Oleh: Ariyana (Dosen dan Aktivis Muslimah)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Peristiwa berulang yang selalu terjadi di negeri kita, yang sangat berdampak tentunya masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi pemberitaan sehari-hari, para pemangku kebijakan hanya memberikan pernyataan tanpa aksi. Pencemaran lingkungan ini sudah meluas, hal ini bukan hanya saja ancaman lingkungan namun kesehatan bagi masyarakat terutama anak-anak bahkan orang dewasa. Karhutla sudah menyelimuti daerah dengan kabut asap sehingga masyarakat terdampak Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yang menjadi korban utama adalah balita serta manula yang membutuhkan udara bersih.
Persoalan karhutla bukan hanya pada lingkuan saja, tetapi merambah pada kesehatan dan ekonomi yang terancam. Udara di Indonesia sudah mengalami polusi yang berakibat pada kematian hinga mencapai 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya karhuta. Angka kematian sudah mencapai 3.560 berkaitan dengan polusi akibat karhutla, dua kali lipat daripada estimasi bulan sebelumnya (kompas.id, 29/10/2026). Dampak karhutla terhadap kesehatan tidak selalu terlihat secara langsung. Marcellinus Mandira Budi Utomo, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PR MB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN menyatakan bahwa Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat (brin.go.id, 28/10/2026).
Karhutla juga berdampak pada ekonomi warga. Pemasukan warga berkurang karena karhutla sehingga menyebabkan penurunan keuangan rumah tangga. Petani mengalami kerugian akibat rusaknya lahan dan tanaman, pedagang kehilangan pelanggan karena aktivitas masyarakat terbatas, sementara pekerja sektor informal kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan harian. Kondisi ini semakin memperburuk keuangan rumah tangga karena di tengah pemasukan yang menurun, masyarakat justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan kesehatan, pengobatan, dan perlindungan dari paparan asap. Akibatnya, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kebutuhan sehari-hari semakin tertekan. Situasi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga ancaman terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan kesejahteraan Masyarakat.
Dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara telah zalim pada rakyat dengan lambatnya penanganan karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang. Minimnya mitigasi menyebabkan karhutla terjadi secara luas. Jika karhutla usai (seiring dengan turunnya hujan), dampaknya belum selesai karena dampak kesehatan bersifat jangka panjang, begitu juga mandeknya ekonomi. Dampak tersebut diabaikan penguasa karena sistem yang digunakan tidak sesuai untuk kepentiang masyarakat. Negara sudah lalai melindungi rakyat.
Sistem kapitalisme menjadi pangkal masalah karhutla karena kapitalisme memosisikan hutan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga. Demi meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan. Kapitalisme meminimalkan peran negara, terbatas pada pembuatan regulasi. Namun, regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal. Pemangku kebijakan hanya berdasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran, sehingga rakyat bukan prioritas utama. Negara tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada korporasi. Permasalah yang utama bukan hanya saja buruknya penguasa melainkan karena kita meninggalkan hukum Allah. Demokrasi-Kapitalisme menjadikan pemimpin yang abai terhadap urusan rakyat, sementara pemerintah hanya berpihak pada pemilik modal tanpa memikirkan perekonomian masyarakat.
Negara adalah raa’in dan junnah yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena sulit bernapas. Negara telah zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat karhutla. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah, hal demikian diabaikan oleh penguasa. Negara memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak ekologi. Pengelolaan hutan harus didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), bukan semata-mata mengejar keuntungan ekonomi segelintir pihak. Negara berkewajiban memastikan pemanfaatan hutan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam kesehatan, maupun menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.
Negara menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi sehingga mencegah terjadinya karhutla. Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dan sebagainya, untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut. Negara menanggulangi masalah kesehatan sebagai dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga sehingga rakyat mudah untuk mendapatkan pengobatan. Sementara itu, dalam hal ekonomi dalam sistem Islam, kebutuhan dasar pokok diatur negara sehingga rakyat tidak mempunyai beban dalam bidang kesehatan maupun pendidikan.
Sumber Daya Alam (SDA) dalam sistem Islam, negaralah yang mengelola hutan serta tambang dan hasilnya pun dikembalikan pada rakyat. Jika terjadi penyelewengan, negara akan menerapkan sanksi tegas. Siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan akan disanksi tegas hingga jera, termasuk jika ada pejabat yang terlibat. Dengan demikian, Islam bukan sekadar menyelamatkan rakyat dari bencana, melainkan juga menjamin keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan, bersegeralah kita untuk menegakan Islam secara sempurna.
Views: 1
Comment here