Oleh Hamsina Ummu Ghaziyah (Pegiat Literasi)
wacana-edukasi.com, OPINI–Ada yang aneh dengan harga pangan kita menjelang Natal dan Tahun Baru 2026 ke 2027 ini. Di saat pemerintah mengklaim stok aman dan inflasi terkendali, harga di pasar justru bergerak sebaliknya.
Organisasi pedagang pasar, IKAPPI, memperkirakan harga kebutuhan pokok akan merangkak naik saat momentum Nataru nanti. Melansir Liputan6.com, 15/11/2026, Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan menuturkan bahwa setiap kali ada hari besar keagamaan dan tahun baru, permintaan masyarakat biasanya meningkat, dan kondisi itu berpotensi mendorong harga pangan ikut naik.
Untuk saat ini, IKAPPI menilai permintaan terhadap sejumlah bahan pokok belum menunjukkan lonjakan. Namun beberapa komoditas dinilai sangat rawan mengalami kenaikan. Komoditas tersebut meliputi cabai rawit, bawang, telur, gula, minyak goreng, hingga daging.
Inilah anomalinya. Permintaan belum naik, tapi harga sudah mulai merangkak naik. Produksi belum maksimal, stok belum didata ulang, tapi harga sudah bergerak duluan. IKAPPI pun menyebut situasi ini sebagai alarm dini bagi pemerintah untuk segera memperkuat produksi dan mendata stok sebelum permintaan benar-benar melonjak.
Pertanyaannya, kenapa anomali ini selalu terjadi? Kenapa harga selalu naik lebih dulu daripada permintaan? Dan kenapa yang selalu menanggung bebannya adalah rakyat kecil?
Inflasi di Atas Kertas, Derita di Pasar
Inilah yang disebut sebagai anomali harga dalam sistem sekuler-kapitalisme. Di atas kertas, inflasi mungkin masih terlihat terkendali. Angka-angka di Badan Pusat Statistik mungkin masih berada dalam target. Tetapi di pasar, ibu-ibu merasakan hal yang berbeda. Harga cabai yang kemarin Rp 40 ribu, hari ini sudah Rp 55 ribu. Harga telur yang kemarin masih terjangkau, hari ini sudah membuat pedagang gorengan kelimpungan.
Bagi rakyat kecil, inflasi bukan sekadar angka persentase. Inflasi adalah berkurangnya lauk di piring anak-anaknya. Inflasi adalah terpaksa mengurangi belanja, menunda membeli daging, dan mengganti menu dengan yang lebih murah. Sementara bagi negara, selama angka inflasi masih bisa dikendalikan, penderitaan itu dianggap hal biasa.
Inilah wajah asli sistem yang memisahkan agama dari urusan negara. Negara tidak memiliki paradigma bahwa mengurus perut rakyat adalah kewajiban syar’i yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Yang ada hanya paradigma ekonomi kapitalis: efisiensi anggaran, pertumbuhan, dan stabilitas angka.
Dalam sistem ini, pangan bukan hak rakyat yang wajib dipenuhi negara, melainkan barang dagangan yang harganya diatur oleh pasar. Kalau permintaan bertambah, harga naik. Kalau stok berkurang, harga naik. Kalau ada yang menimbun barang, harga melonjak lebih tinggi. Sementara negara seolah hanya menjadi penonton.
Logika pasar bebas inilah yang membuat petani tidak pernah sejahtera, pedagang kecil selalu tertekan, dan konsumen selalu jadi korban. Petani dipaksa menjual murah saat panen karena tidak ada perlindungan harga. Sementara distributor dan kartel bermain di tengah rantai distribusi. Pada akhirnya, rakyat kecil yang harus menanggung beban inflasi yang sesungguhnya.
Pemerintah kemudian datang dengan solusi tambal sulam. Keran impor dibuka, subsidi diperbesar, stok didatangkan dari luar. Padahal solusi tersebut justru mematikan petani lokal. Harga impor yang murah menghancurkan harga gabah dan hasil tani dalam negeri. Setelah petani bangkrut dan berhenti menanam, pasokan dalam negeri makin kurang. Lalu negara kembali bergantung pada impor. Lingkaran setan ini terus berputar setiap tahun, dan yang selalu dirugikan adalah rakyat.
Solusi dalam Islam : Pangan Bukan Komoditas
Paradigma Islam memandang persoalan pangan sebagai persoalan fundamental negara. Rasulullah Saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari-Muslim bahwa seorang pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Artinya, jika ada rakyat yang kesulitan mendapatkan makanan karena harga melambung, itu bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi bagian dari tanggung jawab pemimpin.
Dalam sistem Islam di bawah naungan Khilafah, negara tidak menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar secara liar. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal demikian ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya: “Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali dia berdosa.” (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa penimbunan adalah dosa dan kejahatan ekonomi yang wajib diberantas oleh negara, bukan justru dibiarkan.
Karena itu, dalam Islam negara akan membangun produksi pangan yang kuat dengan cara membuka lahan pertanian, memberikan modal kepada petani tanpa riba, menyediakan bibit, pupuk, irigasi, dan teknologi, serta menjamin harga yang adil bagi petani dan konsumen.
Rantai distribusi juga akan dipotong. Negara akan mengawasi pasar secara langsung, melarang penimbunan, monopoli, dan menindak tegas kartel pangan yang mempermainkan harga bahan pokok hanya demi keuntungan sesaat. Pasar akan diawasi oleh muhtasib dalam lembaga hisbah yang memastikan tidak ada kecurangan.
Selain itu, Islam menjadikan sumber daya alam seperti lahan, air, dan kekayaan tambang sebagai milik umum yang wajib dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Hasilnya masuk ke kas negara (Baitul Mal) dan digunakan untuk membangun infrastruktur pangan, bukan untuk membayar utang ribawi atau membiayai proyek pencitraan. Dengan begitu, negara memiliki dana yang cukup untuk menjamin stok pangan nasional tanpa bergantung pada impor dan utang luar negeri.
Bisa kita bayangkan bagaimana jika sistem Islam diterapkan secara kaffah. Petani tidak lagi takut rugi karena negara menjamin harga. Konsumen tidak lagi panik menjelang hari besar karena negara sudah memastikan stok aman jauh sebelum permintaan naik. Pedagang kecil tidak lagi dihantui harga yang naik turun tak menentu.
Indonesia adalah salah satu negeri yang sangat subur. Tanahnya luas, airnya melimpah, petaninya banyak, dan sumber daya alamnya melimpah. Sungguh sangat ironis jika negeri yang sangat subur ini masih harus mengimpor bawang, gula, daging, bahkan garam. Ini menunjukkan bahwa masalah negeri ini bukan pada alam, tetapi pada sistem yang mengatur tata kelola alam.
Karena itu, peringatan IKAPPI menjelang Nataru ini seharusnya tidak hanya ditafsirkan sebagai berita ekonomi biasa. Ini adalah alarm bahwa sistem sekuler-kapitalisme telah gagal menjamin kebutuhan dasar rakyat. Ganti pemimpin maupun ganti program kebijakan tidak akan cukup untuk mengubah kondisi demikian jika sistem yang diterapkan tetap sistem sekuler.
Sudah saatnya umat berpikir lebih mendasar. Umat perlu menyadari bahwa solusi yang adil, menenangkan, dan mensejahterakan hanya ada dalam sistem Islam yang diterapkan secara kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Dalam sistem Islam, pangan bukanlah komoditas, tapi amanah yang harus dijaga. Pemimpin bukan pedagang, tapi pelayan dan pengurus rakyat. Dan rakyat bukan konsumen yang diperas, tapi amanah yang wajib dilindungi.
Views: 1


Comment here