Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA–Di tengah janji pemerataan, wacana Jalan Tol Pontianak–Singkawang kembali mengemuka saat Badan Anggaran DPR RI bertandang ke Kalimantan Barat pada 15–17 Juli 2026. Walau belum masuk Proyek Strategis Nasional, Banggar menilai tol ini vital untuk menunjang akses ke Pelabuhan Kijing dan akan masuk pembahasan APBN 2027. Berdasarkan draf awal BPJT, tol terbagi dua: Pontianak–Batulayang ke Sei Pinyuh sepanjang 37,6 km dan Sei Pinyuh ke Pelabuhan Kijing sepanjang 31,83 km. Usai studi kelayakan, tahap selanjutnya Amdal lalu lelang lewat skema KPBU. Kementerian PUPR bahkan menyebut ruas ini bisa diperpanjang ke Singkawang dan Sambas untuk menopang distribusi komoditas serta konektivitas industri dan pariwisata (pontianakpost.jawapos.com, 19/07/2026).
Kembalinya proyek ini menegaskan satu pola: negara masih bertumpu pada infrastruktur fisik sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Narasinya tetap sama. Tol akan mempercepat distribusi, memangkas biaya logistik, dan membuat Pelabuhan Kijing berfungsi maksimal sebagai pintu dagang Kalbar. Harapannya, begitu jalan jadi, investasi masuk dan ekonomi berputar.
Namun narasi itu wajib diuji. Pelabuhan Kijing sudah beroperasi dan diproyeksikan sebagai pelabuhan internasional. Seharusnya roda ekonomi bergerak, harga stabil, dan lapangan kerja bertambah. Kenyataannya belum. Aktivitas ekonomi warga belum terdongkrak signifikan. Harga hasil tani masih naik-turun, kemiskinan belum beranjak turun, lapangan kerja produktif terbatas, dan komoditas unggulan belum punya nilai tambah. Berarti, infrastruktur besar belum tentu otomatis melahirkan kesejahteraan.
Masalahnya ada pada paradigma. Tol dikebut karena ada pelabuhan. Pelabuhan dibangun karena diharapkan tarik investasi. Tapi tidak ada jaminan investasi itu mampir ke petani, nelayan, dan UMKM. Tanpa industri hilir, tanpa kebijakan yang memastikan pemerataan manfaat, maka tol hanya akan membuat truk lebih cepat lewat, bukan membuat hidup rakyat lebih cepat membaik.
Ini wajah pembangunan ala kapitalisme. Infrastruktur dihitung sebagai umpan modal. Sukses diukur dari besarnya investasi, nilai ekspor-impor, dan pertumbuhan angka makro. Selama grafik itu naik, proyek dianggap berhasil, meski rakyat sekitarnya masih sama. Pelabuhan Kijing dan wacana tol Pontianak–Singkawang adalah potretnya: proyek triliunan berdiri, tapi persoalan dasar warga belum selesai.
Islam melihat lain. Jalan, pelabuhan, dan transportasi adalah wasilah, bukan tujuan. Negara membangun karena itu kebutuhan rakyat, bukan karena mengejar angka investasi. Tolok ukurnya jelas: apakah kebutuhan pokok terpenuhi, distribusi lancar, ekonomi produktif tumbuh, dan kesejahteraan benar-benar naik.
Sebelum APBN 2027 mengalir untuk aspal sepanjang hampir 70 km, kita harus luruskan dulu tujuannya. Kalau tol ini hanya untuk melancarkan barang perusahaan, maka kita mengulang siklus yang sama. Tapi kalau untuk melancarkan hidup rakyat, maka yang dibangun pertama adalah sistem ekonomi yang adil. Karena sejauh apapun jalan dibentangkan, ia tidak akan bermakna jika di ujungnya rakyat tetap tertinggal.
Pramitha Putri, S.Pd.
Views: 2
Comment here