Oleh: Nurmilati
wacana-edukasi.com, OPINI–Batuk, sesak napas, dan antrean panjang. Itulah pemandangan di sejumlah rumah sakit di Kota Hujan beberapa pekan ini. Debu kemarau panjang yang beterbangan tak hanya mengotori udara, tetapi juga menyerbu paru-paru. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak dan lansia pun menjadi yang paling rentan. Kurangnya asupan gizi yang baik dan lemahnya imunitas membuat mereka mudah sakit. Padahal, untuk bisa bernapas lega saja, masyarakat harus mengeluarkan uang untuk membeli masker.
Kunjungan pasien rumah sakit pun meningkat pada bulan September. Kunjungan rawat jalan mencapai 309 pasien per hari atau naik sekitar 7 persen ketimbang bulan sebelumnya. Pada Agustus 2026 rata-rata 4.370 pasien per hari dari 131.100 kunjungan rawat jalan. Sedangkan pada 1-10 September 2026, tercatat 46.790 kunjungan dengan rata-rata 4.679 pasien per hari (Kompas.com (16/9/2026).
Peningkatan kunjungan juga terjadi pada layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat inap di sejumlah rumah sakit. Penyakit yang paling banyak dilaporkan adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan Pneumonia.
Peningkatan dua kasus penyakit itu sejalan dengan pola nasional yang memasuki musim kemarau. Kondisi kemarau panjang dan kekeringan membuat partikel debu lebih mudah masuk ke saluran pernapasan.
Udara adalah kebutuhan paling dasar dan gratis dari Allah Swt., untuk semua makhluk. Namun, saat udara yang diberikan cuma-cuma itu berubah menjadi sumber penyakit, lantas bagaimana nasib rakyat?
Pola musim kemarau memang selalu berulang, tetapi lonjakan pasien tak bisa dinilai sekadar siklus tahunan. Ada yang lebih harus dicermati dari sekadar debu kotor yang beterbangan. Tatkala langit Kota Bogor berubah kelabu dan paru-paru masyarakat menjadi taruhannya, pertanyaannya bukan lagi masalah cuaca dan debu, melainkan di mana peran negara yang seharusnya menjadi pelindung?
Dalam kondisi seperti ini, peran negara sangat dibutuhkan untuk mengupayakan supaya kualitas udara menjadi lebih baik. Negara tidak cukup hanya mengimbau warga memakai masker, memperbanyak minum air putih, hindari aktivitas di luar rumah, dan mengonsumsi makanan bergizi. Hal itu merupakan solusi yang menyerahkan tanggung jawab kesehatan kepada individu.
Negara seharusnya mampu melakukan rekayasa hujan untuk menyiram udara yang kering, menertibkan sumber polusi yang nyata, memberikan edukasi yang masif, menjamin makanan bergizi yang menguatkan imun rakyat, hingga menjamin fasilitas kesehatan yang memadai dan gratis. Bukan membiarkan pasien rumah sakit antre mengular, rakyat sesak napas, lalu mereka cemas menanggung biayanya.
Namun sayangnya, negara hari ini justru tampak abai. Kebijakan pengendalian udara masih setengah hati, pemberian makanan gratis masih jauh dari standar pemenuhan gizi, kurangnya mitigasi lonjakan pasien serta layanan dan fasilitas kesehatan masih berorientasi bisnis. Rakyat dibiarkan menghirup debu kotor kemudian jika sakit diimbau berobat ke klinik kesehatan maupun rumah sakit dengan biaya mandiri.
Pemerintahan di bawah kendali kapitalisme selalu berorientasi pada keuntungan. Kebijakannya senantiasa berpihak pada segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan karena mereka dapat memberikan timbal balik bagi penguasa. Sementara terhadap rakyatnya, penguasa masih berpikir untung rugi, layaknya pedagang yang mengambil keuntungan dari pembeli. Jual beli kebijakan, itulah yang ada dalam pemerintahan gaya kapitalisme.
Gambaran negara yang ideal dan benar-benar hadir sebagai pelindung ini hanya dapat ditemukan dalam sistem Khilafah yang berasas pada akidah Islam. Dalam Islam, negara sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya. Baginda Nabi Saw., bersabda, “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR. Bukhari & Muslim).
Mengurus dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya, termasuk menjamin udara yang bersih, pangan yang bergizi, dan kesehatan yang paripurna adalah kewajiban penguasa yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, bukan sekadar pencitraan di dunia.
Khilafah tidak akan membiarkan polusi merajalela demi keuntungan korporasi. Ia akan menerapkan sistem industri yang terikat halal haram, mengelola sumber daya alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat, menerapkan rekayasa teknologi demi kemaslahatan, serta membangun sistem kesehatan preventif dan kuratif yang gratis dan berkualitas. Sebab, dalam Khilafah, satu nyawa rakyat begitu berharga, tak boleh sesak karena abainya negara.
Sudah saatnya rakyat merindu sistem yang membuat kita bisa bernapas lega, lahir maupun batin. Maka, sesak di Kota Hujan hari ini bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan cerminan sesaknya sistem kapitalisme yang gagal melindungi rakyat. Selama negara masih menjadikan kesehatan sebagai ladang bisnis dan udara bersih sebagai kemewahan, maka antrean di rumah sakit akan terus berulang setiap kemarau tiba.
Solusinya bukan lagi tambal sulam kebijakan, melainkan kembali kepada sistem yang mampu menjamin kehidupan yang sehat paripurna. Sudah saatnya umat menyadari dan memperjuangkan tegaknya Khilafah, agar langit Kota Hujan kembali biru dan rakyat bisa kembali bernapas lega tanpa rasa was-was.
Views: 1
Comment here