Oleh : Dite Umma Gaza (Pegiat Dakwah)
wacana-edukasi.com, OPINI–Diberitakan www.kompas.id (04/06/2026), Tragedi meninggalnya ibu hamil di Papua pada penghujung tahun 2025 masih menyisakan pilu. Ibu hamil berusia 31 tahun ini ditolak melakukan persalinan di berbagai rumah sakit di daerahnya, Kampung Hobong, Distrik Sentani. Penolakan dengan alasan belum ada rujukan, ketidaktersediaan kamar dan tidak tersedianya dokter spesialis kandungan membuatnya harus dirujuk ke Jayapura. Namun nyawanya tidak selamat, Ia dan bayinya meninggal diperjalanan menuju jayapura.
Indonesia menduduki peringkat tertinggi Angka Kematian Ibu (AKI) di Asia Tenggara. Hingga tahun 2020 tercatat 189 kematian dari 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menggambarkan bahwa negeri ini masih terbelenggu di bidang kesehatan, padahal jumlah dokter kandungan surplus atau berlebih.
Mayoritas dokter kandungan (obgyn) banyak ditemukan di kota-kota besar. Sedangkan daerah yang tertinggal seperti Papua jumlah dokter kandungan sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesejahteraan dan fasilitas yang ada di daerah jauh dari kata memadai, dibandingkan kota besar.
Pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk meratakan tenaga dokter dengan program WKDS. WKDS adalah Wajib Kerja Dokter Spesialis, program ini ditujukan bagi para dokter agar mau mengabdi di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Namun program ini dianggap melanggar hak asasi manusia, oleh sebab itu program ini tidak dijalankan lagi.
Tinggi Angka Kematian Ibu
Data menunjukkan bahwa angka kematian ibu di negeri ini termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Negeri ini menganut sistem demokrasi yang merupakan saudara kandung dari sistem kapitalisme ini terbukti gagal melindungi nyawa ibu. Dampak buruk dari hal diatas juga memberi efek buruk bagi anak yang ditinggalkan. Kelangsungan hidup anak yang ditinggalkan juga terancam.
Tanpa perawatan, kasih sayang dan pemenuhan gizi seperti ASI eksklusif dari sang ibu, bayi akan lebih beresiko menghadapi kematian. Jika selamatpun, dimasa depan anak akan menghadapi problematika hidup yang lebih sulit, dibandingkan anak yang tumbuh dalam asuhan ibu kandungnya.
Kesehatan dalam kapitalisme hanya dianggap sebagai komoditas. Pemenuhannya bertujuan khusus untuk mendapatkan keuntungan atau materi, bukan untuk melayani rakyatnya. Kapitalisme hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan demi memenuhi hukum permintaan dan penawaran. Tapi distribusinya diabaikan, sehingga tidak mampu menyentuh akar masalah yang sejatinya permasalahan kesehatan yang kompleks terjadi di seluruh wilayah negeri, tdk hanya di kota besar saja.
Negara hanya berperan sebagai regulator, tidak mengurusi rakyatnya dengan sepenuh hati. Pelaksanaan dan pelayanan kesehatan kerap kali diberikan kepada pihak swasta ataupun investor asing. Pemerintah hanya berperan secara administratif seperti menerbitkan ijin praktek dan memastikan semua industri yang berkaitan dengan kesehatan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Orientasi keuntungan membuahkan ketimpangan fasilitas yang diperoleh rakyatnya. Rakyat dianggap sebagai pihak yang dapat menghasilkan uang. Mereka yang mempunyai daya beli tinggi akan dengan mudah memperoleh pelayanan terbaik dengan fasilitas yang baik. Sementara rakyat kecil dipaksa harus mau menerima pelayanan kesehatan seadanya dan ala kadarnya.
Tingginya angka kematian ibu juga disebabkan oleh distribusi dokter kandungan yang tidak tersebar diberbagai wilayah. Hal ini dipicu oleh persoalan sistemis, dimana jaminan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Ketersediaan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dokter, bidan dan perawat di daerah terpencil dan terluar sangat minim. Ketimpangan struktural dan ketidakadilan sosial sering kali harus dialami oleh masyarakat di wilayah terpencil.
Daerah terpencil dan terisolir sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak tersedia. Infrastruktur medis di daerah jauh dari kata memadai, banyak puskesmas yang berdiri tanpa alat kesehatan dasar, kurangnya tenaga medis dan minimnya pasokan obat-obatan. Dan yang menyedihkan,karena minimnya fasilitas, kesejahteraan yang jauh dari kata cukup, tenaga medis tidak mau tinggal dan menetap di daerah terpencil.
Dengan semua keadaan diatas, masyarakat di daerah terpencil harus dihadapkan dengan keadaan darurat medis dengan nyawa sebagai taruhannya. Mereka harus menempuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, melewati medan ekstrim agar sampai di rumah sakit terdekat.
Kesehatan dalam Islam
Islam memandang bahwa kesehatan adalah hak kebutuhan dasar rakyat yang wajib diberikan negara. Pemerintah sebagai ra’in mempunyai tanggung jawab penuh atas kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasullullah saw yang bunyinya :
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ”
Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, pemerintah berfungsi sebagai penyedia semua fasilitas kesehatan secara langsung. Tidak ada perbedaan infrastruktur baik di kota maupun di daerah. Pendanaan sektor kesehatan disediakan oleh baitulmal, dan dikembalikan kepada rakyat secara gratis. Dana kesehatan ini didapatkan dari kepemilikan umum seperti sumber daya alam dan barang tambang yang dikelola sendiri oleh negara, dan dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyatnya.
Kondisi finansial negara yang kuat menyejahterakan rakyatnya. Negara tidak akan memberi kesempatan pada pihak swasta maupun pihak asing untuk mengambil keuntungan yang mencekik rakyatnya. Negara mengambil peran sebagai penyedia semua infrastruktur kesehatan tanpa bergantung pada yang hanya ingin memanen kekayaan.
Tenaga kesehatan dalam jumlah cukup dan ditempatkan diseluruh wilayah negeri merupakan tanggung jawab negara sebagai penyedianya. Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat akan dijamin kesejahteraannya, mulai dari gaji yang tinggi, perumahan yang layak serta memperoleh semua fasilitas yang sama baik di pusat maupun di daerah.
Fasilitas kesehatan akan dibangun dengan pola subsidi penuh. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan disediakan negara untuk mendukung semua rangkaian pemenuhan kesehatan rakyat. Tidak boleh ada daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Dengan semua keistimewaan dan adilnya Islam dalam mengatur semua permasalahan rakyatnya, niscaya angka kematian ibu dapat ditekan.
Views: 20
Comment here