Karhutla Tak Kunjung Terkendali

Oleh: Ummu Faiha Hasna (Pena Muslimah Cilacap)

wacana-edukasi.com, OPINI–Kabar kebakaran hutan yang dipicu oleh aktivitas dan kelalaian manusia, kini membuat kualitas udara di berbagai daerah wilayah Indonesia makin memburuk. Karhutla di Sumatera dan Kalimantan yang belum tertangani dengan baik hingga empat bulan terakhir ini memicu kabut asap pekat sehingga kualitas udara buruk termasuk kategori berbahaya.

Kabut asap pekat dan kualitas udara yang tidak sehat ini sangat membatasi jarak pandang dan mengganggu pernafasan warga.

Bahkan seorang warga mengungkapkan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa karena berulang kali menyuarakan persoalan karhutla di wilayah tersebut (riausatu.com, Sabtu, 10-10-2026).

Selain itu, dikabarkan tenaga kesehatan juga sesak nafas, kelelahan saat tangani korban yang mengalami gangguan paru-paru (kompas.id, 28-10-2026).

Akibat paparan kiriman asap dari Sumatera dan Kalimantan ini berdampak besar bagi kesehatan warga. Selain itu diperparah dengan emisi kendaraan, aktivitas industri, cuaca kemarau, serta kondisi atmosfer.

Kualitas udara yang buruk bukan lagi sekedar cuaca atau musim kemarau melainkan ancaman nyata kesehatan bagi rakyat. Kabut asap yang buruk telah membuat jutaan orang harus menghirup udara yang berbahaya. Padahal udara yang bersih termasuk hajat hidup paling dasar. Sama pentingnya dengan air dan makanan. Jarak pandang yang terbatas dan sesak mengganggu hampir semua aktivitas harian. Pedagang sulit berjualan, pekerja terhambat berangkat, sekolah terpaksa libur atau belajar dengan kondisi tidak nyaman.

Hak Rakyat Tidak Terpenuhi

Karhutla menjadi tamparan keras bagi penguasa. Mestinya kebijakan energi harus lebih mempertimbangkan kembali keselamatan dan juga perlindungan lingkungan, bukan hanya pencapaian target ekonomi.

Ini adalah sebuah gambaran gagalnya sistem kapitalisme sekuler yang mengakibatkan ada hak-hak rakyat yang tidak terpenuhi. Mirisnya, yang membuat keadaan ini semakin menyakitkan adalah Karhutla udah berlangsung sekitar 4 bulan tanpa penanganan yang tuntas. Rentang waktu sepanjang itu menunjukkan bahwa negara seakan abai terhadap tanggung jawabnya melindungi rakyat.

Sungguh, sikap abai ini bukan hanya sekedar kelalaian teknis. Melainkan buah dari sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Dalam sistem ini, manusia diberi wewenang membuat hukum. Padahal manusia punya kelemahan dan keterbatasan serta mudah dipengaruhi kepentingan.

Sesungguhnya, hak membuat hukum adalah milik Allah. Karena akal manusia tidak mampu menetapkan aturan yang adil bagi semua. Ketika hukum dibuat mereka yang bersinggungan dengan pemilik modal, aturan cenderung berpihak kepada yang kuat.

Liberalisasi kepemilikan seperti hutan yang dibuka lebar lewat konsesi kepada perusahaan sehingga membuka lahan dengan cara membakar dengan praktek yang sulit dihindari. Karena murah dan cepat bagi pengusaha dan tidak ada sanksi yang membuat jera.

Di kota-kota besar, industrisasi lahir dari kapitalisme sekuler yang mengejar pertumbuhan ekonomi dan keuntungan. Namun, hal tersebut kerap mengabaikan dampaknya pada lingkungan. Pabrik yang berdekatan dengan pemukiman dan kendaraan pribadi yang terus bertambah memperburuk udara. Pembangunan yang menjadikan materi sebagai tolak ukur utama pada akhirnya mengorbankan kualitas hidup manusia itu sendiri.

Maka dari itu, umat seharusnya melihat sistem Islam sebagai solusi dalam persoalan kehidupan. Negara dalam Islam berfungsi sebagai raa’in yaitu pengurus dan pengembala urusan rakyatnya yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas siapapun yang ada dalam tanggungannya.

Oleh karena itu, ketika rakyat menderita atas udara bersih yang terganggu, tanggung jawab terbesar ada pada penguasa, bukan pada individu yang dipaksa menyelamatkan diri dengan masker seadanya.

Syariat Islam memerintahkan strategi pencegahan dan penanganan yang maksimal serta terbaik untuk menyelamatkan rakyat dari bencana. Strategi ini pun mencakup pengaturan kebijakan pengelolaan SDA agar hutan tidak diserahkan kepada pemodal. Penyediaan transportasi umum yang layak dan memadai agar polutan negara berkurang serta penggunaan perilaku hidup masyarakat agar tidak merusak lingkungan, pembinaan ini berkaitan dengan sikap seseorang yang mengikuti pola pikirnya. Apabila pola pikir dan pola sikap yang dibangun atas dasar akidah Islam, siapapun orang yang merasa telah merusak alam berarti dia melanggar amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.

Negara Sebagai Junnah

Potret peran negara sebagai Junnah atas bahaya yang mengancam inilah yang dibutuhkan umat saat ini. Masalah pembiayaan, jaminan udara yang bersih dan sehat tidak boleh dibatasi oleh alasan anggaran. Sebagai kebutuhan dasar negara wajib memenuhinya dengan sungguh-sungguh. Dalam pengelolaan syariat Islam sumber anggaran tidak bertumpu pada utang atau pajak yang membebani. Pengelolaan milik umum seperti hutan, tambang, sumber energi, maka hasilnya dikembalikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dengan cara yang demikian, negara akan selalu memiliki kemampuan untuk mengelola hutan, memadamkan api sejak dini ketika terjadi kebakaran dan menyediakan kesehatan gratis dan cuma-cuma tanpa bergantung pada kepentingan pemodal.

Oleh karena itu, selama sistem buatan manusia yang menjadi landasan bukan aturan yang datang dari Pencipta, masalah dan persoalan hidup yang sama akan terus berulang. Upaya mengubahnya hanya dengan menjadi sistem Islam, yang benar-benar menjadikan penguasa sebagai pelayan rakyat dan hal ini penting dilakukan untuk menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Maka, sebuah keharusan dengan menegakkan dan menerapkan kembali aturan Islam dalam kehidupan agar manusia, alam dan kehidupan di dunia mendapatkan rasa damai, kebahagiaan dan kesejahteraan yang tak ada habisnya. Wallahu A’lam.

Views: 1