Surat Pembaca

Polemik di Balik Pelarangan Mudik

blank
Bagikan di media sosialmu

Wacana-edukasi.com — Sudah dua tahun ini, pemerintah membuat aturan pengetatan perjalanan jelang lebaran. Tahun ini pemberlakukan aturan mulai tanggal 6—17 Mei 2021. Sementara tempat pariwisata dibuka pada libur Lebaran. Banten yang memiliki banyak tempat wisata diprediksi akan didatangi banyak wisatawan. Akan membludaknya wisatawan menjadi kekhawatiran bagi pemerintah setempat.

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengeluhkan kebijakan pemerintah soal larangan mudik dan pembukaan pariwisata. Meski pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menutup tempat wisata, tetapi pada penerapannya tidak akan mudah. Pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. (Jumat 16 April 2021. Detiktravel).

Terjebak dalam Dua Kebijakan

Kebijakan pemerintah soal pengetatan mudik dengan alasan menghentikan virus corona menjadi polemik. Sebab tidak selaras dengan kebijakan lain, yang justru melonggarkan kebijakan perjalanan demi pariwisata. Ditambah dengan adanya kepentingan sekelompok masyarakat yang menggiring kebijakan mudik menjadi kebijakan tebang pilih yang rentan dilanggar. Ini makin menggerus kepatuhan dan menimbulkan persoalan baru, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah lama-lama sirna.

Kebijakan pemerintah yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, akan semakin menguatkan penderitaan rakyat dan melenggangkan perekonomian para kapitalis. Namun, imbas dari kebijakan ini, secara tidak langsung sudah memutus silaturahmi yang selama ini terjalin dan menghambat mereka yang ingin berbagi rezeki dengan apa yang telah dihasilkan selama di rantau dengan orang-orang terkasih.
Sedangkan dengan dibukanya tempat hiburan, tidak tertutup kemungkinan, penyebaran virus makin meluas, walaupun ketentuan protokol kesehatan diterapkan. Coba bayangkan di tengah kerumunan orang, apa bisa terkondisikan? Pastinya tidak, ‘kan?

Dua Tugas Utama Seorang Pemimpin dalam Sistem Khilafah

Rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang adil dan tegas, tetapi bisa mengurus rakyatnya dengan baik dan benar. Semua itu hanya ada di dalam sistem Islam. Sistem Islam memiliki kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim yang disebut khilafah. Sedangkan pemimpinnya disebut khalifah.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis:
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Ada dua tugas utama seorang khalifah. Pertama, menerapkan syariat Islam. Kedua, mengemban dakwah ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, sejak awal di bai’at, posisi seorang khalifah adalah sebagai pelayan umat yang akan memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan pemenuhan yang syar’i.

Kepemimpinan khalifah mengelola manajemen, berbagai urusan negara dan kepentingan masyarakat. Baik oleh departemen maupun unit-unit dan sejenisnya, yang didirikan untuk menjalankan urusan negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Reni Tresnawati

Disclaimer

Wacana Edukasi adalah sarana edukasi masyarakat. Silakan kirimkan tulisan anda ke media kami. Wacana Edukasi akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari Anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa Opini, SP, Puisi, Cerpen, Sejarah Islam, Tsaqofah Islam, Fiqih, Story Telling, Olah raga, Kesehatan, Makanan, ataupun tulisan lainnya. Tulisan tidak boleh berisi hoaks, mengandung SARA, ujaran kebencian, dan bertentangan dengan syariat Islam. Tulisan yang dikirim sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Loading

Visits: 1

Comment here