Miris. Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton di saat menjelang panen raya dinilai berbagai pihak tidak tepat. Sedangkan menurut pemerintah impor beras ini dimaksudkan untuk menambah cadangan (iron stock) di dalam negeri untuk tahun 2021. Hal tersebut dianggap penting untuk dilakukan agar harga beras bisa tetap terkendali (Kompas.com, 05/03/2021).
Padahal berdasarkan data BPS sebagaimana diungkapkan oleh Rektor IPB Arif Satria bahwa produksi beras pada bulan Januari hingga April 2021 kurang lebih sekitar 14 juta ton atau naik 26% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Selain itu, panen raya juga dinilai memiliki potensi surplus pada Januari hingga April sekitar 4,8 juta ton beras. Oleh karenanya stok beras hingga kini masih dalam jumlah cukup sehingga tidak ada alasan untuk membuka kran impor beras (Detik.com, 08/03/2021).
Dibukanya kran impor beras ini merupakan kebijakan khas sistem ekonomi kapitalis liberal yang diterapkan negeri ini. Walaupun kebijakan tersebut jelas-jelas akan merugikan para petani lokal, tentu saja sebagai negara yang terikat dengan World Trade Organization (WTO), Indonesia harus tunduk pada ketentuan perdagangan bebas.
Pemerintah seharusnya seharusnya membuat kebijakan yang lebih pro kepada rakyat. Sebelum melakukan impor, pihak pemerintah lebih dulu menyerap stok beras dari petani. Mengingat berdasarkan data dari BPS, kemungkinan adanya surplus dari hasil panen raya. Selain itu pemerintah juga lebih berupaya membuat kebijakan yang mengarahkan adanya kemandirian pangan di dalam negeri.
Kemandirian pangan optimis akan diraih mengingat potensi sumber daya alam kita sangat besar. Begitupun dengan sumber daya manusianya. Hal itu bisa dijalankan hanya dengan adanya sistem yang mendukung upaya tersebut. Sistem itu tentu bukan sistem kapitalisme melainkan sistem yang diturunkan oleh pemilik alam semesta ini yaitu sistem Islam.
Ratni Kartini, S.Si.
Kendari, Sulawesi Tenggara
Visits: 3
Comment here