Wacana-edukasi.com — Rasanya tak ada yang bisa menggambarkan betapa tidak etisnya ketika mendengar ada oknum pejabat daerah yang dengan sengaja mengambil keuntungan dari musibah yang dialami rakyatnya.
Terungkap fakta bahwa pejabat daerah sebagai pihak yang melakukan monitoring (monev) atas pemakaman covid-19 mendapat honor, padahal posisi mereka adalah lembaga negara yang memang harus melakukan monev.
Semakin besar jumlah korban meninggal akibat covid-19, honor mereka makin fantastis. Tak pantas dari penderitaan rakyat dan kesedihan keluarga korban meninggal, pejabat negara menikmati keuntungan (insentif) dalam jumlah ratusan juta.
Disinyalir dari peristiwa yang terjadi bahwa Panitia Khusus (Pansus) Penanganan covid-19 DPRD Jember menemukan data bahwa pembayaran honor untuk petugas pemakaman pasien covid-19 juga diberikan kepada Bupati Hendy Siswanto dan tiga pejabat Pemkab Jember lainnya. Nilai total yang mereka terima mencapai Rp282 Juta.
Pembayaran honor itu tertuang dalam salinan data SK Bupati Jember No. 188/.45/1071.12/2021. Dokumen itu ditandatangani Bupati Hendy (merdeka.com, 30/03/2021). Di mana rasa empati mereka pada rakyat yang tertimpa musibah akibat petugas kesehatan yang mengambil untung dari pemakaman covid-19? Sudah kehilangan sanak keluarga akibat covid-19 namun masih saja dimanfaatkan untuk sumber pendapatan.
Wajar jika akhirnya kepercayaan rakyat memudar terhadap para pejabat. Mereka yang dipilih untuk menyejahterakan rakyat, justru malah menjadikan kewenangannya sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri.
Seharusnya mereka tidak mengambil untung dari pemakaman covid-19. Karena sejatinya, sebagai pejabat negara mereka memang memilih tugas tersebut. Jangan lupa pula bahwa mereka telah di gaji atas tugasnya yakni melalui uang rakyat itu sendiri.
Terlepas dari jumlah gaji yang cukup fantastis yang diterima setiap bulannya, maka tidak seharusnya prosesi pemakaman itu di jadikan ladang bisnis. Sudah menjadi kewajiban bagi para pejabat selaku pegawai pemerintah untuk menanggulangi wabah covid-19 segera teratasi dan tidak memakan korban lagi.
Masalah ini hanya salah satu dari daftar panjang persoalan yang menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pemerintah. Masih segar dalam ingatan ketika dana bansos untuk korban dari covid-19 dikorupsi oleh pejabat. Bukankah dan banyaknya kasus ini sudah cukup jelas membuktikan betapa bobroknya sistem demokrasi.
Penderitaan rakyat sama sekali tak mampu menggerakkan nurani. Pandemi masih terus berlanjut tanpa ada solusi. Malang nian nasib rakyat di urusi pejabat yang minus empati dan tak ada tanggung jawab. Mereka sibuk memperkaya diri dengan korupsi, hingga rakyat lama-lama mati. Inilah tabiat asli demokrasi.
Sangat berbeda dengan sistem Islam yang sangat mementingkan urusan rakyatnya. Para pemimpin dalam Islam telah berkomitmen sejak awal dipilih. Mereka mewakafkan seluruh waktunya untuk melayani rakyat. Karena mereka paham betul bahwa jabatan yang mereka pikul bukanlah ladang basah untuk mengeruk pundi-pundi kekayaan. Melainkan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah kelak.
Maka tak heran jika rakyat bisa sejahtera di bawah naungan sistem Islam. Satu-satunya sistem yang pernah membawa kejayaan dan kemuliaan umat manusia.
“Sebaik-baik pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu, kamu menghormati mereka dan mereka pun menghormati kamu. Begitu pula sejelek-jelek pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun benci kepadamu. Kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknatmu.” (HR. Muslim).
Salsabila Zachra (Aktivis Muslimah)
Visits: 4
Comment here