Oleh: Pranita (Aktivis Muslimah)
wacana-edukasi.com, OPINI–Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, seperti Asahan dan Medan sekitar. Saat musim penghujan tiba, air yang meluap melampaui batas sungai atau saluran air lalu melanda pemukiman, jalan raya, dan lahan pertanian. Bencana ini membawa dampak buruk bagi kehidupan sehari-hari, lumpuhnya aktivitas hingga gangguan kesehatan.
Banjir Meluas di Aceh dan Sumut
Banjir melanda sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh serta Sumatra Utara. BNPB melaporkan ribuan warga terdampak, dengan sejumlah rumah terendam dan akses jalan sempat lumpuh. Plt Kepala Pusat Data Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan data dampak banjir di sejumlah wilayah tersebut berasal dari laporan kejadian pada 28 dan 29 Oktober (Suaramerdeka.com, 30/10/2026).
Di Sumatera Utara, banjir dilaporkan terjadi di Kabupaten Langkat, Mandailing Natal (Madina), Asahan, hingga Kota Medan. Sementara di Aceh, banjir melanda Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam. Berdasarkan data BNPB, banjir di Kabupaten Langkat berdampak terhadap 691 kepala keluarga (KK).
Di Kabupaten Mandailing Natal, banjir menerjang Desa Binanga, Kecamatan Huta Bargot, dan Desa Rumbio, Kecamatan Penyabungan Utara. Luapan Sungai Simalagi setelah hujan deras pada Rabu (28/10) menyebabkan 32 rumah terendam dan 1 fasilitas ibadah terganggu, genangan air juga sempat membuat akses jalan terputus.
Sementara itu, banjir di Kabupaten Asahan merendam Desa Sei Silau Tua dan Desa Bangun Sari, Kecamatan Setia Janji. Sebanyak 3.610 jiwa terdampak, terdiri dari 2.910 jiwa di Desa Sei Silau Tua dan 700 jiwa di Desa Bangun Sari. Ketinggian air mencapai kisaran 30 hingga 80 sentimeter.
Banjir juga turut terjadi di Kota Medan dan merendam permukiman warga, salah satunya di Kampung Aur. Di Provinsi Aceh, banjir melanda Gampong Lhok Raya dan Gampong Cot Bayu, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Hujan lebat pada Rabu (28/10) memicu luapan Sungai Lae Soraya dan Krueng Trumon Raya hingga menggenangi pemukiman warga.
Potensi Hujan Lebat, di tengah sejumlah wilayah yang masih terdampak banjir. BNPB meminta masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. Peringatan tersebut berkaitan dengan kemunculan Bibit Siklon Tropis 91B yang terbentuk di Laut Andaman, sebelah Utara Aceh.
Banjir yang Tak Kunjung Selesai
Pertanyaan, mengapa banjir di Sumatera, Asahan dan sekitarnya seolah menjadi bencana tahunan? Kerap muncul di musim penghujan. Ini akibat sistem kapitalis yang salah dalam tata kelola. Hutan yang seharusnya tidak boleh dimiliki individu, dalam kapitalis bebas dimiliki para korporasi, sehingga bebas bagi pemilik modal untuk mengeksploitasi hutan.
Ini menyebabkan kerusakan hutan, sehingga semua ini bukan takdir alam semata, ini kegagalan sistem. Di hulu Asahan, Langkat dan Mandailing Natal, hutan yang seharusnya menjadi spons penyerap air dan penahan longsor telah diubah menjadi kebun sawit korporasi. Dalam kacamata kapitalis hutan yang lestari tidak menghasilkan uang, tapi kebun sawit menghasilkan devisa.
Akibatnya ketika musim penghujan datang, tidak ada lagi akar pohon yang menahan air, lumpur dan air langsung turun ke hilir, membuat Sungai menjadi dangkal dan mudah meluap. Dalam kapitalisme pembangunan pro pemilik modal, bukan pro rakyat. Perbaikan sarana seperti tanggul jebol atau membangun atau merawat drainase tidak diprioritaskan, rakyat diajak untuk beradaptasi dengan banjir.
Akar terdalamnya dalam kapitalisme, tata ruang, izin Hak Guna Usaha (HGU), hingga AMDAL bisa dinegosiasikan selama ada modal. Penguasa dan pengusaha bersinergi, sementara rakyat di hilir menjadi korban. Selama aturan masih buatan manusia yang pro modal, maka cerita hujan deras, badai siklon dan sungai meluap akan terus berulang.
Solusi Islam
Islam tidak memandang banjir tahunan ini sebagai takdir yang harus diterima. Tapi ini sebuah fasad (kerusakan) akibat ulah tangan manusia yang harus dilerbaiki secara sistemik. Allah SWT berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. ” (QS. Ar- Rum: 41)
Solusi Tuntas dalam Islam
Pertama, mengembalikan fungsi hutan sebagai milik umum. Dalam Islam, hutan, gunung, sungai dan sumber air adalah milkiyah ammah (kepemilikan umum) yang haram dikuasai korporasi. Negara wajib mengelola dan menjaganya, bukan menjualnya. Konsep Hima (kawasan yang di lindungi negara) pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin adalah bukti bahwa negara wajib menjaga hulu sungai dan melarang alih fungsi hutan menjadi kebun pribadi.
Kedua, negara sebagai pengurus bukan pedagang. Rasullullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya (HR. Bukhari dan Muslim). Maka tugas negara adalah ri’ayah (mengurus) rakyat, membangun drainase, tanggul yang kokoh, pengerukan sungai yang rutin dan menyediakan tempat tinngal yang aman, bukan di daerah resapan air. Ini adalah kewajiban bukan proyek pencitraan.
Ketiga, aturan yang adil dari Allah SWT. Selama aturan buatan manusia, ia akan selalu bisa dibeli oleh pemilik modal. Islam datang dengan aturan yang bersumber dari Allah SWT yang adil tidak memihak, dan tidak bisa dibeli. Dengan penerapan syari’at secara kaffah, kerakusan korporasi akan dihentikan dan alam dikembalikan pada fungsinya sebagai rahmat bagi manusia.
Views: 0
Comment here