Galuh Metaria
(Aktivis Muslimah DIY dan Pegiat Literasi)
wacana-edukasi.com — Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, istilah tersebut merupakan semboyan ajaib yang disematkan pada tubuh demokrasi. Sejauh ini pemahamannya adalah rakyat memiliki kebebasan mutlak untuk mengeluarkan aspirasi, kritik, dan berekspresi untuk menanggapi peristiwa yang sedang terjadi di suatu negeri. Inilah yang menjadi janji manis sistem demokrasi, yakni rakyat diklaim sebagai pemilik kedaulatan, benarkah demikian?
Belum lama ini berbagai karya mural bermunculan dan sempat viral. Mural-mural tersebut dinilai sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap lalai mengurusi rakyat. Salah satu yang masih hangat diperbincangkan adalah karya mural bergambar seorang lelaki dengan mata tertutup tanda merah bertuliskan “404: Not Found” (news.detik.com, 15/8/2021). Mural yang terdapat pada dinding terowongan inspeksi tol Kunciran-Bandara Soetta itu, kini sudah tak berbentuk karena ditutup cat warna hitam. Penghapusan mural yang dianggap menghina lambang negara tersebut, berbuntut pada pencarian pelukisnya oleh pihak kepolisian.
Pakar sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyebut respon pemerintah, melalui tindakan aparatnya, dengan menghapus mural serta mencari siapa yang membuatnya, adalah tindakan yang berlebihan (www.bbc.com, 16/8/2021).
Wajar saja sekarang masyarakat mulai takut untuk menyampaikan aspirasi, karena rezim kian bengis. Segala bentuk kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman yang harus ditindak secara hukum. Hal ini semakin menguak watak asli demokrasi. Semboyan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat hanyalah slogan semu penuh tipu daya. Seharusnya, keberadaan negara adalah sebagai perisai dan pelindung bagi kesejahteran rakyat. Sehingga, segala keresahan dan kekhawatian yang melanda hari ini menjadi tanggung jawab penuh negara untuk menyelesaikannya. Bukan malah menjadikan musuh dan membuat tembok pembatas antara rakyat dan penguasa. Tidak salah jika sekarang kepercayaan rakyat semakin luntur. Nyatanya demokrasi hanya mendatangkan kesengsaraan tidak berujung.
Hanya dalam sistem Islam, segala aspirasi masyarakat ditampung dengan tangan terbuka. Inilah urgensi keberadaan majelis umat. Majelis umat dipilih dari rakyat dan anggotanya terdiri atas perwakilan umat Islam dan non muslim. Mereka tidak memiliki kekuasaan legislasi sebagaimana halnya lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi. Akan tetapi, anggota majelis bebas menyuarakan aspirasi politik tanpa dibayangi ketakutan terhadap sikap represif penguasa. Majelis umat melakukan fungsi utamanya dalam menjaga stabilitas pemerintahan di berbagai level dengan aktivitas musyawarah dan kontrol/muhasabah. Ketika kemungkaran tampak dari pemimpin, maka rakyat wajib mengingkari, mengoreksi dan menasihati. Kritik kepada penguasa ini bukan sekadar untuk kepentingan duniawi saja tetapi juga demi kepentingan akhirat. Bukan atas dasar suka atau tidak suka tetapi berdasarkan standar bahwa melakukan kemungkaran berarti sebuah kezaliman dan menyalahi aturan Allah.
Pemimpin yang memiliki kesadaran tersebut akan mampu mendorong rakyat untuk bersikap kritis dan mengoreksi dirinya ketika menyimpang dari syariat. Dengan demikian, akan terbentuk sosok pemimpin yang baik, saleh, dicintai dan mencintai rakyat, yang didoakan dan mendoakan rakyat. Pemimpin seperti ini hanya ada pada seorang muslim yang bertakwa dan menjalankan syariat Islam kafah.
Wallahu a’lam bish showab.
Visits: 52
Comment here