Oleh : Teti Ummu Alif (Penulis dan Pemerhati Masalah Umat)
Wacana-edukasi.com, OPINI–Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia berubah jadi satu panggung besar. Jalanan dipenuhi bendera merah putih. Sekolah, kantor, hingga gang sempit menggelar upacara. Anak-anak berlomba makan kerupuk, ibu-ibu lomba balap karung, bapak-bapak adu tenaga di panjat pinang. Pidato kemerdekaan menggema, menyinggung pengorbanan para pahlawan dan janji masa depan yang lebih baik.
Semua itu manis. Manis karena mengingatkan kita bahwa bangsa ini pernah berhasil merebut kemerdekaan dari penjajahan. Manis karena menumbuhkan rasa bangga dan persatuan, walau hanya sehari.
Tapi manis itu punya tanggal kedaluwarsa. Begitu bendera diturunkan dan perlengkapan lomba dibereskan, kita kembali ke realita yang sama: harga-harga naik, upah stagnan, dan rasa cemas akan hari esok. Di sinilah ironi itu muncul. Kita merayakan kemerdekaan dengan gegap gempita, di atas fondasi kehidupan sebagian rakyat yang masih pahit karena kemiskinan.
Tidak ada yang salah dengan upacara dan lomba. Ritual itu penting untuk menjaga memori kolektif. Masalahnya, ketika simbol menjadi tujuan akhir, substansi kemerdekaan justru terabaikan. Para pendiri bangsa dulu berjuang bukan hanya untuk mengganti warna bendera di tiang. Mereka berjuang agar rakyat Indonesia merdeka dari rasa takut, merdeka untuk sekolah, merdeka untuk makan 3 kali sehari, merdeka untuk menentukan nasib sendiri tanpa dibelenggu kemiskinan.
Namun faktanya, BPS mencatat garis kemiskinan nasional masih di angka ratusan ribu per kapita per bulan. Artinya, jutaan orang masih dikategorikan miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Ditambah lagi kemiskinan ekstrem yang belum benar-benar tuntas. PHK massal di sektor manufaktur, harga pangan yang fluktuatif, dan biaya pendidikan serta kesehatan yang terus naik membuat “merdeka” terasa seperti kata di buku pelajaran.
Ini bukan soal rakyat tidak mau kerja keras. Banyak yang sudah kerja 12 jam, punya 2-3 pekerjaan, tapi tetap tidak cukup. Karena yang dilawan bukan hanya kemalasan, tapi struktur: harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, lapangan kerja formal yang sedikit, dan sistem perlindungan sosial yang bocor di tengah jalan.
Pemerintah sering membanggakan angka pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan secara agregat. Itu benar secara statistik. Tapi statistik tidak bisa makan. Analisis tajamnya ada di distribusi. Pertumbuhan ekonomi kita selama ini banyak dinikmati oleh segelintir kelompok di kota besar, di sektor digital dan properti, sementara di desa dan di kelas pekerja informal, pertumbuhannya nyaris tidak terasa. Kesenjangan makin lebar.
Kemiskinan hari ini juga sudah berubah wajah. Bukan lagi hanya orang yang tidak punya rumah. Tapi juga buruh kontrak yang gajinya pas-pasan, guru honorer, petani yang hasil panennya ditekan tengkulak, dan lulusan kuliah yang menganggur. Mereka “tidak miskin” di data, tapi sangat rentan jatuh miskin karena satu kejadian: sakit, dipecat, atau gagal panen.
Inilah kemiskinan struktural. Ia tidak selesai hanya dengan bantuan sosial sesaat. Bansos penting untuk bantalan, tapi kalau tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja layak, upah layak, dan harga pangan stabil, maka setiap tahun kita akan mengulang siklus yang sama: merayakan kemerdekaan sambil mengemis solusi.
Yang paling menyakitkan adalah ketika negara sendiri kadang abai. Di satu sisi kita menggelontorkan anggaran besar untuk perayaan, infrastruktur mercusuar, dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain, rakyat kecil masih berjuang mengakses air bersih, sekolah gratis yang benar-benar gratis, dan layanan kesehatan yang tidak membuat mereka jual aset.
Kita merdeka dari penjajah, tapi belum merdeka dari sistem yang membuat orang miskin makin sulit naik kelas. Pendidikan mahal membuat anak orang miskin sulit bersaing. Biaya berobat mahal membuat satu anggota keluarga sakit bisa menguras tabungan 1 tahun. Lapangan kerja yang menuntut pengalaman membuat lulusan baru terjebak.
Ironi manisnya di sini: kita lantang meneriakkan “Merdeka!” sambil dalam hati bertanya, “Merdeka dari apa, kalau besok masih bingung cari uang?”
Lalu apa solusinya? Menyalahkan keadaan tidak akan mengisi perut siapa-siapa. Pertama, kita perlu jujur mengakui bahwa kemerdekaan belum selesai. 80 tahun bukan waktu sebentar. Jika masih ada warga yang kesulitan makan, maka itu adalah PR bersama. Kemerdekaan harus diukur bukan dari semaraknya upacara, tapi dari berapa banyak anak yang bisa sekolah tanpa putus, berapa banyak keluarga yang tidak takut ke puskesmas, dan berapa banyak pekerja yang gajinya cukup untuk hidup layak.
Kedua, kebijakan harus berpihak. Subsidi harus tepat sasaran. Lapangan kerja harus diciptakan, bukan hanya dijanjikan. UMKM harus diberi akses modal dan pasar yang adil. Harga pangan harus dijaga dengan memperkuat petani lokal. Pendidikan harus diarahkan untuk melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga berkarakter.
Ketiga, peran kita sebagai warga. Merdeka juga berarti tidak apatis. Mengawasi anggaran, memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan visi keberpihakan, serta gotong royong di tingkat komunitas. Kemerdekaan bukan hadiah yang turun dari langit. Ia diperjuangkan tiap hari.
Namun sebelum semua itu, kita perlu meluruskan makna kemerdekaan itu sendiri. Rakyat hari ini butuh kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan yang tidak hanya membebaskan tubuh dari penjajahan fisik, tapi juga membebaskan akal dan hati dari penjajahan pemikiran. Penjajahan hari ini tidak lagi datang dengan bedil dan meriam. Ia datang lewat gaya hidup, budaya, dan sistem peradaban selain Islam yang menyesatkan. Ia menjajah cara kita berpikir, cara kita menilai benar dan salah, cara kita mendidik anak, bahkan cara kita memaknai hidup.
Sesungguhnya tanpa kita sadari perang pemikiran jauh lebih berbahaya dari perang fisik. Karena perang pemikiran diam-diam menjauhkan kita dari seperangkat aturan Sang Pencipta.
Padahal kemerdekaan sejatinya adalah bebas dari segala bentuk penghambaan selain Allah SWT. Ketika manusia masih diperbudak oleh materi, oleh tren, oleh sistem ekonomi ribawi, oleh ideologi yang bertentangan dengan fitrah, maka ia belum benar-benar merdeka. Jasmaninya mungkin bebas, tapi jiwanya masih terjajah. Bangsa yang merdeka harusnya mampu menentukan arah peradabannya sendiri, berdiri di atas nilai-nilai tauhid, bukan sekadar meniru dan mengekor pada peradaban lain yang menjauhkan dari Allah.
Bendera merah putih akan tetap berkibar setiap 17 Agustus. Lomba-lomba akan tetap ada. Pidato akan tetap lantang. Dan itu baik. Tapi mari kita tanya lebih dalam: untuk apa semua kemeriahan itu jika setelahnya rakyat masih pulang ke rumah dengan hutang, dengan anak yang belum bisa bayar SPP, dengan masa depan yang gelap, dan dengan pemikiran yang masih terjajah?
Kemerdekaan yang sejati adalah ketika tidak ada lagi ibu yang harus memilih antara beli beras atau bayar obat. Ketika tidak ada lagi bapak yang lembur tapi tetap tidak cukup. Ketika anak-anak bisa bermimpi tanpa dibatasi dompet orang tuanya. Dan ketika umat ini berpikir, berbuat, dan berpolitik berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan penjajahan pemikiran.
Selama itu belum tercapai, maka perayaan kita akan selalu mengandung ironi. Manis di permukaan, pahit di dalam.
Tahun ini, selain mengibarkan bendera, mari kita juga mengibarkan komitmen: bahwa kemerdekaan harus dirasakan sampai ke meja makan, sampai ke kelas, sampai ke puskesmas, dan sampai ke hati. Karena bangsa yang benar-benar merdeka adalah bangsa yang rakyatnya hidup sejahtera dan jiwanya hanya menghamba kepada Allah SWT. Bukan hanya merdeka di atas kertas.
Views: 1
Comment here