Menyoal Pro dan Kontra Nikel di Raja Ampat

Oleh: Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)

Wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA--Raja Ampat (Papua) kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat, bukan karena potensi keindahannya sekaligus sumber konservasi laut global, tetapi karena kondisinya kini yang memprihatinkan karena aktivitas pertambangan. Pulau yang terkenal dengan panorama alam bawah lautnya ini, terancam akan kehilangan pesonanya akibat penambangan nikel.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menemukan sejumlah pelanggaran serius mulai dari perizinan hingga tidak adanya manajemen lingkungan yang layak. Untuk diketahui, pada kawasan Raja Ampat terdapat empat perusahaan tambang nikel dibawah pengawasan KLH yaitu PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama dan PT Mulia Raymond Perkasa.

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadia mengatakan drinya akan langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Dia juga akan mengecek sejumlah lokasi untuk memastikan dampak terhadap kondisi sekitar.(tirto.id/7/6/2025)

*Target Pendapatan tanpa Memperhatikan Kelestarian Lingkungan*

Hadirnya pertambangan nikel di Raja Ampat merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi nikel, yang mana pemerintah (sejak rezim Presiden Joko Widodo) berambisi menjadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Yang mana Kementerian Investasi dan hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan hal tersebut terwujud pada tahun 2040 nanti.

Di masa pemerintahan Presiden Prabowo, investasi sektor Minerba termasuk nikel menjadi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta target investasi 16,75 persen (periode Tahun 2024-2029), demi mendukung kebijakan Asta Cita.

Target pendapatan negara dari sektor pertmnbangan nikel ini tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Analisis Greenpeace merilis lebih dari 500 hektar hutan telah rusak akibat penambangan dan sedimnetasi, mempengaruhi kehidupan terumbu karang dan biota laut lainnya.

Idealnya pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan mellhat fakta kerusakan lingkungan, misalnya dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) bahkan kalau perlu, sejak awal tidak memberikan IUP dengan pertimbangan pendapatan daerah dan negara dapat diperoleh dari sektor lainnya misalnya pariwisata. Fakta yang terjadi, pemerintah hanya memberhentikan sementara aktivitas pertambangan.

Ini menunjukkan sistem Kapitalis-Sekuelr rusak dan merusak, yang mana pemerintah seharusnya menjadi pelindung masyarakat faktanya pemerintah hanya sebagai fasilitator bagi pemilik modal. Wajar saja mengingat asas kehidupan pada sistem ini adalah materi karena agama dipisahkan dari kehidupan.

*Islam Menjaga Kelestarian Lingkungan*

Berbeda dengan Sistem Kapitalis-Sekuler saat ini, kebijakan pemerintah pada Sistem Islam menjaga kelestarian lingkungan, yang mana nikel dan pulau-pulau kecil termasuk dalam harta kepemilikan umum, sehingga pengelolaannya harus dikelola langsung oleh negara, yang juga berarti hasilnya akan dinikmati sebesar-besarnya oleh masyarakat.

Pemerintah pada Sistem Islam sangat amanah menjalankan fungsinya, karena mereka paham dan sadar betul akan syariat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah saw,” Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR Bukhari).

Selain terdapat pemimpin yang amanah, pada sistem Islam juga terwujud masyarakat yang berkepribadian islam karena asas kehidupan masyarakat yaitu halal-haram sesuai syariat islam. Islam dijadikan standar bagi penyelesaian masalah kehiduan berbangsa dan bernegara.

Rasulullah saw bersabda,”Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Rasululah saw juga bersaba,” Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan RasulNya” (HR Abu Daud).

Hasil pengelolaan tambang nikel akan disimpan dalam kas negara (Baitulmal), dan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu tidak ada celah bagi sektor swasta asing/aseng untuk mengambil alih pengelolaan kekayaan masyarakat dan hanya memperkaya kelompoknya. Semoga sistem pemerintahan Islam kembali tegak. Wallahu’alam bishowab.

Views: 1