Opini

Di Balik Pembatasan Konten Karhutla

Bagikan di media sosialmu

Oleh : Asmaranala Nada (Pegiat Dakwah)

wacana-edukasi.com, OPINI–Dilansir dari cnnindonesia.com (23/10/26), informasi terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memicu sorotan publik. Hal itu terjadi setelah layanan Meta AI di platform Threads menyatakan bahwa Instagram melakukan pembatasan konten kritik dan demo tentang Karhutla. Disinyalir, semua itu atas permintaan hukum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Namun, pihak Komdigi melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini membantah tuduhan tersebut. Pada Jumat (23/10/2026) ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meminta pemblokiran atau pembatasan konten Karhutla.

Di sisi lain, keresahan publik tetap menguat. Hal ini dipicu oleh tindakan TikTok yang mendadak menghapus kanal Nalar Rawat, 16 jam setelah diunggah. Padahal, konten tersebut menyajikan analisis edukatif berbasis data sahih dari NASA Worldview, laporan Reuters, serta enam jurnal internasional. Di antaranya membahas kubah karbon monoksida (CO) dan tingginya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Publik menganggap penghapusan materi berbasis data riset ini adalah upaya membendung konten kritis di tengah krisis ekologis yang kian mengancam jiwa.

Suara Rakyat Dianggap Mengganggu

Maraknya penghapusan konten investigasi ilmiah terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi sinyal bahaya bagi masa depan kebebasan berekspresi di ruang digital. Ketika masyarakat dan para peneliti mulai kritis mempertanyakan tanggung jawab negara, ruang-ruang diskusi tersebut justru mendadak dibatasi secara sepihak.

Sistem moderasi digital justru terkesan dijadikan alat untuk membungkam narasi yang dinilai mengganggu kenyamanan pihak berwenang. Kondisi ini menyingkap paradoks mendasar dalam sistem demokrasi yang selama ini digadang-gadang mengagungkan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat.

Di atas kertas, setiap warga negara dijamin haknya untuk bersuara dan mengkritik, tetapi realitasnya sangat berbeda. Ketika fakta ilmiah dan data statistik penanganan Karhutla dihadang oleh sensor digital tanpa alasan yang jelas, kita dipaksa melihat betapa semu jaminan kebebasan tersebut.

Keterbukaan informasi yang dijanjikan ternyata belum mampu melindungi suara-suara yang berniat mengedukasi publik. Pada akhirnya, terjadi benturan antara hak konstitusional rakyat atas lingkungan hidup yang sehat dengan tembok tebal persoalan struktural. Di saat warga menanggung dampak kabut asap yang mengancam nyawa, tuntutan rakyat untuk hak dasarnya justru dihalangi dan dibatasi.

Kebebasan berekspresi dalam demokrasi nyatanya hanya slogan. Pada kenyataannya, kebebasan tersebut tidak menjamin tersampaikannya suara kritis yang berjuang demi kepentingan rakyat kecil.

Kembalikan Kepemilikan Umum

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang setiap tahun bukanlah sekadar bencana ekologis musiman. Namun, itu buah dari penerapan sistem sekuler-kapitalisme yang menyingkirkan aturan agama dari kehidupan.

Di bawah cengkeraman sistem ini, alam dan sumber daya strategis kerap dikorbankan demi kepentingan para pemodal. Sementara itu, keselamatan rakyat diabaikan. Untuk mengurai bagaimana Islam memandang atas sengkarut ini, berikut ini penjelasan mendasar berdasarkan lima poin penting:

Pertama, tanggung jawab penguasa dalam menjaga lingkungan dan keselamatan rakyat. Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukanlah panggung kehormatan, melainkan amanah yang kelak akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Rasulullah saw. menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah pengemban amanah yang bertanggung jawab atas perlindungan rakyatnya.

Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan (hifzh al-bi’ah) dan melindungi jiwa manusia (hifzh an-nafs) merupakan kewajiban mutlak penguasa. Menelantarkan kawasan hutan hingga menjadi sumber bencana atau membiarkan rakyatnya tersiksa oleh kabut asap adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepemimpinan tersebut.

Kedua, orientasi kebijakan. Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa wajib berorientasi penuh pada kemaslahatan rakyat (tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bi al-mashlahah). Kemaslahatan ini bersifat substantif, bukan sekadar membangun opini publik atau menjaga citra politis agar terlihat berhasil menangani krisis.

Ketika ratusan ribu warga menderita infeksi saluran pernapasan dan anak-anak terancam masa depannya akibat asap Karhutla, negara harusnya fokus pada mitigasi darurat dan perlindungan kesehatan warga. Tidak tepat jika negara malah sibuk membela proyek-proyek komersial yang menguntungkan sepihak.

Ketiga, koreksi dan muhasabah menjadi wujud nyata amar makruf nahi mungkar. Aktivitas menyuarakan fakta di lapangan, mengkritisi kebijakan yang keliru, serta mengingatkan penguasa atas kelalaian mereka, bukanlah bentuk pembangkangan. Namun, itu bagian integral dari ajaran Islam, yakni amar makruf nahi mungkar dan muhasabah lil hukam.

Menyampaikan kebenaran di hadapan kekuasaan yang lalai bahkan dinilai sebagai bentuk jihad yang mulia. Oleh sebab itu, segala bentuk upaya pembungkaman, sensor digital terhadap investigasi sains, atau penutupan informasi publik terkait Karhutla merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kontrol sosial yang sehat dalam Islam.

Keempat, melampaui kritik permukaan menuju akar masalah sistemis. Umat Islam tidak boleh hanya berhenti pada kritik permukaan seperti memprotes lambatnya pemadaman api atau menyesalkan terhapusnya konten edukasi di media sosial. Lebih dari itu, kesadaran kritis harus diarahkan untuk membongkar akar persoalan secara sistemis.

Kerusakan ekologis yang sistemis ini, berakar dari sistem politik-ekonomi kapitalistik. Sistem ini membolehkan sumber daya milik umum dikuasai oleh individu atau pun korporasi. Tanpa menyentuh akar sistemis ini, berbagai penanganan yang dilakukan hanya akan menjadi solusi tambal sulam yang tidak pernah menyelesaikan masalah secara permanen.

Sitem Islam Solusi Hakiki

Sistem pemerintahan Islam merupakan  solusi hakiki bagi proteksi lingkungan. Solusi tuntas atas seluruh sengkarut ini hanya akan terwujud melalui penerapan hukum syariat secara kafah dalam bingkai kepemimpinan yang bertakwa. Di dalam sistem Islam, hutan, energi, dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah). Rasulullah saw. bersabda,

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam hal ini, hutan termasuk kategori “Padang rumput”. Oleh karena itu, negara wajib mengelola secara mandiri untuk kemakmuran rakyat secara merata. Negara mengharamkan penyerahan penguasaannya kepada korporasi.

Selain itu, dengan visi kepemimpinan sebagai pelindung (riayah dan junnah), negara tidak hanya akan sigap menanggulangi bencana, tetapi juga menutup pintu-pintu kezaliman struktural demi menjamin kelestarian alam dan keselamatan generasi masa depan.

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang disertai kebijakan pembatasan informasi digital seperti penghapusan video investigasi ilmiah secara sepihak, menunjukkan rapuhnya kebebasan berekspresi. Negara juga terlihat abai terhadap keselamatan ratusan ribu warga korban dampak kabut asap.

Menanggapi kegagalan tata kelola di bawah sistem sekuler-kapitalisme liberal yang kerap hanya melayani kepentingan oligarki, maka sistem Islam merupakan solusi yang hakiki. Di antaranya adalah  kepemimpinan diposisikan sebagai amanah untuk melindungi rakyat (riayah), mengembalikan pengelolaan hutan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-‘ammah), serta menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar demi menjamin kemaslahatan nyata dan kelestarian lingkungan secara menyeluruh.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 0

Comment here