Oleh: Galuh Metharia (Aktivis Muslimah, Ngaglik, Sleman, DIY)
wacana-edukasi com, OPINI–In this economy, istilah yang belakangan ini viral sebagai sindiran atau sarkas masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang kian sulit. Di tengah kemajuan zaman hari ini, tak sedikit keluarga masih hidup di bawah standar kelayakan. Mereka terus bertarung dengan tingginya biaya hidup, sementara penghasilan stagnan. Masyarakat harus memutar otak supaya kebutuhan pokok mereka terpenuhi tanpa harus menambah beban utang. Akhirnya, solusi bijak yang mereka ambil yakni downgrade lifestyle.
Fenomena downgrade lifestyle muncul seiring banyaknya orang yang memilih hidup lebih sederhana demi menjaga kondisi keuangan. Menangkap dari percakapan warganet di media sosial, mereka berbondong-bondong menurunkan standar hidup, ada yang pindah ke kontrakan lebih kecil dan murah, memilih menggunakan transportasi umum, lebih sering masak di rumah daripada jajan, membatasi belanja, atau memangkas biaya skincare, bahkan vitamin keluarga.
Ekonom sekaligus Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai, ramainya fenomena downgrade lifestyle tidak terlepas dari tekanan daya beli, terutama pada kelompok kelas menengah. Menurutnya, jumlah penduduk kelas menengah turun dari 60,8 juta orang atau 23% populasi pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6% pada 2025. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tergolong rentan miskin dan menuju kelas menengah justru meningkat dari 68,5% populasi pada 2018 menjadi 74,5% pada 2025. Yusuf mengingatkan, pelemahan kelas menengah dapat menjadi persoalan serius bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang dan berbahaya untuk pencapaian Indonesia emas 2045 (cnnindonesia.com, 28-10-2026).
Di sisi lain, pada laman resmi Badan Pusat Statistik (bps.go.id) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami kenaikan. BPS menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I di tahun 2026 mencapai 5,61% secara year-on-year (yoy). Namun, di saat yang sama BPS juga melaporkan angka gini ratio—tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat meningkat. Sehingga menciptakan kontradiksi yang perlu dipertanyakan. Siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut?
Jangan Terbius Oleh Angka Birokrasi
Realitasnya, kemiskinan dan kesulitan ekonomi masih terasa kuat di tengah masyarakat. Kekacauan data hanyalah problem permukaan. Masalah fundamentalnya adalah kekeliruan negara dalam membaca potret kemiskinan. Standar garis kemiskinan terlalu rendah. Ukuran garis kemiskinan nasional sebesar Rp 669.235 per kapita per bulan atau kurang dari Rp 22.400 per kapita per hari. Nominal ini bukan menggambarkan standar hidup layak tapi kondisi kelaparan ekstrem.
Masyarakat harus sadar, problem kemiskinan hari ini bukan persoalan individu tapi struktural. Mereka miskin bukan karena malas atau kurang kerja keras. Ada faktor upah, kesempatan kerja, pendidikan, akses modal, harga pangan, juga kebijakan publik yang turut menentukan. Artinya, ada yang salah dengan tata kelola sistem yang sudah membuat orang bekerja keras tapi tetap sulit memenuhi kebutuhan.
Akar Masalah: Sistem Ekonomi Kapitalisme
Tak dimungkiri, negara saat ini berada pada kungkungan sistem kapitalisme liberal. Sistem inilah yang menjamin kebebasan dalam kepemilikan termasuk sumber daya alam (SDA). Kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik rakyat, pada praktiknya dikuasai korporasi swasta dan Asing. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi salah satu penopang kesejahteraan rakyat, tapi hanya dinikmati para pemilik modal, investor, Asing, dan pejabat yang mengkhianati rakyat.
Kapitalisasi juga menyasar layanan dasar publik yang bersifat krusial, seperti kesehatan, pendidikan, listrik, dan air. Rakyat diminta menanggung sendiri kebutuhan hidupnya. Bukan hanya kebutuhan primer tapi rakyat juga dibebani dengan pungutan pajak—yang menjadi instrumen penting pemasukan negara. Pemerintahan dalam sistem kapitalisme menjadikan pajak dan utang negara sebagai pos pendapatannya. Maka jangan heran, jika terjadi perluasan pajak di tengah melonjaknya utang negara.
Solusi Islam Menyelesaikan Kemiskinan
Islam tidak melihat kemiskinan dari data statistik. Seseorang dianggap miskin jika kebutuhan dasarnya yakni pangan, sandang, dan papan tidak terpenuhi. Politik ekonomi Islam adalah menjamin terealisasinya pemenuhan kebutuhan primer setiap individu secara menyeluruh. Salah satu implementasinya dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki dewasa yang mampu bekerja. Islam mewajibkan laki-laki dewasa untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.
Allah SWT. berfirman:
“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”
(TQS. Al Baqarah ayat 233)
Jika individu tersebut tidak mampu (sebab sakit, cacat, atau wafat), maka kewajiban secara hukum berpindah kepada kerabat yang mampu. Jika kerabat masih tidak ada atau sama-sama tidak mampu, maka negaralah yang wajib mengambil alih seluruh tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pokok. Tentu saja, bantuan yang diberikan negara bukan bersumber pada pajak yang diperas dari rakyat. Sistem Islam memiliki mekanisme pendanaan yang jelas berbasis Baitul Mal.
Dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak rakyat. Adapun sumber pemasukan tetap Baitul Mal adalah fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya, pemasukan dari hak milik negara; usyur, khumus, rikaz, serta harta zakat.
Untuk harta zakat diletakkan pada pos khusus dan tidak diberikan selain kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam Al Qur’an. Sementara, harta milik umum seperti tambang, hutan, dan sumber daya alam lainnya dikelola penuh oleh negara. Hasilnya dikembalikan murni untuk kemaslahatan rakyat dan haram dikuasai individu, swasta, maupun Asing. Kekayaan alam boleh dieksplorasi dan dikembangkan negara untuk kemajuan taraf perekonomian rakyatnya. Sedangkan, dharibah (pajak) dalam Islam hanya ditarik kepada Muslim kaya, jika Baitul Mal kosong dan wajib dihentikan setelah kebutuhan negara terpenuhi.
Tentu saja, seluruh tata kelola tersebut tidak pernah bisa berjalan di dalam rahim sistem kapitalisme sekuler. Solusi fundamental ini membutuhkan penerapan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah) di bawah naungan Daulah Islamiyah. Keadilan dan kesejahteraan tidak akan terwujud, kecuali dengan mengembalikan hukum di muka bumi kepada hukum Allah SWT.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَ حْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ
“Bukankah Allah hakim yang paling adil?”
(TQS. At-Tin 95: Ayat 8)
Views: 1
Comment here