Oleh: Meitya Rahma, S.Pd. (Pegiat Literasi)
Wacana-edukasi.com — Seorang pemimpin yang memahami bahwa jabatan adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan. Maka, dalam mengurusi rakyat akan amanah. Pada sistem kapitalis seperti saat ini, pemimpin amanah yang mau memperhatikan rakyat sungguh langka.
Ideologi kapitalis telah membuat para pemimpin tidak kuat memegang amanah. Saat pandemi yang belum juga berakhir ditambah kondisi ekonomi menuju titik resesi ini, masyarakat akan melihat mana para penguasa yang memikirkan kesejahteraan rakyat mana penguasa yang masa bodoh dengan rakyatnya.
Bagaimanapun juga seorang pejabat yang memikirkan kesejahteraan rakyat namun sistem aturan tidak memberikan support, maka akan sama saja, ia akan mengikuti aturan itu. Seperti yang baru baru ini diberitakan terkait PSBB yang dilakukan di Jakarta. Sebagai zona merah Jakarta merupakan daerah yang memiliki rating tinggi kasus Covid-19 19.
Maka Gubernur Anis Baswedan mengambil langkah PSBB selama periode 14 September-27 September 2020. Namun beredar sebuah unggahan yang menyatakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta merupakan instruksi dari Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia (KAMI) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dalam postingan itu, seolah-olah Anies jadi boneka dari gerombolan politik KAMI untuk menerapkan PSBB Total yang dilaksanakan pada Senin 14 September 2020. Unggahan Informasi tersebut diklaim berasal dari hasil kajian intelijen. PSBB Jakarta, seperti disebut dalam unggahan itu, bertujuan untuk melumpuhkan perekonomian warga DKI Jakarta, selain agar Indonesia masuk ke jurang resesi pada Oktober 2020, (WartaEkonomi).
Namun, benarkah Penerapan PSBB Jakarta merupakan instruksi KAMI kepada Anies? Hal itu ternyata tidak benar. Pemberlakuan PSBB di Jakarta pada September 2020 didasari peningkatan kasus COVID-19 dalam 12 hari pertama September.
Dengan demikian, dalam rentang waktu 30 Agustus- 11 September 2020, Jakarta telah menyumbang 25 persen angka peningkatan Covid-19 nasional. Dan yang terpenting, pelaksanaan PSBB total itu juga didukung oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. DKI yang pernah oranye dan saat ini kembali merah. Itu menunjukkan kondisi dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, maka dari itu perlu pengetatan, kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito (WartaEkonomi).
Keputusan Anies Baswedan me-lockdown Jakarta memicu reaksi keras pemerintah pusat karena dianggap dilakukan tanpa koordinasi dan persiapan matang. Bahkan kebijakannya inipun menimbulkan fitnah bahwa ada yang menungganginya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya dan kepala daerah untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan penutupan wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona.
Pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta dinilai akan memberikan pengaruh terhadap perputaran roda ekonomi nasional ( warta ekonomi). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kondisi ini akan membuat pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang paling bawah proyeksi (detikNews). PSBB Jakarta diperkirakan tetap memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani pun berharap pemerintah pusat dan daerah bisa lebih akur dalam urusan kebijakan penanganan COVID-19.
Sudah merupakan suatu kewajaran antara pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron dalam urusan kebijakan. Berbagai kepentingan menjadi alasan perbedaan kebijakan ini.
Pemerintah pusat menganggap bahwa ketika PSBB diperketat maka akan menyebabkan perekonomian lesu. Pemerintah daerah menganggap bahwa semakin hari kasus covid semakin parah maka harus dilakukan PSBB. Dua pendapat yang sungguh bertolak belakang. Lalu bagaimana harus menyikapinya, kebijakan mana yang harus dilsjsanakan . Jika mendengar apa kata pengusaha atau investor yang tidak mau menderita kerugian, maka pastilah tidak menyetujui pemberlakuan PSBB secara ketat. Namun jika mendengarkan kata ahli, pakar epidemi, ilmuwan yang lebih mengerti penanganan pandemi Corona ini maka kebijakan PSBB lah yang diambil.
Seperti yang disampaikan oleh ketua gugus tugas covid bahwa ketika tngkat penularan yang cukup tinggi, maka perlu pengetatan PSBB. Yang dilakukan Anis Baswedan sudah cukup baik dengan memilih PSBB ketat di wilayah Jakarta.
Hanya saja, ada beberapa orang atau golongan yang tidak setuju dengan kebijakan Anis.
Beginilah hidup di sistem kapitalis, yang setiap kebijakan selalu dilihat untung dan ruginya, bukan baik dan buruknya bagi masyarakat. Akan jadi apa negri ini jika memiliki pemimpin yang tidak memiliki keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, cenderung mementingkan kepentingan para kapitalis. Pemimpin harusnya selalu mengutamakan rakyat. Penguasa dalam Islam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai).
Seperti dalam hadist : “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)
Kata al-imamu junnah” adalah perumpamaan sebagai bentuk pujian terhadap pemimpin yang memiliki tugas mulia untuk melindungi orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Dari kedua hadist diatas dapat dipahami bahwa seorang penguasa adalah bertanggungjawab mengurusi rakyat dan menjadi pelindung bagi rakyatnya. Sudahkah para pemimpin negri ini seperti ini? Selama Ideologi kapitalis masih bercokol di negri ini, maka akan membuat penguasa cenderung tidak amanah. Mereka mengambil kebijakan berdasar untung dan rugi, halal dan haram tidak menjadikan tolok ukur. Saat ini terlihat nyata berbagai kebijakan kebijakan banyak yang tidak memihak pada rakyat.
Maka benar jika ada yang menyebut penguasa saat ini adalah penguasa ruwaibudah.
Yang disebut penguasa ruwaibudah Bakr bin Abi Syaibah menuturkan kepada kami. Dia berkata; Yazid bin Harun menuturkan kepada kami.
Dia berkata; Abdul Malik bin Qudamah al-Jumahi menuturkan kepada kami dari Ishaq bin Abil Farrat dari al-Maqburi dari Abu Hurairah -radhiyallahu’anhu-, dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan sedangkan orang yang jujur malah didustakan, pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidhah berbicara.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud Ruwaibidhah?” Beliau menjawab, “Orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas.” (HR. Ibnu Majah, disahihkan al-Albani dalam as-Shahihah [1887] as-Syamilah).
Hadits ini ini menunjukkan pentingnya menjaga amanah dan memperingatkan dari bahaya mengkhianati amanah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah datangnya hari kiamat.” Lalu ada yang bertanya, “Bagaimana amanah itu disia-siakan?”. Maka beliau menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamatnya.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu).
Maka jalan keluar ketika menghadapi situasi pandemi inii adalah dengan kembali al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam mengatasi wabah ini dalam sebuah hadist telah memberikan tata cara penanganan wabah.Ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan, Rasulullah SAW mengingatkan,”Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka, apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). Dari hadist tersebut maka upaya untuk menghindari wabah adakah dengan tidak memasuki wilayah yang terkenal wabah dan tidak boleh keluar dari wilayah yang terkena wabah.
Maka langkah PSBB yang diambil oleh gubernur Jakarta ini merupakan salah satu upaya yang bagus untuk meminimalisir wabah yang menelan banyak korban. Sudah saatnya mngembalikan segala problematika negri ini pada syariat Allah sebagai solusinya. Pandemi ini menyadarkan umat akan pentingnya pemimpin yang bisa menjadi pelindung rakyat.
Wallahu a’lam bisshowab.
Visits: 30
Comment here