Penulis: Nidya Lassari Nusantara
wacana-edukasi.com, OPINI–Beberapa hari ini smbol tiga jari viral. Simbol ini viral di media sosial. Simbol tiga jari ini menjadi bentuk peduli atas keadaan rakyat Indonesia, terutama yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan menjadi gerakan peduli bahwa Indonesia tidak bsik-baik saja. Simbol tiga jari tidak boleh diremehkan atau sekedar viral yang akan berlalu seiring perjalanan waktu. Ini menjadi momentum ditengah masyarakat yang sudah lelah tapi masih berharap negara ini akan pulih dari luka-luka yang terus ada dan tidak serius untuk diobati.
Empati memang penting. Tetapi itu saja tidak cukup. Gerakan empati tanpa mwnghadirkan solusi hanya akan menjadi tontonan duka. Penonton duka negara yang berulang. Empati harus disertai dengan misi perubahan Selama ini, kita masih memakai sistem Demokerasi dari ideologi kapitalis. Ideologi yang memiliki asas dari sistem sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Sistem ini menjadikan materi sebagai puncak kebahagiaan dan tolak ukur perbuatannya adalah manfaat. Dari sistem ini, menjamin kebebasan aqidah, kepemilikan, perilaku dan berpendapat. Negara diposisikan sebagai pembuat undang-undang dengan tujuan melegitimasi kehendak bebas manusia, mengatur kepentingan material, serta melayani hawa nafsu dan kepentingan kelompok atau mayoritas/para pemilik modal. Rakyat Indonesia saat ini harus sadar bahwa simbol-simbol hanya akan menjadi objek propaganda yang viral sesaat. Saat ini, rakyat Indonesia harus sadar akan realita buruk harus diakhiri. Hari ini, kita sedang dijajah secara pemikiran. Dari sistem ekonomi, kekayaan dikeruk. Karhutla dan banjir menjadi tradisi tiap tahun. Kriminalitas terus terjadi. Korupsi terus berulang. Kesenjangan ekonomi terus melebar.
Berulang kali pemimpin berganti, Mentri diganti, Gubernur diganti, tapi masalahnya tetap sama dan bertambah. Karena yang diganti hanya orangnya, bukan sistemnya. Hanya menyelesaikan masalah cabang, sementara dari akar sudah rusak. Selama sistem ini dipertahankan maka kerusakan dan kesengsaraan hidup akan terus berjalan. Rakyat Indonesia sudah seharusnya mengambil sikap tegas untuk melakukan perubahan secara mendasar. Tidak lagi tertipu jargon-jargon setiap dimasa pemilihan suara. Tidak ada lagi janji manis pembangunan infrastruktur untuk menutupi ketidak Adilan bagi rakyat sendiri. Tidak ada lagi angka pertumbuhan untuk menutupi kemiskinan. Tidak ada lagi gedung pencakar langit untuk menutupi kampung kumuh. Tidak ada lagi investasi asing untuk menutupi perampasan tanah rakyat di negeri sendiri.
Syaikh Ahmad Athiyat, didalam bukunya, Ath-Thariq mengatakan: “Sesungguhnya manusia tidak akan berfikir tentang perubahan, kecuali jika ia menyadari bahwa di sana ada realitas yang rusak, buruk, atau paling sedikit tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Agar di sana terjadi kesadaran (untuk berubah), maka harus ada penginderaan terhadap rusaknya realitas. Hanya saja, sekadar sadar terhadap kerusakan atau realitas yang rusak saja tidak cukup untuk melakukan perubahan. Selain sadar terhadap kerusakan realitas hidupnya, harus ada pula kesadaran terhadap realitas pengganti (realitas yang dicita-citakan) yang digunakan untuk mengganti realitas yang rusak tersebut. Islam memiliki sejarah yang terbukti nyata telah berhasil melakukan perubahan tidak sekedar simbol semata. Islam yang bukan sekedar agama spritual memiliki ide dan metode sebagai ideologi suatu peradaban. Islam menghadirkan seperangkat aturan bagi seluruh aspek kehidupan. Memiliki sistem ekonomi yang adil, aturan politik yang bersih dan aturan hukum yang tegas. Islam menjadikan akidah Islam sebagai asas negara.
Ideologi Islam bukan melayani kepentingan segelintir elit politik. Syariah Islam hadir untuk melayani kepentingan seluruh rakyat. Saat aturan Al Khalik tidak dipisahkan dari aturan negara maka tambang dikelola negara untuk rakyat. Hutan dijaga untuk rakyat. Pendidikan dan kesehatan diberikan jaminan gratis untuk rakyat. Koruptor ditindak tegas. Negara adalah pengurus umat. Baitul Mal bukan untuk memperkaya pejabat dan koloninya tapi untuk menjamin kebutuhan pokok umat manusia.
Persatuan bukan sekedar diksi. Ideologi Islam bukan sekedar batas negara, perbedaan warna kulit dan bendera. Persatuan atas dasar akidah akan membuat pondasi kuat sehingga tidak mudah di adu domba.
Dalam ideologi Islam pemimpinnya terikat pada satu aturan yaitu aturan Allah SWT. Bukan tunduk pada aturan manusia. Pemimpin bukan raja yang anti kritik. Pemimpin ideologi Islam harus legowo menerima saran dan kritik rakyat karena itu bagian dari kewajiban sebagai hamba Allah SWT, amar ma’ruf nahi Munkar. Tidak ada kekuasaan absolut. Tidak ada hukum yang bisa dibeli. Allah SWT berfirman: ” Hai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul.” (QS.An-Nisa: 59).
Khalifah Abu Bakar Ra saat diangkat menjadi pemimpin, langsung berkata didepan rakyatnya: “Jika aku benar, bantu aku. Jika aku menyompang, luruskan aku.’ Khalifah Umar bin Khattab pernah ditegur seorang perempuan didepan umum soal mahar. Umar tidak marah, tidak menangkap perempuan itu. Beliau justru berkata: Perempuan itu benar, Umar yang salah.”
Sungguh hal ini berbanding terbalik dengan fakta saat ini. Saat ini, rakyat mengkritik terancam Undang-Undang Informasi Telematika. Pejabat korupsi triliunan hukumannya ringan. Aturan malah tunduk kepada pemimpin bukan pemimpin tunduk pada aturan. Simbol tiga jari saja tidak cukup. Kita harus berani berfikir tentang perubahan yang sudah terbukti dilakukan Rasulullah dan dilanjutkan para Khalifah selama 13 tahun.
Views: 0


Comment here