Ditulis Oleh: Watini Aatifah
Wacana-edukasi.com, OPINI–Pemerintah menegaskan komitmen nya untuk terus menjalankan Program Makanan Bergizi gratis (MBG) selama bulan suci Ramadan 2026. Meski demikian, skema pelaksanaan ibadah bulan puasa tanpa mengurangi manfaat gizi bagi para penerima. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian koordinator Bidang Pangan yang membahas penguatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG Rapat digelar di Jakarta. ‘’pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan tetap berjalan,’’kata Menteri koordinator Bidang Pangan,’’kata Zulkifli Hasan (Zulhas). (tvonenews.com, 29 Januari 2026)
Makanan Bergizi Gratis adalah salah satu program pemerintah yang diberikan pada anak-anak sekolah di Indonesia. Program ini bertujuan agar anak-anak bisa mendapatkan asupan gizi yang baik. Program ini berjalan sejak januari 2025 hingga saat ini. Berjalannya program ini tentu saja disambut baik oleh wali murid dan juga anak-anak. Namun dengan berjalannya waktu wali murid dan guru mulai lelah dengan program ini. Banyak anak-anak yang tidak cocok dengan makanan yang diberikan, pada akhirnya sebagian makanan banyak meninggalkan sisa sehingga manambah beban kerja guru. Guru harus membujuk anak didiknya untuk makan dan mengumpulkan kembali ompreng untuk diserahkan ke petugas MBG. Belum lagi di berbagai daerah banyak anak yang mengalami keracunan makanan bergizi. Hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk dikaji kembali. Apakah program ini memberikan manfaat atau kah memberikan bahaya?
Mirisnya dengan berbagai laporan dari satu sekolah ke sekolah lain puluhan hingga ratusan siswa yang mengalami keracunan program ini masih berjalan hingga saat ini. Kenapa semua ini terjadi? tidak lain adalah karena saat ini negara kita menerapkan sistem kapitalisme. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Syariat Islam tidak lagi diterapkan dalam kehidupan dan bernegara, semua ini mereka lakukan demi meraup keuntungan materi sebanyak-banyaknya.
Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi. Ini untuk menunjukan kebijakan yang dipaksakan, yang penting dapur (SPPG) harus tetap berjalan. Banyak beredar dari sosial media bahwa makanan bergizi gratis yang dibagikan isinya tidak memenuhi syarat bahkan beberapa makanan atau menu yang tidak layak untuk dikonsumsi. Tan Shot Yen (ahli gizi) menilai skema pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada saat bulan puasa lebih baik diserahkan pada keluarga masing-masing. Agar keluarga bisa mendapatkan manfaat dari program ini, tapi usulan para ahli sering diabaikan demi mengejar target proyek SPPG tetap beroperasi dan tetap mendapatkan keuntungan.
Kebijakan demi kebijakan yang diambil berpijak pada paradigma kapitalistik pasti berfokus memberikan keuntungan pada para pemilik modal, bukan pada kemaslahatan rakyat, dan tidak berpijak pada syariat. Pemerintah tidak peduli bagaimana kondisi siswanya, bagaimana program makanan bergizi ini berjalan, apakah memberikan dampak negatif atau positif, dengan sejumlah uang yang digelontorkan dan dampak yang diterima oleh masyarakat. Faktanya yang mendapatkan manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah masyarakat maupun siswanya. Tapi mereka para pemegang program ini. Lagi-lagi yang diuntungkan bukanlah target dari program ini tapi para pengusaha dan segelintir orang saja.
Semua ini tidak akan terjadi apabila syariat Islam diterapkan secara sempurna. Islam akan memberikan jaminan makanan bergizi pada anak dan keluarga, selain dibebankan pada para penanggung nafkah keluarga memang jadi tanggung jawab negara, yaitu ketika kondisinya tidak tercukupi. Mekanisme penjaminan makanan dalam syariat diatur melalui mekanisme kepala keluarga, wali, kerabat yang mampu, tetangga yang mampu dan terakhir melalui Baitul mal. Di bawah kepemimpinan negara Islam kepala keluarga akan diberikan jaminan pekerjaan yang layak, gaji yang layak, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan sekunder mereka. Sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Dengan kepala keluarga mempunyai pekerjaan dan gaji yang layak masyarakat tidak akan kekurangan makan apalagi mengalami gizi buruk.
Penjaminan negara terhadap kecukupan makan per individu harus murni pelayanan langsung, bukan dijadikan sebagai komoditas bisnis, target proyek dan peluang politik praktis. Pemimpin negara Islam akan memastikan bantuan bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Karena pemimpin negara Islam adalah pelayan masyarakat. Selayaknya pelayan negara akan melayani rakyatnya dengan baik, memastikan seluruh rakyatnya mendapatkan kesejahteraan, perlindungan dan juga keamanan. Karena negara bukanlah regulator yang mengambil aset negara demi keuntungan untuk diberikan kepada pihak lain. Negara sebagai ra’in harus menjaga keamanan, amanah dalam mengelola keuangan di Baitul mal, sesuai dengan fungsi dan skala prioritas, bukan soal kemanfaatan semata. Dengan diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan dan bernegara masyarakat akan hidup sejahtera.
Views: 12
Comment here