Mahalnya Harga Beras

Oleh: Nurlina, S.Pd. (Pegiat Literasi)

Wacana-edukasi.com, OPINI--Kondisi harga beras di Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya harga beras medium maupun jenis premium di pasar tercatat berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan secara nasional. Meskipun pemerintah melalui Perum Bulog mengklaim stok beras dalam negeri melimpah.

Dikutip dari Bisnis.Com (26/6/2025), Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menilai pemerintah perlu segera menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk periode Juni-Juli 2025 melalui Perum Bulog.

Tentu saja langkah tersebut diambil untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak. Fakta ini juga telah menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara jumlah stok dengan kondisi harga di pasar yang seharusnya stabil jika dostribusi berjalan baik dan kebijakan berpihak pada rakyat.

Kapitalisme dan Gagalnya Tata Kelola Pangan

Mahalnya harga beras tentunya sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, khsuusnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Ironisnya, kebijakan daya serap Bulog menjadi masalah penumpukan stok di gudang. Akibatnya pasokan ke pasar terganggu, distribusi tersendat, alhasil terjadi ketidak seimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar, sehingga terjadi kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Diperparah dengan lemahnya pengawasan atau tersendatnya distribusi.

Untuk diketahui, Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum turun ke 10 provinsi. Hasilnya mencengangkan, dari 268 sampel, 212 merk beras ditemukan beragama pelanggaran mulai dari izin usaha tak lengkap, berat kemasan tak sesuai, mutu jauh dari standar hingga harga yang melebihi harga eceran tertinggi (HET). Potensi kerugian masyarakat Rp 99,35 triliun (Detik.Com/26/6/2025).

Inilah potret nyata sistem Kapitalis, yang mana pangan yang merupakann kebutuhan dasar masyarakat tidak dipenuhi stoknya oleh negara. Melainkan dipandang sebagai komoditas ekonomi yang diperdagangkan, Semua dikendalikan oleh logika cacat yakni untung-rugi. Negara hanya bertindak sebagai regulator yang berfokus pada mekanisme pasar dan intervensi parsial, bukan sebagai pelindung rakyat.

Di sisi lain, para petani pun tidak mendapat perlindungan maksimal dari gejolak pasar, sehingga mereka pun tetap menjadi pihak yang paling rentan. Padahal masalah harga beras bukan sekedar soal stok, melainkan juga soal pengelolaan, distribusi dan keberpihakkan pada rakyat juga petani. Maka tak heran, rakyat miskin selalu menjadi korban fluktuasi harga dan kebijakan tambal sulam.

Parahnya, tengkulak pun turut disebut berperan menyebabkan kenaikan harga beras yang signifikan, karena berada dalam rantai suplai pangan. Yang mana tengkulak menyebabkan terjadinya praktik monopoli, sehingga tidak terjadi penurunan harga saat stok berlimpah. Negara seolah lepas tangan dengan melempar kesalahan terhadap pihak-pihak yang idealnya berada dibawah pengawasannya.

Islam Menjamin Kebutuhan Pokok Rakyat

Islam sebagai sistem kehidupan paripurna memiliki pendekatan yang berbeda secara mendasar terhadap problem kebutuhan pokok, termasuk pangan. Islam memandang pangan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi negara. Dalam sistem Islam, negara memiliki kewajiban langsung dan penuh untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat.

Negara memastikan distribusi merata, tidak ada monopoli atau penimbunan stok dan harga tetap stabil. Distribusi dilakukan berdasarkan asas kebutuhan, bukan kepentingan politik atau korporasi.

Dalam Islam, pengelolaan pertanian dilakukan secara terintegrasi. Negara akan mengelola distribusi pangan secara adil dan efisien, memastikan tidak terjadi penumpukan disatu sisi dan kelangkaan disisi lain. Negara juga tidak menyerahkan urusan vital ini pada makanisme pasar atau korporasi besar, melainkan mengendalikannya langsung untuk kepentingan umum.

Islam juga menetapkan agar tanah pertanian tidak diterlantarkan dan mendorong produktivitas petani dengan memberikan kemudahan bagi para petani. Bibit, pupuk bahkan semprotan disediakan dengan harga terjangkau atau bahkan dibagikan secara gratis agar hasil panen lebih optimal.

Dengan demikian, sungguh kenaikan harga beras bukan sekedar isu pasar, tetapi cerminan dari bobroknya sistem pengelolaan pangan dalam kapitalisme. Sementara rakyat terus menjerit, solusi yang ditawarkan hanya bersifat jangka pendek dan politis.

Solusi tuntas dari persoalan harga beras yang mahal tidak cukup dengan penyaluran Bansos atau perubahan regulasi parsial, tetapi dengan perubahan sistemik menuju sistem Islam yang memuliakan rakyat dan menyejahterakan umat.

Selama negara berfungsi layaknya petani yang kehilangan kunci lumbung padinya, selama pasar tidak berdasarkan syariat islam, maka rakyat akan terus menjadi korban. Rantai pasokan distribusi pangan yang panjang dan sarat permainan, pengawasan yang bisa dilobi serta prinsip bebas untung asal legal menjadi akar masalah penderitaan sektor pertanian.

Sudah saatnya umat Islam mengambil sistem Islam sebagai satu-satunya solusi atas problematika hidup, termasuk urusan pangan melalui penerapan syariah Islam secara menyeluruh. Sehingga dengan itu, kebutuhan dasar rakyat dapat dipenuhi secra adil dan berkelanjutan. Sebab Islam bukan hanya sebagai agama spiritual, tapi juga sebagai sistem hidup yang menyelesaikan problem nyata kehidupan manusia.

Views: 15