dipilih berdasarkan kesamaan tujuan yang saling menguntungkan dengan penguasa. Dengan dalih ingin menyejahterakan rakyat, negara justru membangun proyek-proyek yang rawan kebocoran dana dan merugikan negara. Pada akhirnya, yang terdampak adalah rakyat juga.
Pemikiran sekuler menyebabkan kebijakan yang diambil tidak dilandaskan pada akidah. Amanah jabatan diemban sesuai pemikiran dan hawa nafsu untuk meraup keuntungan pribadi. Sekularisme telah menggerus keyakinan penguasa terhadap perhitungan akhirat, hakikat surga dan neraka.
Islam Solusi Permasalahan Gaya Hidup
Hal ini jelas berbeda jauh dengan penerapan sistem Islam dalam sebuah negara. Negara dalam sistem Islam memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengurus kebutuhan hajat hidup rakyatnya, karena sistem Islam sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Hal ini dilakukan dengan sangat sistematis melalui beberapa sektor.
Pertama, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dengan harga murah bahkan gratis. Kebutuhan pokok ini meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Pendistribusiannya dilakukan dengan terstruktur, penuh amanah dan pengawasan. Tanpa memandang rakyat yang menerimanya kaya atau miskin, semua mendapatkan jatahnya secara adil. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58 yang artinya,
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
Kedua, negara menyediakan lapangan kerja yang memadai. Memberikan bantuan agar setiap laki-laki yang telah memiliki kewajiban mencari nafkah dapat mencari nafkah dengan baik. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara seperti permodalan, pelatihan, dan pembukaan proyek. Dalam penerapan sistem Islam, tidak diperbolehkan sistem perekrutan berbasis orang dalam, semua lowongan kerja baik itu lowongan untuk tugas pemerintahan akan dipublikasikan dan terbuka untuk rakyat.
Ketiga, penguasa sebagai pemilik otoritas tertinggi memiliki kewajiban menjamin kondisi keamanan, sosial dan ekonomi yang baik bagi rakyat. Keamanan ditegakkan dengan menempatkan pejabat-pejabat yang amanah, dan aparat penegak hukum yang tunduk pada syariat. Sehingga tidak akan terjadi pemalakan, pungli, korupsi, kejahatan oleh pejabat. Tidak ada juga penyelundupan barang dan tenaga kerja asing yang dapat merugikan negara.
Kondisi sosial dijaga sesuai ajaran Islam yang tidak membedakan manusia sesuai status sosial. Rakyat berhak mendapat pelayanan dan fasilitas yang sama dari negara. Sebagaimana pada zaman kekhalifahan Umar Bin Khattab, dimana putranya tidak mendapat privilege meski Umar menjabat sebagai khalifah.
Selain itu, peranan negara dalam menanamkan aqidah akan membentuk kehidupan sosial rakyat tidak fokus pada gaya hidup tetapi dijalankan sesuai standar Islam. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (kitab Nizham al-Islam dan An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam), hidup sesuai standar hidup Islam berfokus pada jaminan pemenuhan kebutuhan pokok secara menyeluruh bagi setiap individu, bukan sekadar mengejar kemewahan material.
Kondisi ekonomi menjadi penentu terwujudnya kesejahteraan. Dalam negara dengan sistem Islam, kegiatan ekonomi fokus bergerak pada sektor-sektor riil. Sistem ekonomi ini mengharamkan riba, monopoli pasar, dan eksploitasi. Sebagaimana arti dari penggalan ayat di QS Al Baqarah: 275 yang artinya,”…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”.
Baitul mal pun secara berkala melakukan pemeriksaan dan operasi pasar demi mencegah inflasi.
Dengan penerapan sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan, rakyat memiliki lingkungan yang kondusif dalam menjalani kehidupan. Kesejahteraan terjamin, rakyat pun terhindar dari kemiskinan. Tidak akan muncul fenomena downgrade, sebagaimana tidak akan muncul ketidakpastian ekonomi.
Views: 1
Comment here