Opini

Aspirasi Rakyat Dibalas Represi, Standar Ganda Demokrasi

Bagikan di media sosialmu

Oleh: Vita Ratna, S.Pd. (Aktivis Dakwah)

Wacana-edukasi.com, OPINI–Demokrasi kerap menggaungkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu prinsip utamanya. Setiap warga negara dikatakan memiliki hak untuk menyampaikan kritik, mengoreksi kebijakan, bahkan memprotes pemerintah. Namun, bagaimana jika suara kritis rakyat justru dibalas dengan tindakan represif? Di sinilah wajah demokrasi patut dipertanyakan. Kebebasan yang dijanjikan ternyata tidak selalu berlaku ketika aspirasi rakyat berhadapan dengan kepentingan penguasa.

Peristiwa demonstrasi pada 10 November 2026 di depan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu gambaran persoalan tersebut. Aksi yang membawa sembilan tuntutan terkait persoalan nasional dan kebijakan di Yogyakarta itu berujung ricuh hingga meluas ke kawasan Bundaran UGM. Lebih dari 100 orang dilaporkan ditangkap aparat kepolisian. Sejumlah mahasiswa juga mengalami kekerasan hingga harus mendapatkan perawatan medis.

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan bentrokan antara demonstran dan aparat. Lebih jauh, ada persoalan mendasar tentang bagaimana negara memperlakukan kritik dan aspirasi rakyat. Ketika rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan penguasa, apakah negara benar-benar hadir untuk mendengar atau justru berusaha membungkam suara mereka?

Kritik Dianggap Ancaman, Demokrasi Menunjukkan Standar Ganda

Dalam perkembangan peristiwa tersebut, Dekan Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele, mengecam tindakan represif aparat yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa mengalami luka fisik. Pihak fakultas juga menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta menjamin akses bantuan hukum bagi mereka. Sementara itu, Propam Polda DIY memeriksa 11 personel kepolisian atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dalam pengamanan aksi.

Memang, kericuhan dan tindakan anarkis tidak dapat dibenarkan. Namun, hal itu juga tidak boleh menjadi pembenaran bagi aparat untuk melakukan kekerasan secara berlebihan. Setiap tindakan harus dinilai secara objektif dan proporsional. Orang yang diduga melakukan pelanggaran harus diproses berdasarkan hukum, sedangkan aparat yang menyalahgunakan kewenangan juga wajib dimintai pertanggungjawaban.

Persoalannya, mengapa kebebasan berpendapat yang begitu diagungkan dalam demokrasi justru sering berhadapan dengan tindakan pembungkaman ketika kritik menyentuh kebijakan penguasa?

Inilah standar ganda demokrasi. Di satu sisi, rakyat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Namun, di sisi lain, ketika aspirasi tersebut dianggap mengganggu stabilitas atau kepentingan kekuasaan, rakyat berpotensi berhadapan dengan intimidasi dan represi.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari sistem Demokrasi-Kapitalisme yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia. Manusia diberi kewenangan membuat hukum dan aturan berdasarkan kesepakatan serta kepentingan tertentu. Akibatnya, kebijakan dapat berubah mengikuti kepentingan penguasa dan kelompok yang memiliki kekuatan politik maupun ekonomi.

Dalam sistem seperti ini, kekuasaan berpotensi menjadi tujuan yang harus dipertahankan. Kritik yang seharusnya menjadi mekanisme kontrol justru dapat dipandang sebagai ancaman. Aparat yang semestinya melindungi masyarakat pun berisiko dijadikan instrumen untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

Padahal, negara seharusnya hadir untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya. Rakyat bukan objek kekuasaan yang harus selalu tunduk dan diam ketika kebijakan penguasa merugikan mereka.

Islam Menempatkan Kekuasaan sebagai Amanah

Islam memiliki landasan yang berbeda dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syarak, sedangkan kekuasaan berada di tangan umat. Artinya, Allah Swt. sebagai Pembuat hukum, bukan manusia. Penguasa tidak memiliki kewenangan membuat hukum sesuka hati, melainkan wajib menjalankan hukum berdasarkan syariat Islam.

Dengan demikian, kebijakan negara tidak boleh dibangun atas dasar kepentingan pribadi, kelompok, ataupun oligarki. Seluruh pengaturan kehidupan harus terikat dengan ketentuan Allah Swt. Hal ini menjadi pembatas agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang.

Islam juga memberikan kedudukan penting terhadap aktivitas mengoreksi penguasa. Amar makruf nahi mungkar bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan kewajiban bagi kaum Muslim. Bahkan, Rasulullah saw. menyebut bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki rakyat bersikap diam ketika menyaksikan kezaliman. Sebaliknya, umat didorong untuk berani menyampaikan kebenaran dan mengoreksi penyimpangan penguasa. Penguasa pun wajib menerima nasihat dan koreksi selama sesuai dengan ketentuan syariat.

Dalam sistem Khilafah, penguasa berkedudukan sebagai raa’in (pengurus dan pelindung rakyat). Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya (HR Bukhari dan Muslim).

Konsekuensinya, aparat keamanan juga harus menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat, bukan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Jika penguasa maupun aparat melakukan kezaliman atau melanggar hukum syariat, mereka tidak kebal hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Islam bahkan memiliki mekanisme peradilan khusus, yakni Mahkamah Mazhalim, yang berwenang menyelesaikan pengaduan atas kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, pejabat negara, maupun pihak yang memiliki kekuasaan. Dengan mekanisme ini, rakyat memiliki jalan untuk menuntut keadilan ketika hak-haknya dilanggar, termasuk ketika pelanggaran dilakukan oleh penguasa sendiri.

Saatnya Mengganti Sistem yang Melahirkan Kezaliman

Persoalan represi terhadap aspirasi rakyat tidak cukup diselesaikan dengan pemeriksaan sejumlah aparat atau pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan. Langkah tersebut memang penting untuk menegakkan keadilan dalam kasus yang terjadi, tetapi tidak menyentuh akar persoalan apabila sistem yang melahirkan penyalahgunaan kekuasaan tetap dipertahankan.

Dibutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap kekuasaan dan kehidupan bernegara. Kekuasaan bukan alat untuk mengendalikan rakyat, melainkan amanah untuk menerapkan hukum Allah dan mengurus seluruh kebutuhan masyarakat.

Karena itu, umat Islam perlu memahami bahwa Islam bukan sekadar agama yang mengatur ibadah individual, tetapi juga memiliki seperangkat aturan dalam mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pemerintahan. Penerapan Islam secara kaffah melalui institusi Khilafah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Jangan sampai demokrasi terus menjanjikan kebebasan, tetapi justru membungkam suara yang mengoreksi kekuasaan. Sebab, rakyat membutuhkan bukan sekadar ruang untuk berbicara, melainkan sistem yang menjamin kebenaran dapat disampaikan, kezaliman dapat dikoreksi, dan keadilan benar-benar ditegakkan.

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Views: 2

Comment here