Oleh: Siti Aminah, S. Pd (Relawan Opini Konsel)
wacana-edukasi.com– Wakil rakyat di sistem saat ini berada di atas awan. Bagaimana tidak, semua yang menjadi kebutuhan hidup mereka terjamin. Mulai dari kendaraan mewah, baju dinas, rumah, serta tidak ketinggalan gorden rumah pun terjamin dan harganya sangat fantastis. Sehingga tidak heran kebanyakan orang berlomba menjadi wakil rakyat. Bahkan ada yang rela mengorbankan hartanya terlebih dahulu demi tercapainya tujuan mereka.
Sebagaimana yang dilansir oleh (detik.com, 8/5/2022), Lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI telah tuntas dengan dimenangi peserta lelang yang menawarkan harga Rp 43,5 miliar. Perusahaan itu adalah PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di Tangerang, Banten. Lelang itu diikuti oleh 49 peserta. Namun, hanya harga penawaran dari tiga peserta lelang yang bisa terlihat, termasuk PT Bertiga Mitra Solusi.
Perusahaan pemenang tender gorden DPR ini tentunya membuat heran berbagai kalangan dan bertanya-tanya seurgen apa pembelian gorden tersebut. Diantaranya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.
Seperti yang dilansir oleh (detik.com) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti perusahaan pemenang tender gorden DPR. MAKI heran lantaran perusahaan yang menang justru yang menyodorkan harga lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya (8/5/2022).
Selain urgensitas pembelian gorden dipertanyakan, besaran proyek tidak menimbang keprihatinan kondisi ekonomi masyarakat. Dimana masyarakat belum pulih dari segi perekonomian akibat pandemi. Ditambah lagi mahalnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan menyebabkan rakyat jauh dari kesejahteraan.
Bukannya prihatin dan menyelesaikan permasalahan rakyat, malah sibuk dengan kepentingan pribadi mereka. DPR sejatinya merupakan wakil rakyat, akan tetapi rakyat hanya dijadikan sapi perah di negeri sendiri. Mestinya rakyatlah yang harus dilayani bukan malah sebaliknya.
Inilah buah sistem politik demokrasi. Harta rakyat bisa menjadi ajang bajakan banyak pihak demi keuntungan segelintir elit dan penyokongnya. Sangat mustahil terwujud simpati dan empati terhadap rakyat. Kehidupan rakyat terpenuhi atau tidak, bukanlah urusan mereka. Padahal sejatinya merekalah yang bertanggung jawab atas diri rakyat. Rakyat memilih mereka untuk mewakili dan menjadi penyambung aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
Namun, aspirasi masyarakat jarang dijadikan prioritas. Sangat gamblang terlihat bahwa kepentingan para elitlah yang diprioritaskan. Seperti inilah wajah demokrasi sesungguhnya. Karena sistem ini lahir dari kapitalisme sekular, dimana segalanya bersandar pada asas manfaat dan keuntungan. Jadi, perhatian terhadap rakyat hanyalah kamuflase semata.
Demokrasi yang diagung-agungkan rupanya tidak berpihak pada rakyat. Namun, demokrasi hanyalah berpihak pada pemilik modal. Maka jargon dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat hanyalah simbol yang digunakan untuk meyakinkan rakyat. Agar mereka percaya bahwa sistem ini akan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Namun, faktanya sangat jauh panggang dari api.
Berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam bersandar pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Halal dan haram menjadi standar dalam kehidupan. Tidak berstandar pada kepentingan atau manfaat, juga tidak sekedar mencari jabatan dan materi belaka. Maka, tidak akan didapatkan wakil rakyat yang bermewah-mewahan, sementara rakyat kondisinya sangat memprihatikan.
Sejatinya dalam sistem Islam pemimpin atau para pejabat negara adalah pelayan rakyat. Jadi, jika kebutuhan rakyat tidak terpenuhi dan menyebabkan rakyat tidak sejahtera. Maka, akan dimintai pertanggungjawaban atas diri mereka.
Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Seorang penguasa adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. “ (HR. Muslim).
Olehnya itu, akan lahir simpati dan empati terhadap rakyat manakala sistem Islam diterapkan dalam kehidupan. Sebagaimana dahulu pernah diterapkan selama kurang lebih tiga belas abad lamanya. Namun akan terwujud semua itu ketika diterapkan dalam sebuah institusi yakni kekhilafahan. Wallahualam Bishawab.
Visits: 3
Comment here