Oleh : Dian Pratiwi
wacana-edukasi.com, OPINI--Publik tengah dilanda ketegangan dan kecemasan. Pasalnya, demonstrasi yang semula hanya bertujuan untuk menyuarakan pendapat, justru berakhir dengan kericuhan. Tewasnya Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojol, akibat terlindas rantis aparat membuat kemarahan publik meluap. Para pejabat memang merespon dengan permintaan maaf dan berjanji pengusutan tuntas terhadap kasus tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak menurunkan amarah publik.
Tercatat banyak fasilitas umum rusak berat akibat ulah segelintir oknum. Gedung DPR di beberapa kota hangus terbakar. Bukan hanya gedung pemerintahan, di Jakarta, beberapa halte dan pintu tol tidak luput dari aksi perusakan hingga berakibat lumpuhnya transportasi publik di beberapa titik.
Tidak hanya berhenti di situ, rumah para pejabat menjadi sasaran aksi penjarahan. Rumah Ahmad Sahroni, anggota DPR dari Partai Nasdem, habis dirusak dan dijarah. Mulai dari sepatu sampai bathup diambil paksa.
Rumah anggota DPR lain mengalami nasib serupa. Tercatat rumah Eko Patrio dan Uya Kuya juga menjadi korban penjarahan. Bahkan kediaman Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga menjadi korban.
Hal ini terjadi karena publik merasa aspirasi mereka tidak didengar. Publik awalnya kesal lantaran anggota DPR mendapat kenaikan gaji dan tunjangan yang fantastis di tengah kondisi masyarakat yang serba sulit. Bukannya berbenah, beberapa anggota DPR justru membalas reaksi publik dengan perkataan tidak sopan serta video-video yang memancing kemarahan publik.
Sejumlah elemen masyarakat akhirnya menggelar demonstasi yang dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2025. Aksi yang berakhir ricuh ini menyebabkan seorang pengemudi ojol meninggal dunia hingga mengakibatkan muncul sederet aksi lain yang berakhir tidak kalah anarkis.
Kericuhan ini tidak akan terjadi jika para penguasa mau mendengar aspirasi masyarakat. Akan tetapi, yang mereka dapatkan justru kekerasan yang dilakukan aparat. Tidak ada satu pun pejabat yang mau turun menemui dan mendengarkan, seolah-olah mereka buta dan tuli.
Aksi anarkis dibiarkan berlarut-larut. Penguasa seakan-akan hanya menonton sementara rakyat dan aparat dibenturkan. Entah berapa banyak korban lagi yang mereka butuhkan supaya aspirasi publik didengar.
Padahal, awalnya mereka hanya meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah, transparansi gaji, dan membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Alih-alih merespon tuntutan itu, para pejabat justru sibuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak sedikit yang memilih kabur ke luar negeri demi menghindari kemarahan publik. Mereka membiarkan rakyat berperang sendiri.
Sesungguhnya, begitulah kehidupan di sistem demokrasi kapitalisme. Sistem yang katanya menjunjung suara rakyat dan kebebasan berpendapat, justru sulit mendengarkan fan menampung aspirasi dari rakyatnya sendiri. Rakyat kebingungan menyuarakan aspirasi. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya mewakili suara rakyat, justru hanya mewakili kepentingan diri sendiri dan golongannya saja.
Penguasa yang seharusnya mengurusi kepentingan rakyat tersandera oleh politik transaksional yang membuat mereka tak leluasa mengambil sikap. Keputusan yang seharusnya bisa diambil dengan cepat dan tepat, tak bisa dilakukan tanpa persetujuan para pemilik modal.
Akhirnya, rakyat hanya dibiarkan larut dalam kemarahan tanpa diberi kesempatan untuk didengar. Padahal di dalam Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme yang berkembang sekarang ini, justru masyarakat sulit menyampaikan aspirasi dan pendapat. Pejabat yang duduk di pemerintahan kebanyakan sudah terjerat oleh oligarki. Segala kebijakan yang diambil, harus sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Sejatinya begitulah sistem demokrasi kapitalisme berjalan.
Sebagai umat Islam, tentunya kita tidak ingin terus hidup dalam sistem yang zalim. Islam sebenarnya sudah memiliki sistem yang mengatur kehidupan bernegara sedemikian rapi. Dalam sistem Islam, rakyat diberi ruang untuk mengoreksi penguasa.
Sistem Islam tidak anti kritik bahkan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Semua elemen masyarakat menyadari peran untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Seperti dalam hadist Rasulullah Saw.
“Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.” (HR Muslim).
Rakyat diberi kebebasan untuk bertemu dengan pemimpinnya dan mengutarakan pendapatnya. Tidak seperti sekarang saat akses untuk bertemu pejabat dibatasi dengan berbagai protokoler rumit.
Mekanisme lainnya adalah dengan menyampaikan aspirasi melalui Majelis Ummah, yang merupakan representasi rakyat. Merekelah yang akan menyampaian segala keluhan pada pemimpin.
Rakyat juga bisa mengadukan kezaliman penguasa pada sebuah wadah yaitu Mahkamah Mazalim. Suatu pengadilan yang khusus memutuskan perkara kezaliman penguasa, pejabat, dan aparat negara pada rakyat yang diketuai oleh Qadhi Qudhat.
Mahkamah Mazalim akan menerima pengaduan kemudian akan melakukan pengadilan berdasarkan saksi dan bukti yang ada. Jika terbukti bersalah, penguasa bisa dihukum hingga kehilangan jabatannya.
Penguasa menyadari bahwa tujuan muhasabah adalah menjaga kekuasaan agar tetap sesuai tuntunan syariat. Tidak akan ada aksi demonstrasi berkepanjangan yang berakhir dengan kericuhan. Bahkan sampai menghilangkan nyawa manusia.
Bagi umat muslim, inilah momentum yang tepat untuk kembali pada hukum tertinggi; Hukum Allah, yang tertuang dalam Al-quran dan As-sunnah. Sudah saatnya umat muslim memperbaiki keimanan dan ketaqwaan. Perbanyak mengkaji Al-quran dan As-Sunnah secara kaffah, karena sesungguhnya semua jawaban atas problematika kehidupan tertuang di sana.
Terakhir, tentunya umat muslim ingin hidup dalam dunia yang dipenuhi keberkahan dari Allah Swt. Kehidupan yang demikian hanya bisa diwujudkan oleh sistem terbaik dari sang Pencipta yaitu Islam yang sempurna. Inilah momentum kita untuk mulai mewujudkannya. Dengan demikian, tidak akan ada lagi aksi demonstrasi yang berakhir anarki dan merugikan semua pihak.
Views: 29
Comment here