Dana Bencana Dikorupsi, Marah Saja Tidak Cukup!

Oleh : Lely Nv (Aktivis Dakwah)

Wacana-edukasi.com, OPINI–Aksi Mahasiswa bersama tokoh dan influenser di tanggal 28 Oktober lalu, menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi negeri, termasuk di antaranya menyuarakan penanganan kebakaran hutan di Kalimantan. Aksi ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang peduli dan tidak ingin tinggal diam menyaksikan berbagai persoalan yang terjadi.

Manusiawi jika hati terbakar amarah saat menyaksikan kezaliman. Ada rasa geram, kecewa, Tapi, demi Allah, apakah marah saja cukup?

Bagaimana masyarakat tidak marah dan geram? Di antara yang memperpanjang dampak kebakaran hutan di Kalimantan yakni adanya dana yang diperuntukkan untuk menanggulangi bencana diduga dikorup. Mengutip pemberitaan KOMPAS, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di antara tersangka ada nama dari adik Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto.

Menurut ketua KPK, pak Setyo menyampaikan praktik rasuah di BNPB diduga sudah berlangsung selama tiga hingga empat tahun terakhir. Kasus ini bukan sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan. Ada amanah publik yang dipertaruhkan. Ada hak masyarakat yang semestinya dilindungi dan yang paling menyakitkan, ada orang-orang yang sedang berjuang di titik terdepan bencana, yang membutuhkan peralatan keamanan & pengamanan yang layak untuk menanggulangi kebakaran.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai korupsi dana bencana sebagai bentuk kejahatan yang sangat keji. Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana mati dalam keadaan tertentu, termasuk ketika korupsi dilakukan terhadap dana penanggulangan bencana.

Ikan Busuk Mulai dari Kepala

Melalui berbagai unggahan yang beredar di media sosial, terlihat betapa beratnya upaya anggota lapangan BNPB bersama para relawan dalam menanggulangi bencana. Mereka berjibaku memadamkan api, mempertaruhkan tenaga dan keselamatan, bahkan harus berjuang dengan peralatan yang terbatas. Di tengah situasi genting, mereka dituntut bergerak cepat, sementara kebutuhan di lapangan tidak selalu sebanding dengan sumber daya yang tersedia.

Ketika ada pihak yang diduga menyalahgunakan amanah yang seharusnya menjadi penopang perjuangan mereka. Tidak heran jika akhirnya masyarakat geram dan mempertanyakan bagaimana pengelolaan dana penanggulangan bencana dilakukan, sejauh mana pengawasannya berjalan, dan mengapa dugaan penyimpangan bisa berlangsung selama bertahun-tahun?

Ungkapan ikan busuk mulai dari kepala menjadi gambaran bahwa kerusakan dalam sebuah lembaga saja tidak bisa dilepaskan dari kualitas kepemimpinan dan sistem pengawasan pengelolaannya. Ketika pemimpin tidak menjadikan amanah sebagai landasan, sementara pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan secara efektif, maka penyimpangan berpotensi tumbuh dan meluas.

Cara pandang yang menilai untung-rugi yakni kapitalisme-sekuler menjadi celah praktik penyalahgunaan wewenang dalam sistem pengawasan dan pengelolaan anggaran bencana. Akan sangat mempengaruhi penyelesaian dari persoalan yang ada.

Saat ada dugaan kasus penyalahgunaan dana yang terjadi bertahun-tahun jelas tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Perlu ada evaluasi mendasar terhadap sistem yang mengatur kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara.

Selama akar persoalan sistemik ini tidak disentuh, pemberantasan korupsi berisiko hanya menjadi tindakan memadamkan api, sementara sumber kebakarannya tetap dibiarkan.

Kekuasaan itu Amanah 

Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai amanah besar bukan kehormatan untuk dibanggakan, apalagi kesempatan memperkaya diri. Bukan. Kekuasaan itu amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Swt.

Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58).

Dalam konteks sistem di pemerintahan, pengelolaan anggaran negara termasuk bagian dari amanah yang wajib dijaga dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dana penanggulangan bencana bukanlah milik pejabat, bukan pula milik kelompok tertentu. Dana tersebut merupakan hak masyarakat yang harus digunakan sesuai peruntukannya.

Peringatan keras pernah disampaikan Rasulullah Saw. dalam sebuah hadist riwayat Bukhari dan Muslim, beliau Saw. menjelaskan bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Islam mengarahkan manusia untuk punya kesadaran dalam sikap dan perilaku. Tapi tak cukup hanya bersandar pada kesalehan individu. Islam sebagai sistem negara memastikan amanah terlaksana. Yakni dengan pengawasan terhadap pejabat, pengelolaan baitulmal sesuai ketentuan syariat, penegakan hukum yang tegas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Allah Swt. berfirman:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, niscaya pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu.” (QS. Ali Imran: 161).

Ayat di atas menjelaskan urusan pengelolaan harta rampasan perang saja perlu hati-hati & diberi peringatan keras jika diselewengkan. Apalagi dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana yang berimbas langsung pada masyarakat yang membutuhkan.

Marah Saja Tidak Cukup!

Kasus dugaan korupsi dana bencana seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk melakukan refleksi lebih mendalam. Jangan sampai kemarahan hanya berhenti pada kecaman terhadap pelaku, sementara sistem yang membuka ruang bagi berbagai penyimpangan tidak pernah dipersoalkan.

Kepedulian harus berlanjut menjadi kesadaran untuk memahami akar persoalan dan memperjuangkan perubahan sistemik. Selama kekuasaan masih dipandang sebagai kesempatan meraih keuntungan, bukan amanah untuk mengurus rakyat, selama itu pula hak-hak masyarakat akan terus berada dalam ancaman.

Sadar, menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan bukan lagi pilihan jika masyarakat menginginkan perubahan mulai dari hulu sampai hilir.

Views: 2