Opini

Negara dalam Kobaran Api

Bagikan di media sosialmu

Oleh: Umul Istiqomah 

Wacana-edukasi.com, OPINI–Asap mengepul tak kunjung padam, sumber oksigen kini berubah menjadi sumber penghasil udara yang mengancam nyawa. Hampir sepanjang 2026 negeri ini dilanda musibah kebakaran hutan dan lahan yang hingga kini belum juga pulih, bencana karhutla terus meluas ke berbagai penjuru Nusantara, setelah hutan bagian baratnya sudah hangus di lahap si jago merah, kini wilayah timur, yakni Papua yang juga sedang berjuang untuk memadamkan kobaran api di lahan yang masih terbakar.

Pemerintah menyatakan, karhutla di Papua Selatan menjadi fokus utama, hal ini dikarenakan per 10 November 2026, terdapat 559 titik panas (hotspot) di Papua Selatan, angka ini menunjukkan peningkatan drastis dari hari sebelumnya yakni 119 titik panas (Kompas.id, 11/11/2026).

Papua menjadi wilayah dengan luasan bekas kebakaran tertinggi, mencapai 313.777 hektar dari total 1,1 juta hektar lahan terbakar di seluruh Indonesia. Kabupaten Merauke menjadi wilayah paling parah di Papua dengan angka bekas kebakaran (burn scar) mencapai 192.479 ha (malakaproject.id, 03/11/2026).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pun ikut menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Papua yang disebut banyak terjadi di kawasan konsesi perusahaan dan wilayah pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN). Walhi menilai temuan tersebut memperkuat perlunya pemeriksaan terhadap tanggung jawab pemegang izin dalam mencegah dan menangani kebakaran di wilayah konsesinya (Owrite.id, 10/11/2026).

Karhutla Papua menambah potret buram tentang krisis ekologi di negeri ini. Fakta mengejutkan kembali mencuat terkait penyebab terjadinya karhutla di Papua yang bukan sekadar faktor cuaca belaka. Melainkan ada faktor lain yang dinilai penuh dengan ‘kesengajaan’, karena banyak konsentrasi titik api yang berada di kawasan PSN khususnya food estate dan konsesi perusahaan kelapa sawit sehingga karhutla Papua diduga kuat dipicu oleh praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar disejumlah wilayah konsesi di Papua Selatan. Perusahaan memanfaatkan momentum El Nino untuk melakukan pembakaran hutan, karena dinilai lebih hemat dan cepat apalagi dalam kondisi lahan yang kering membuat api lebih cepat menyebar.

Karhutla Papua membongkar wajah kepemimpinan yang rakus dalam sistem Sekuler Kapitalisme. Karena untuk kesekian kalinya rakyat harus menjadi korban dari keserakahan para pemangku kebijakan. Sebab tidak mungkin para perusahaan tersebut memiliki konsesi untuk mengeksploitasi hutan jika bukan dari pemerintah. Maka dari itu, jika hutan hanya dilihat sebagai komoditas belaka, maka pengelolaannya akan semena-mena tanpa memperhatikan dampak jangka panjang kepada alam dan juga manusia disekitarnya. Berbeda cerita, jika hutan dianggap sebagai paru-paru dunia yang keberadaannya memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan atmosfer dan mendukung kehidupan di bumi, tentu tidak mungkin hutan akan di eksploitasi habis-habisan dengan menghalalkan segala cara dan mengancam banyak nyawa.

Dalam sistem sekuler kapitalisme, hal seperti ini adalah sebuah keniscayaan, di mana materi menjadi tujuan utama manusia, sehingga mereka akan terus mencari cara untuk menguntungkan segelintir orang dengan menzalimi masyarakat yang lain. Rakyat selalu dipaksa untuk menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Disaat masyarakat Papua berjibaku melawan api dengan alat seadanya, pihak yang berwenang justru berdalih sulit memadamkan titik api dengan alasan cuaca dan medan serta minimnya peralatan. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme tidak layak untuk dipertahankan, karena hanya akan mendatangkan kemudharatan.

Berbeda jika sistem Islam yang digunakan dalam kehidupan saat ini, karena di dalam Islam hutan termasuk kepemilikan umum yang haram untuk dimiliki oleh individu maupun korporasi, dan pengelolaannya tidak boleh menguntungkan segelintir pihak saja, tapi juga harus dirasakan oleh seluruh makhluk hidup yang tinggal disana dan sekitarnya. Maka, negara dalam sistem Islam berperan sebagai pengelola dan pengatur agar pemanfaatannya tidak menimbulkan bahaya.

Negara yang bisa melakukan itu hanyalah negara yang berfungsi sebagai raa’in (pengatur) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya, yakni Khilafah Islamiyyah. Dengan prinsip tersebut, Khilafah mengatur seluruh urusan umat berdasarkan syariat Islam yakni memenuhi kebutuhan dasar, mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan umat dan melindungi masyarakat dari ancaman. Dengan demikian, pengelolaan hutan akan membawa keberkahan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya.

Sehingga, musibah karhutla ini tidak dapat terselesaikan hanya dengan memadamkan asap di permukaan tapi juga harus sampai ke sumber penyebabnya yakni kerusakan sistem sekuler kapitalisme yang harus segera digantikan dengan sistem Islam, agar bencana ini tidak menjadi bencana tahunan yang terus terjadi di setiap musim kemarau tiba. Maka dari itu, kesadaran politik umat harus terus dibangun dengan dakwah ideologis serta sinergi penuh dari berbagai komponen umat, mulai dari ulama, intelektual, tokoh masyarakat hingga kaum muslim secara luas agar terwujud kembali kepemimpinan Islam yang adil dan juga membawa kemaslahatan.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 0

Comment here