Oleh: Diah Puja Kusuma, S.Kom
wacana-edukasi.com, OPINI– Setiap tahunnya angka kecelakaan lalu lintas semakin bertambah dikarenakan banyaknya populasi di Indonesia. Berdasarkan data Korlantas Polri, kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor. Maka dari itu, manajemen keselamatan berlalu lintas harus diperbaiki dan dikembangkan lebih massif yaitu dengan mengenali sifat dan karakter pengendara, mengedukasi generasi muda untuk menerapkan konsep keselamatan dalam berlalu lintas dan menindaklanjuti Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan 2011-2035 yang dilakukan oleh semua pihak. (lldikti5.kemdikbud.go.id, 02/09/2023).
Saat ini di era yang serba sulit, bukan hanya faktor ekonomi yang dapat merenggut nyawa seseorang, tetapi juga karena faktor kecelakaan lalu lintas yang kian hari kian banyak memakan korban. Pemerintah memang telah berupaya untuk memberikan solusi dalam penyelesaian masalah ini. Hanya saja, solusi yang diberikan belum berdampak signifikan terhadap perubahan sistem lalu lintas yang lebih aman dan nyaman. Pertanyaannya apakah pemerintah telah serius dalam mengatasi hal ini?
Tidak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi yang semakin canggih harusnya bisa dimanfaatkan negara untuk memperbarui atau bahkan membuat sistem lalu lintas yang lebih baik dan nyaman bagi penggunanya yaitu masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan hajat hidup mereka. Belum lagi program yang dicanangkan oleh Pemerintah tentang tahun 2050 Indonesia Nol Kecelakan. Program tersebut dirasa akan mustahil untuk dicapai, jika melihat fakta yang terjadi saat ini, dana yang di salurkan untuk pembangunan fasilitas publik pada realitanya belum kunjung menuai hasil. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di ASEAN. Di sisi lain, negara-negara tetangga sudah bisa menata sistem lalu lintasnya dengan baik.
Kekecewaan masyarakat semakin tinggi melihat para petinggi yang dinilai kurang serius dalam menangani permasalahan ini. Sebab, negara sangat getol mengimbau masyarakat untuk membayar pajak dengan tepat waktu. Sedangkan fasilitas umum yang merupakan hak masyarakat, tidak terpenuhi dengan baik. Ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat, kemana uang pajak yang selama ini dibayar masyarakat? Seakan-akan negara malah lepas tangan dari tanggung jawabnya untuk mengurusi masyarakat. Tanpa peduli dengan berapa orang yang sudah menjadi korban kecelakaan. Na’udzubillah.
Banyak penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena ketidaktaatan pengendara pada lalu lintas, ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan kondisi jalan dan tidak adanya edukasi yang massif pada rakyat terhadap transportasi. Inilah bukti ketidakmampuan sistem ini dalam menangani urusan masyarakat, yang hanya fokus pada keuntungan saja tanpa memperhitungkan keselamatan dan keamanan setiap masyarakat.
Suatu hal yang niscaya dalam sisten kapitalisme neoliberal, dimana pemerintah bertindak sebatas operator dengan menyerahkan tanggung jawab penjaminan keselamatan masyarakat dalam bertransportasi kepada operator. Kemudian sistem ini melegalkan pemerintah melepas tanggung jawab terhadap keselamatan rakyatnya. Sungguh, ini adalah kezaliman terhadap rakyat. Sebab sampai saat ini belum ada perbaikan signifikan dalam mencegah terjadinya bahaya pada masyarakat saat menggunakan moda transportasi.
Pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberi jaminan keselamatan transportasi, bukan malah abai dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada operator yang tidak berwenang. Dan masalah transportasi akan terus terjadi selama penerapan sistem kapitalisme neoliberal yang batil dijalankan di negeri ini, hingga berefek pada rakyat yang menjadi korban. Oleh karena itu, harus ada perubahan sistemik agar masalah keselamatan transportasi segera dituntaskan keselamatan transportasi secara nyata dapat dirasakan seluruh rakyat.
Dengan demikian, sisten yang mampu mewujudkan hal tersebut hanyalah sistem khilafah yaitu sistem yang menjadikan syariat kaffah sebagai satu-satunya aturan. Islam menempatkan pemerintah atau negara sebagai penanggung jawab keselamatan rakyatnya, termasuk dalam permasalahan transportasi. Haram hukumnya negara melepaskan tanggung jawabnya kepada pihak yang tidak semestinya yaitu pihak operator atau swasta. Karena pihak swasta tidak akan mampu untuk memberi jaminan karena orientasi untuk meraih keuntungan semata. Maka dari itu, pemerintah harus kembali menerapkan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari yaitu pemerintah adalah raa’in dan penanggung jawab urusan rakyatnya.
Berdasarkan hadis tersebut, pemerintah harus menjamin ketersediaan transportasi publik yang memadai berupa moda transportasi dan kelengkapannya dengan kualitas terbaik bagi masyarakat. Pelayanan ini pun harus diwujudkan dengan kapasitas negara sebagai penanggungjawab (raa’in) dan pelindung (junnah). Dengan prinsip ini, negara akan berupaya maksimal menyediakan berbagai moda transportasi dengan teknologi terbaru dan tingkat keselamatan yang tinggi, sehingga kelayakan moda transportasi jenis apa pun akan terjamin kualitasnya.
Untuk menunjang keselamatan transportasi, pemerintah harus membangun industri strategis yaitu industri IT (Information Technology) berikut risetnya yang akan membantu dalam memudahkan menghindari hal-hal yang mengganggu perjalanan, sehingga dapat menghindari kecelakaan. Selanjutnya, untuk merealisasikan semua ini negara harus mengelola berbagai kekayaannya secara benar atau sesuai syariat Islam sehingga memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab pentingnya.
Kemudian, anggaran yang digunakan bersifat mutlak yaitu ada atau tidak adanya dana kas negara yang diperuntukkan pembiayaan transportasi publik yang ketiadaannya berdampak dharar bagi masyarakat maka wajib diadakan oleh negara. Sungguh, moda transportasi yang kelayakannya dapat mewujudkan keselamatan masyarakat dalam bertransportasi, hanya akan terwujud dalam sistem khilafah. Wallahu’alam bisshowab.
Visits: 8
Comment here