Oleh: Lilieh Solihah
wacana-edukasi.com– Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) Papua kembali beraksi. Kelompok kriminal bersenjata ini menyerang 9 tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok Papua, bahkan seorang perawat bernama Gabriela Melani meninggal dunia usai dirinya jatuh ke jurang saat berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan KKB.
Widia Animena Deputi Direktur Amnesti Internasional Indonesia menyesalkan adanya tragedi ini. Ini harusnya menjadi pengingat bagi Presiden untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini di praktekan dalam menyelesaikan konflik di Papua, selain itu untuk mencegah kekerasan yang terus berulang di Papua negara harus mengakhiri permasalahan yang selama ini terjadi.
Kejadian serangan ini seharusnya menampar pemerintah untuk bertindak tegas dalam memberantas kelompok sparatis yang bertindak kriminal karena serangan ini merupakan isyarat bahwa kelompok KKB mengancam keselamatan rakyat dan mengganggu aktivitas rakyat. Sungguh ironi wilayah Papua yang tanah, perekonomiannya subur dengan tambang emas yang melimpah justru Papua menjadi daerah termiskin di Indonesia, alhasil bisa jadi ketidakadilan ini menjadi pemicu utama muculnya gerakan OPM yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia.
Hal ini sudah di ungkapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sementara pihak asing terus bermain mempertajam isu kemerdekaan Papua, faktanya kampanye kemerdekaan Papua semakin agresif bahkan hari ini keterlibatan pihak asing untuk isu Papua semakin gencar. Kelompok sparatis makin berulah dan keamanan rakyat makin terancam.
Ya, begitulah demokrasi yang hanya mengutamakan kepentingan kapitalis, karena itu solusi untuk Papua tidak akan pernah terwujud selama kapitalisme menjadi pijakan. Kapitalisme hanya akan berpihak pada pemilik modal dan abai terhadap warga asli Papua,. Kerusakan alam akibat eksploitasi tanpa henti dan miskinnya warga asli Papua adalah bukti tak terbantahkan. Buruknya kapitalisme dalam menyelesaikan masalah Papua.
Permasalahan Papua hanya akan tuntas dalam naungan sistem Islam. Islam mewajibkan negara untuk mandiri dan berdaulat mengurusi rakyatnya serta bebas dari intervensi asing ataupun arahan internasional. Jika Papua diurus dengan cara kepemimpinan Islam maka yang akan dilakukan ialah membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara layak dan ini dilakukan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki tanah Papua, masyarakatnya dilibatkan dalam pengelolaannya.
Negara sebagai pelaku utama eksploitasi SDA bukan diserahkan kepada asing/ swasta, dengan begitu kesejahteraan hidup masyarakat Papua akan terwujud. Pun dengan hukum akan ditegakan secara tegas dan adil baik kepada kelompok sparatis dan tinfak kriminal lainnya. Karena dalam Islam menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban,. Memisahkan diri dari agama merupakan keharaman.
Setiap pelaku bughat atau makar diberi sanksi dengan diperangi, maksudnya memberi pelajaran merekata tanpa membunuh nyawa, agat mereka kembali bersatu dalam negara. Islam juga mencegah segala bentuk intervensi asing terhadap Qafir fi’lan yang tidak boleh bekerja sama dalam bentuk apapun. Perlakuan Islam terhadal kafir dzimi non muslim sangat adil jika kebutuhan mereka terpenuhi dan terjamim seperti warga Muslim. Sikap rasis dan diskriminatif hampir tidak terjadi sama sekali.
Rasulullah.SAW bersabda,”Barang siapa yang menyakiti seorang dzimi (non muslim yang tidak memerangi umat muslim) maka sesungguhnya dia telah menyakitiku maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah.” (Hadist Riwayat at- Thabrani). Tentu Semua ini bisa diterapkan manakala pemerintahan Islam sudah sepenuhnya dijalankan, bukan negara demokrasi kapitalisme.
Wallahu a’lam bishowwab.
Visits: 1
Comment here