wacana-edukasi.com– Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat, Golda M Purba mengatakan, 2.397.758 warga Kalbar masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Jumlah ini, adalah 44 persen dari total 5.466.942 jiwa penduduk di Kalbar. Menurut data BPS hingga Maret 2022, data warga miskin di Kalbar adalah 350 251,000 jiwa. Jumlah ini 6,730 persen dari total penduduk Kalbar. Dibanding dua tahun sebelumnya, terjadi penurunan. Dimana pada 2021, ada 7,150 persen warga miskin. Kemudian di 2020, ada 7,170 persen warga Kalbar masuk kategori miskin (www.pontianak.tribunnews.com 17/08/2022).
Golda mengatakan, saat ini Pemprov Kalbar mencanangkan salah satu alokasi anggaran prioritas APBD tahun 2023 adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemprov Kalbar melalui dissos telah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kemiskinan melalui program-program prioritas Dinas Sosial. Antara lain adalah program bantuan yang diberikan melalui BPJS, program penampungan orang terlantar, program bantuan lewat Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan juga program bantuan pada para pengungsi korban bencana. Saat ini Dinas Sosial Kalbar terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG).
Kasus kemiskinan mungkin bukan hal yang baru dalam negeri yang kaya SDA. Kondisi seperti ini adalah karena diterapkan tatanan ekonomi kapitalistik sehingga menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan tatanan ekonomi yang stabil, sehingga kemakmuran merata. Kondisi seperti ini akan tampak ketika aturan Islam dalam hal ekonomi dan sektor lainnya dikelola secara syar’i.
Dalam sebuah institusi yaitu negara Khilafah Islamiyah. Untuk menciptakan ekonomi yang kondusif terdapat langkah-langkah praktis yang dilakukan negara khilafah sehingga berhasil menyelesaikan kemiskinan secara tuntas. Langkah-langkah tersebut adalah melarang praktik riba, semua sektor usaha harus berbasis sektor produktif dan lain-lain.
Negara khilafah memenuhi kebutuhan pokok massal yaitu pendidikan, kesehatan, keamanan, sehingga income keluarga hanya dialokasikan untuk kebutuhan individu. Dalam kondisi khusus negara khilafah memberi nafkah kepada individu rakyatnya tanpa mewajibkan perempuan untuk bekerja. Dalam mekanisme ini peradaban Islam yang pertama mampu mencapai angka struktural yakni 0%. Tingkat utang negara ke negara luar adalah 0%. Tingkat inflasi mata uang adalah 0%. yang di alami masyarakat karena bercokolnya sistem Kapitalis hari ini.
Halimah
Pontianak-Kalbar
Visits: 18
Comment here