Oleh : Dwi Maria
wacana-edukasi.com– Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terus berulah, baru-baru ini sebanyak 10 orang warga di Kampung Nogoliat, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, tewas setelah diserang pada Sabtu, 16 Juli 2022. Dalam kejadian itu selain terdapat 10 orang korban meninggal dunia, terdapat juga dua orang mengalami luka-luka. Sebagian korban tewas mengalami luka tembak dan sebagian lagi luka akibat senjata tajam, ujar polisi (Kompas.com – 17/07/2022).
Bahkan ada dua tokoh agama yang dilaporkan meninggal dunia atas aksi perbuatan keji KKB. Ustadz Daeng Marannu asal Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah salah satu korbannya. “Adapendeta Eliaser Banner dan Ustadz Daeng Marannu yang menjadi korban penembakan,” ungkap Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal, Minggu (17/7).
Sungguh ironis, nyawa manusia tak ubahnya seperti binatang yang tak ada nilainya. Secara fakta jelas KKB sangat meresahkan dan terbukti melakukan aksi teror, mengorbankan rasa aman, harta hingga nyawa melayang. Kondisi teror ini telah terjadi berlarut-larut hingga belasan tahun, karena tidak adanya ketegasan pemerintah untuk memberantas benih separatisme.
Akar Masalah Papua
Persoalan Papua memang demikian kompleks, telah terjadi ironi kesejahteraan yang sangat parah. Asing menyerahkan Bumi Papua dan dikeruk habis-habisan, sementara rakyat Papua tetap berada dalam kemiskinan. Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), 15/2/2021, Tingkat kemiskinan di Papua mencapai 26,8%. Sementara tingkat kemiskinan di Papua Barat sebesar 21,7%, menjadikannya provinsi termiskin kedua.
Persoalan kesejahteraan ini bekaitan dengan intervensi asing di Papua. Stanislaus Riyanto, Pengamat Intelijen, menyatakan bahwa situasi Papua diperkeruh dengan adanya propaganda pihak asing, yaitu state actor dan non-state actor (LSM dan NGO).
Asing ikut campur dalam memberikan dukungan untuk kemerdekaan Papua di Forum PBB, mereka juga memberikan suaka politik, bahkan bantuan dana serta logistik. Banyak advokasi kelompok yang pro Papua merdeka dari berbagai negara, mereka ikut serta dalam menyuarakan Gerakan Papua Merdeka, terlebih dukungan ini diiringi dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM ke dunia internasional.
Masalah kesejahteraan dan intervensi asing terus membara di Papua, hal ini dikarenakan saelalu senantiasa ada pihak-pihak yang mendukung terjadinya disintegrasi di Tanah Papua. Di sisi lain, Pemerintah justru bersikap lunak terhadap aksi kekerasan yang dilancarkan KKB. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahkan untuk menangani aksi terorisme di Papua menyatakan hanya akan melakukan pendekatan lunak. Dengan cara merangkul tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh masyarakat dalam pendekatannya. (cnnindonesia.com, 27/5/2021).
Diskriminasi dan ketidakadilan merupakan hal yang menjadi salah satu penyebab besar adanya kisruh di Papua. Kekayaan emas dan tambang di Papua ternyata tak pernah dinikmati oleh pribumi. Bahkan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat menjadi persoalan pelik bagi rakyatnya..
Wajar jika potensi konflik terus membayangi tanah Papua. Bendera bintang kejora seolah jadi simbol harapan. Dan referendum seolah-olah menjadi sebuah impian dan cita-cita yang akan terus diwariskan bagi pribumi di Papua. MERDEKA menjadi sebuah kata yang menjadi semangat membara bagi masyarakatnya, bahkan jika tergesek sedikit saja, hal itu akan menjadi sebuah api perlawanan yang bisa terus membesar. Sebagian masyarakt Papua tidak menganggap keberadaan negara Indonesia. yang mereka lihat adalah negara ini justru melegalkan eksploitasi dan penghinaan atas tanah air dan kehormatan mereka. Indonesia, tak lebih dari penjajah yang merebut kedaulatan tanah dan harga diri mereka.
Meskipun terdapat pembangunan, masyarakat hanya menganggap bahwa fasilitas-fasilitas pembangunan tersebut bukanlah untuk mereka. Karena faktanya, semua infrastruktur dibangun tak membuat kesejahteraan merata. Ketimpanganlah yang justru makin menganga. Dan tentu penikmat dari segala fasilitas pembangunan itu hanyalah para pengausa-penguasa kecil yang berperan sebagai agen serta sekelompok kapitalis yang diuntungkan, bagaimana dengan rakyatntya?? Mereka tetap terbelakang.
Melihat realita Demikian, maka patut menjadi bahan renungan, Sampai kapan ancaman berbahaya ini dibiarkan? Apakah hingga masyarakat punya alasan merdeka karena negara tak mampu memberikan kebaikan dan keadilan? dan apakah hingga negara yang lemah dihadapan negara-negara adikuasa ini menyerahkan semua yang dimilikinya dengan penuh kesadaran?
Khilafah Tuntaskan Problem Papua
Dalam sistem Islam (Khilafah), Negara memiliki kewajiban untuk menjaga Papua dengan kekuatan militer yang mumpuni sehingga mampu menghentikan intervensi asing. Negara Islam juga wajib melarang dengan tegas bagi pihak asing (baik negara, organisasi, maupun individu) untuk ikut campur dalam masalah Papua.
Negara Islam atau Khilafah akan mengelola sumber daya alam di Papua, dan akan mengembalikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Lebih dar itu, Khilafah akan menjamin seluruh kebutuhan dasar dasar rakyat Papua, baik itu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bahkan keamanan, Sehingga rakyat Papua bisa hidup dengan sejahtera.
Khilafah juga akan mensyiarkan dakwah kepada rakyat Papua melalui lembaga-lembaga pendidikan, demikian juga mengirimkan para guru dan da’i untuk rakyatnya, sehingga rakyat Papua tidak mengalami keterbelakangan pendidikan bahkan dapat mengatasi terjadinya kesenjangan sosial dengan masyarakat yang lainnya.
Hal ini akan mewujudkan persatuan yang kukuh karena berdiri di atas akidah Islam. Rakyat Papua yang nonmuslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi tetap dirangkul dalam hubungan yang harmonis.
Demikianlah solusi tuntas terhadap persoalan Papua, agar tidak ada lagi serangan di Bumi Cenderawasih yang mengancam warga. Dengan Khilafah akan terwujud kedamaian untuk Papua dan bumi Islam lainnya. Tidakkah kita semua merindukan sistem yang demikian sempurna yang bersumber dari Zat Yang Maha Sempurna?
Wallahu a’lam.
Visits: 25
Comment here