Oleh: Mimi Husni (Aktivis Muslimah)
wacana-edukasi.com, OPINI– Buletin edisi Oktober 2023 memuat analisis curah hujan September 2023 dan prakiraan tiga bulan ke depan. Berisi informasi tentang curah hujan khususnya prakiraan hujan bulan November 2023 sampai Januari 2024 (BMKG, update Oktober 2023).
Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek dengan cepat menyelamatkan wilayah tersebut dari kekeringan selama bertahun-tahun, namun juga menyebabkan banjir yang lebih dahsyat. Beban dari hulu Bogor meningkatkan limpasan air pada Minggu dini hari, 5 November 2023, sehingga membanjiri pemukiman warga di bantaran sungai Bekasi, kata warga sekitar.
Ketinggian air setinggi lutut orang dewasa, warga Gan Mawar, Jalan Kartini, Bekasi Timur, saat dikonfirmasi, Minggu pagi (metro.tempo.com, 11 Mei 2023).
Dari situs Liputan6.com Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mewartakan, sedikitnya 54 RT di Ibu Kota terendam banjir akibat hujan yang melanda wilayah DKI dan sekitarnya sejak Sabtu, 4 November 2023 hingga Minggu (11 Mei 2023). “Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (11 April 2023) menyebabkan banjir di wilayah DKI Jakarta,” kata Isawa Adji, General Manager BPBD DKI Jakarta.
Atap Stasiun LRT Cawang-Halim bocor, Minggu (5/11/2023). Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengatakan hal itu disebabkan oleh curah hujan tinggi pada 4 November 2023. Khususnya kebocoran air yang terjadi di halte Stasiun LRT Chawang akibat jebol saat hujan deras (cnbcindonesia.com, 11 Mei 2023). Meski musim hujan dan musim kemarau sering berulang, namun terungkap adanya bencana banjir di awal musim hujan yang melanda Jabodetabek dan wilayah lainnya, dan konon penyebabnya adalah hujan lebat. Kemungkinan terjadi kebocoran air di atap stasiun LRT Chawan Halim. Banjir terjadi berkali-kali, di mana pemerintah bisa memperkirakannya, Tak hanya Kota Tua Jakarta yang terendam air, kawasan sekitarnya pun ikut terdampak banjir. Biasanya yang terendam banjir hanya 22 RT, kini bertambah menjadi 54 RT. Permasalahan banjir ini seharusnya di antisipasi sebelum dilakukannya pembangunan agar drainase aliran air juga diperhatikan. Hal ini terjadi sebab pemerintah tidak menyelesaikan masalah banjir secara tuntas sampai ke akar nya, inilah hasil dari diadopsinya sistem Kapitalisme.
Benarkah Mitigasi Meminimalisir Dampak Bencana ?
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Mitigasi bencana). Seharusnya sebelum terjadi pergantian musim yang berpotensi mendatangkan bencana, negara sudah punya planing mitigasi bencana banjir yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau risiko yang disebabkan bencana banjir terhadap masyarakat yang tinggal di area rawan banjir serta memperhatikan saat dan sesudah bencana banjir terjadi. Namun kejadian banjir ini lebih ditimpakan pada curah hujan yang tinggi dan luapan kali, padahal harusnya berfikir bagaimana solusi tuntas agar banjir tidak lagi terjadi setiap tahunnya. Masih banyak tempat yang setiap tahun harus berjibaku dengan permasalahan banjir, 14 RT di Desa Chawan dan ketinggian air berkisar antara 30 cm hingga 250 cm. Ada 5 RT di Desa Vidarashina, Chiriwung, yang tingginya berkisar antara 40 cm hingga 120 cm.
Bukan namanya Kapitalisme jika hanya memikirkan untung dan rugi tapi tidak serius memikirkan nasib rakyat. Pemerintah saat ini sedang melaksanakan pembangunan skala besar di Jakarta, kota yang sangat padat penduduknya, untuk menarik keuntungan dari investasi asing. Akibatnya, pengelolaan perumahan pun terganggu dan menyebabkan banjir terus berlanjut. Kawasan yang banyak pepohonan tidak boleh ditebang, namun kenyataannya banyak area hijau banyak di gunduli, dibuka untuk pembangunan, sehingga banjir tidak dapat dihindari pada musim hujan. Bisikan-bisikan rakyat, ini adalah takdir yang harus kita pasrahkan, padahal ini adalah akibat dari penerapan sistem Kapitalis.
Sudah tepatkah mitigasi bencana yang diterapkan?
Bagaimana Islam mengatasi masalah banjir
Tentunya sangat berbeda dengan Islam, Khilafah mengurus rakyatnya dengan cepat, tepat dan sangat baik. Untuk mencegah banjir, Kekhalifahan akan mengambil tindakan pencegahan dengan fokus pada daerah dataran rendah di mana air dapat menumpuk dan penyerapan air yang tidak bagus. Tentu saja masyarakat yang tinggal di tempat tersebut akan dilarang mendirikan pemukiman. Jika sudah ada yang membangun, maka akan direlokasi ke lokasi yang nyaman dan mudah dijangkau serta aman dari banjir. Juga melihat kawasan-kawasan yang masih berhutan sehingga tidak dikembangkan untuk pembangunan, namun padang rumputnya tetap dilestarikan agar tidak merusak lingkungan. Di daerah-daerah dengan daya serap air yang buruk, bendungan dibangun untuk menampung air hujan.
Islam sangat mementingkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, negara ini menerapkan langkah-langkah perbaikan/mitigasi dan membangun segala macam fasilitas untuk melindungi masyarakat dari banjir dan bahaya lainnya. Langkah-langkah yang akan diambil tentu akan dilakukan jauh sebelum musim hujan tiba. Keberadaan sungai diselidiki dan lumpurnya dikeruk agar sungai tidak menjadi keruh dan tidak terjadi penguapan seperti yang terjadi pada sistem kapitalis. Pada masa Khilafah, sungai-sungai dijaga kebersihannya agar tidak berlumpur atau tercemar sampah dan limbah industri. Jika terjadi bencana, akan segera dilakukan penanganan, dan jika banjir terus berlanjut, korban akan dievakuasi ke tempat yang aman dan meminimalisir terjadinya bencana atau korban berulang.
Visits: 11
Comment here