Wacana-edukasi.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengizinkan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka, mulai semester genap 2020/2021 atau Januari 2021. Alasannya karena pembelajaran jarak jauh memiliki dampak negatif, mulai dari putus sekolah, kendala tumbuh kembang hingga tekanan psikologis. Meskipun demikian, keputusan pembukaan sekolah harus mendapat izin dari tiga pihak yakni pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua murid melalui komite sekolah (cnbcindonesia.com, 28/11).
Menurut penilaian Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, kebijakan pemerintah yang membuka sekolah pada Januari tahun depan tidak realistis. Pasalnya positivity rate atau tingkat penularan virus corona di Indonesia masing tinggi yakni di atas 10%. Padahal menurut saran Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pelonggaran kegiatan di suatu negara bisa dilakukan jika posivity rate di bawah 5%. Berdasarkan hal itu, ia menyarankan pemerintah agar membatalkan keputusan tersebut. Pasalnya besar kemungkinan akan terjadi klaster baru penularan covid-19.
Wacana pembukaan sekolah tersebut tentu menimbulkan dilema bagi orang tua siswa, mengingat di masa pandemi banyak sekolah yang belum mempersiapkan infrastruktur protokol kesehatan. Di samping itu budaya disiplin juga belum maksimal dilaksanakan. Disatu sisi, mereka menginginkan anaknya dapat mengikuti pelajaran dan optimal sesuai target pembelajaran. Namun, di sisi lain takut akan adanya risiko terpapar virus covid-19 yang sampai detik ini belum jelas kapan penyebarannya bisa menurun.
Alangkah baiknya jika pembukaan sekolah (tatap muka) ditunda dulu hingga kondisinya membaik ataupun sudah memungkinkan. Karena bukan tak mungkin, pembukaan sekolah malah menjadikan cluster baru yang makin menambah tingginya kurva penyebaran virus covid-19. Namun, bagi daerah yang minim kasus covid-19, sekolah bisa dibuka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi warga sekolah.
Bagaimanapun pemerintah seharusnya mengutamakan keselamatan jiwa generasi penerus bangsa. Sebab negara adalah penanggung jawab semua urusan rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Halimah – Musi Banyuasin
Visits: 0
Comment here