Oleh Ummu Ahtar (Anggota Komunitas Setajam Pena)
Dalam Islam pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan dasar publik yang wajib diselenggarakan negara secara mutlak. Negara bertanggung jawab penuh agar kebutuhan tersebut dapat dinikmati semua rakyat tanpa terkecuali.
http://Wacana-edukasi.com — Sudah 2 tahun lebih pandemi belum berakhir. Kini varian Covid-19 terus bermutasi hingga mengalami peningkatan penularan yang tak diduga. Belum ada setengah tahun varian omicron ini diduga masuk Indonesia secara cepat. Dan hal ini mempengaruhi aktivitas masyarakat yang beberapa bulan sempat melonggar tanpa ada batas di berbagai instansi kerja atau kegiatan masyarakat lainnya.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Suharti mengatakan bahwa Kemendikbud Ristek dan sejumlah kementerian lain menyetujui diberikan diskresi kepada daerah berstatus PPKM level 2 mulai tanggal 3 Februari 2022. Yang mana daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen. Sehingga dengan kondisi saat ini, orang tua boleh menentukan anaknya mengikuti PTM terbatas atau mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) lagi (kompas.com, (6/2/22)).
Melonjaknya kasus Covid-19 yang diikuti dengan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 50 persen menimbulkan gejolak di masyarakat.Dalam survei singkat yang dilakukan selama dua hari dengan total 1.209 responden menunjukkan mayoritas orang tua dalam survei ini setuju PTM 100 tetap berjalan. Meski kasus Omicron terus merangkak naik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.Dengan persentase sebanyak 61% responden setuju. Sementara 39% tidak menyetujui kebijakan tersebut. ( female.com, (9/2/22))
Kebijakan Sama Tak Berubah
Kebijakan tarik ulur seperti hal nya PTM dan PJJ membuktikan bahwa pandemi belum sepenuhnya berakhir. Ketidaksiapan negara, wali murid serta siswa akan hal itu menjadikan potret buruk pendidikan negeri ini.
Pasalnya pemerintah tak memberikan fasilitas secara gratis di masa PJJ. Sehingga secara mandiri dibiarkan membiayai sendiri. Tak sedikit wali murid terbebani karena tak mampu membeli hp android sehingga berbagi berdua dengan anaknya. Hingga banyak wali murid mengeluh akan anaknya yang lebih cenderung bermain game online daripada belajar. Bahkan di daerah tertentu orang tua rela mencuri kotak amal masjid untuk membeli hp android. Kendala sinyal di daerah yang sulit juga menambah ketidak efisiensinya pembelajaran. Hingga ada yang terbunuh akibat mencari sinyal. Sungguh ironis jika hal ini terulang akan menambah potret buruk pendidikan negeri ini.
Ketakutan sebagian wali murid akan PTM adalah manusiawi. Di tengah semakin melonjaknya Covid-19 varian omicron ini, pemerintah sendiri hanya memberikan fasilitas vaksin gratis tanpa ada pelayanan kesehatan terbaik dalam kesehatan. Rakyat hanya diberikan perintah untuk prokes tanpa ada biaya apapun. Secara mandiri juga tak ada fasilitas gratis akan cek kesehatan sebelum vaksin hingga muncul kasus siswa lumpuh atau meninggal usai vaksin. Termasuk tes rapid antigen atau pcr yang masih berbayar sehingga rakyat tak mau pergi ke pelayanan kesehatan saat sakit. Hingga kini masih ada strata atau kasta dalam pelayanan kesehatan.
Di Balik Polemik Pandemi yang Tak Akan Usai
Sejatinya polemik PTM atau PJJ dimasa pandemi ini ada keterkaitannya dengan sistem ekonomi. Karena semua itu terjadi akibat kurangnya pembiayaan fasilitas terbaik dari negara dan secara mandiri rakyat dibiarkan bergerak untuk patuh atas kebijakan tanpa ada jaminan pemenuhan demi kenyamanan atas kelancaran proses belajar mengajar.
Sistem kapitalisme bergerak atas kepentingan untung atau rugi untuk pemutus kebijakan. Dalam pandemi sejak awal, negeri ini tak mau lockdown hingga Covid-19 terus bermutasi karena tak mau menjamin segala fasilitas kesehatan secara gratis serta pemenuhan kebutuhan pokok selama pandemi bagi yang terdampak maupun yang tak mampu.
Walaupun beralasan karena utang semakin membengkak. Namun malah menambah utang agar pandemi cepat teratasi. Kenyataannya sampai sekarang fasilitas cek kesehatan masih berbayar , asuransi masih berkasta, hingga kesulitan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat karena makin sempit lapangan pekerjaan.
Hingga kini negeri gemah ripah loh jinawi hanya omong kosong. Kekayaan alam yang melimpah diberikan secara percuma pada para Kapitalis (pemilik modal) untuk mengelola dan hasilnya dinikmati oleh para petinggi serta anteknya. Hingga wajar saat ini kebijakan yang dihasilkan berdasarkan keuntungan materi bagi mereka. Tanpa ada dorongan ruh hinga kemaslahatan rakyat dinomorduakan.
Islam Kaffah Solusi Tuntaskan Pandemi.
Sistem Islam berdiri atas visi politik sesuai penerapan Al Qur’an dan As Sunnah yakni Khilafah Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Seorang imam atau kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya .” (HR. Bukhari Muslim)
Dalam Islam pendidikan, kesehatan dan keamanan adalah kebutuhan dasar publik yang wajib diselenggarakan negara secara mutlak. Negara bertanggung jawab penuh agar kebutuhan tersebut dapat dinikmati semua rakyat tanpa terkecuali.
Dalam segi kesehatan khilafah menjamin kesehatan secara gratis terlebih pada saat terjadi pandemi. Dahulu seperti penerapan lockdown di wilayah awal terjangkit pandemi sehingga menghambat penyebaran dan penularan penyakit. Memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Memberikan fasilitas terbaik bagi yang terinfeksi serta menjamin kebutuhan masyarakat yang terdampak secara penuh. Sehingga masyarakat yang sehat masih bisa beraktivitas seperti biasa.
Begitupun dalam dunia pendidikan, daulah Islam mempunyai metode khusus yakni penyampaian (khitab) dan penerimaan (talaqqy). Metode ini guru mentransfer ilmu pada muridnya dengan memberikan contoh kepada kehidupan nyata hingga murid sampai paham dan bisa mengaplikasikan dengan kehidupan. Kurikulumnya berlandas akidah Islam sehingga melahirkan generasi yang cerdas, shalih serta berakhlak kharimah. Baik fasilitas murid, guru serta alat penunjang pendidikan dijamin oleh negara. Diberikan secara gratis dan guru mendapatkan gaji yang layak
Tentunya semua fasilitas itu diambil dari baitulmal. Khilafah mengambil dari pos kepemilikan umum. Hal itu bersumber dari SDA yang dikelola secara mandiri oleh negara dan hasilnya dikembalikan pada rakyat.
Walaupun dimasa pandemi terjadi, pendidikan akan terus berjalan. Ketika terjadi metode PJJ atau PTM khalifah menjamin fasilitas itu hingga tak akan ada ancaman learning loss pada generasi. Mengontrol penuh aktivitas belajar siswa serta memudahkan peran ibu sebagai madrasah utama dalam membimbing anak dan tak terbebani masalah ekonomi. Setiap kepala rumah tangga diberikan kemudahan dalam bekerja dan dicarikan pekerjaan yang layak. Sehingga tak akan ada kekerasan pendidikan pada anak semisal dalam tahap PJJ.
Sepatutnya dunia ini mulai muhasabah kenapa pandemi sulit berakhir dan berbagai polemik kehidupan semakin merusak. Sehingga satu kesimpulan dari semua ini yakni kembali kepada aturan sang Pencipta. Menerapkan islam.secara kaffah dalam semua lini kehidupan. Karena dengan kembali dalam kehidupan islam akan memberikan rahmat bagi semua. Seperti dulu selama 13 abad lebih Islam mampu memimpin dunia dengan keagungan khalifah menyelesaikan semua polemik kehidupan. Hidup berdampingan antar sesama agama dan berbeda ras atau suku. Sungguh semua itu akan terwujud dengan dakwah Islam hingga bangkit kembali khilafah Islam.
Wallahualam bisshawab.
Visits: 8
Comment here