Oleh: Novianti
Wacana-edukasi.com, OPINI–Awal Oktober 2026, tongkat komando tertinggi kepolisian Republik Indonesia resmi berganti. Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun dari jabatannya, digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Ario Seto. Prosesnya berjalan sangat kilat, hanya memakan waktu 22 menit saja di gedung DPR sehingga menjadi sinyal adanya dukungan politik mutlak terhadap langkah Presiden Prabowo.
Sosok Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit adalah sosok yang dikenal sebagai kepercayaan mantan presiden Jokowi. Hubungan sudah dipupuk sejak belasan tahun lalu ketika Jokowi masih merintis jalan di Solo. Saat itu Sigit adalah perwira yang sedang bertugas sebagai kapolres di Solo. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika bintang Jokowi makin terang hingga menjadi presiden, karir Listyo Sigit ikut melesat. Pernah mendapat tugas eksklusif yaitu menjadi ajudan pribadi presiden Jokowi selama 2,5 tahun.
Ikatan Jokowi dengan LIstyo Sigit makin kuat, tidak heran ketika Sigit diangkat menjadi kapolri pada awal 2021. Akan tetapi setelah Prabowo menjadi presiden, kedekatan keduanya bisa dipandang sebagai beban. Posisi Sigit tidak murni dilihat sebagai pimpinan tertinggi polisi, melainkan dianggap kepanjangan tangan dari Jokowi.
Terlebih Sigit memegang jabatan kapolri terlama sepanjang sejarah yakni 5,5 tahun. Selama menjabat, ia menarik kawan-kawan satu angkatannya, yaitu sesama lulusan Akpol 91 ke berbagai kursi penting dengan posisi strategis seperti Kapolda. Tubuh polri jadi sesak oleh satu kelompok dan bisa jadi gangguan keamanan karena polri dipegang sosok yang loyal ke presiden sebelumnya.
Strategi Prabowo
Menurut analisa Agung Wisnuwardhana di channel tabloid media umat bahwa pencopotan Sigit merupakan cara halus Prabowo untuk memastikan bahwa lingkaran inti istana benar-benar bebas dari pengaruh politik pemerintahan lama atau meredam poros Solo. Institusi kepolisian pun perlu nafas segar untuk menata regenerasi. Prabowo menggunakan taktik pendaratan mulus untuk tetap menjaga keharmonisan dan stabilitas politik di dalam perubahan besar ini.
Sigit dan beberapa nama besar dari era Jokowi tetap diberi karpet merah baru dengan dilantik untuk menduduki posisi bergengsi di lingkungan istana. Termasuk Listyo yang mendapat jabatan baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sebuah jabatan yang kedengarannya gagah, tapi kehilangan tongkat komando. Sigit tidak lagi memiliki pasukan yang bisa dikendalikan. Dalam dunia birokrasi dan militer, ini adalah taktik yang dikenal dengan istilah promosi ke atas untuk memangkas kuasa.
Di depan kamera memang terlihat hubungan para elit kekuasaan sejuk, rukun, dan penuh dengan rasa hormat termasuk dengan Jokowi. Orang-orang kepercayaannya diberi panggung VVIP. Hanya saja, di dalam sistem demokrasi tidak ada kawan dan lawan abadi. Prabowo berusaha merebut mesin-mesin utama penggerak negara seperti kepolisian, intelijen, dan militer. Mesin-mesin kekuasaan itu diisi wajah-wajah baru yang kesetiaannya hanya kepada komando sang presiden.
Pengaruh Jokowi
Di awal kepemimpinannya, masyarakat menilai pemerintahan Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Salah satunya ditandai dengan diangkatnya anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, meski melalui banyak drama. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo pun masih bertemu dengan Jokowi di kediamannya, demikian juga para menterinya.
Tidak bisa dimungkiri bahwa beberapa kebijakan di era Jokowi menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo. Sebagai contoh proyek IKN dan Kereta Cepat Whoosh. Termasuk warisan total utang pemerintah sekitar Rp8.444 triliun. Itu semua mempersempit ruang fiskal pemerintahan Prabowo.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, nampaknya Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi. Para pendukungnya pun perlahan bergeser. Organisasi relawan setia Jokowi seperti Projo (Pro Jokowi), melakukan transformasi struktural termasuk rencana perubahan logo yang tidak lagi menggunakan siluet wajah Jokowi. Kendati kelompok relawan ini menegaskan bahwa komunikasi dengan Jokowi tetap terjalin baik, tidak bisa dinafikan bahwa kelompok tersebut mencari zona aman dan memilih mendekat ke pusat kekuasaan baru.
Harapan Semu
Beberapa tahun terakhir institusi kepolisian seringkali mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Mulai dari lambatnya dalam penanganan kasus hingga korupsi di internal. Survei yang dirilis Index Mundi Global Surveys menempatkan kepolisian Indonesia sebagai yang dipersepsikan paling koruptif di Asia Tenggara (kompas.id, 05/07/2026).Tidak heran, kepercayaan masyarakat terhadap Polri merosot tajam.
Harapan bahwa kepemimpinan baru bisa tampil sebagai pembaharu akan berhadapan dengan tantangan berat terutama dari dalam institusi kepolisian sendiri. Ada kekuatan para jenderal senior yang punya pengaruh. Sudah lama diduga adanya perang bintang sebagaimana diwartakan suara.com (29/04/2023). Bahwa beberapa oknum petinggi Polri terlibat di bisnis ‘haram’ dari judi online, narkoba, hingga tambang ilegal. Mereka yang turut terlibat dalam praktik bisnis haram tersebut saling senggol satu sama lain.
Selain itu, institusi Polri rawan dijadikan alat kekuasaan atau politik praktis karena secara konstitusional berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 Pasal 8 bahwa Polri berada di bawah presiden langsung. Oleh karenanya, meski bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, dalam praktiknya seringkali digiring menjadi agen stabilisasi politik penguasa. Pengangkatan Kapolri pun melalui persetujuan DPR yang mana membuka peluang lobi-lobi politik antara elite kepolisian dengan kekuatan politik tertentu.
Ketika polisi kehilangan netralitas dan berpihak kepada kelompok tertentu, legitimasi hukum dan rasa keadilan di masyarakat melemah. Sulit jika mengembalikan citra polisi hanya digantungkan pada sosok pemimpin baru karena persoalannya sudah sistemik dan kompleks.
Jaminan Keamanan dalam Islam
Di dalam Islam, keamanan sebagaimana pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga yang harus dipenuhi negara. Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis ,”Pemimpin adalah pengurus rakyat,” sebagai dalil kewajiban atas penguasa mengurus seluruh urusan rakyat. Pendapat Imam Mawardi, menjaga keamanan termasuk kewajiban utama penguasa sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan tenang.
Untuk itu ada kepolisian yang diberi tugas menjaga ketertiban, mengawasi keamanan dalam negeri, serta mengeksekusi apa yang sudah ditetapkan misalnya berkaitan dengan sanksi. Di zaman Rasulullah ketika menjadi penguasa di Madinah, diangkat Qais bin Sa’ad sebagai kepala kepolisian. Kedudukannya dibutuhkan penguasa untuk menegakkan syariah, menjaga ketertiban dan memelihara keamanan. Di dalam menjalankan tugasnya, polisi berpatroli pada malam hari, mengawasi orang-orang yang dikhawatirkan dapat melakukan kejahatan.
Dalam menjalankan fungsinya, sistem Islam memiliki sistem keamanan yang komprehensif. Pertama dengan menyediakan aparat keamanan yang memadai di berbagai wilayah. Mereka bekerja secara profesional, jujur dan berintegritas tinggi, dengan loyalitas penuh kepada Allah Swt. Kedua, negara membangun pos-pos penjagaan, patroli rutin, koordinasi rutin antar aparat sehingga masyarakat merasa terlindungi selama 24 jam. Ketiga, menerapkan sistem peradilan yang adil, cepat, dan bebas suap. Tidak ada tebang pilih, semua warga berkedudukan sama di hadapan hukum. Keempat, diterapkannya hukum pidana Islam sebagai pencegah dan penebus bagi pelaku.
Pada sisi lain, negara juga membangun sistem ekonomi yang mendorong pembukaan lapangan kerja, menyediakan kebutuhan pokok agar harganya terjangkau, mengelola sumber daya alam, mendistribusikan kekayaan secara adil. Dengan sistem ekonomi Islam, rakyat disejahterakan sehingga faktor-faktor yang menjadi pendorong kriminalitas ditekan sejak awal.
Kedudukan polisi di dalam sistem demokrasi kapitalisme akan selalu jadi alat politik dan tidak lepas dari tarikan berbagai kepentingan yang memicu kejahatan seperti suap dan korupsi. Meskipun digaji dari pajak rakyat, seringkali di lapangan justru mereka menjadi tameng bagi kepentingan penguasa dan para oligarki. Ganti personal hanya solusi tambal sulam dan hakekatnya sulit bagi polisi berpihak pada kebenaran. Hanya sistem Islam yang mampu mengembalikan peran polisi pada peran sesungguhnya sehingga keamanan benar-benar terjamin.
Views: 1
Comment here