Oleh : Lely Nv (Aktivis Generasi Peradaban Islam)
wacana-edukasi.com, OPINI--Alam seolah ingin berbicara, memuntahkan air yang tak sanggup ditampungnya bersama lumpur yang tak mampu lagi ditahan oleh akar pepohonannya. Kayu gelondongan yang sudah terpangkas rapih dan memiliki angka seolah jadi saksi bisu, apa yang terjadi sekedar hanya karena faktor alam?
Suasana mencekam di wilayah Sumatera Barat dan Aceh sejak bulan November lalu, bencana hidrometeorologis berupa banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah, merenggut nyawa, menghancurkan rumah, dan memutus akses kehidupan. Hingga update di bulan Desember 2025, proses pemulihan masih berjalan tertatih, dengan bayang-bayang ancaman serupa di musim hujan yang masih panjang. Negeri ini berduka, rakyat di wilayah terdampak menghadapi kerusakan dan ratusan korban jiwa bukan sekadar takdir alam, tetapi bisa jadi cermin gagalnya sebuah sistem dalam melindungi rakyatnya.
Ketika Alam Mengamuk
Banyaknya video beredar memperlihatkan ribuan atau bahkan bisa jadi jutaan kayu gelondongan meluncur bersama derasnya air dan lumpur menunjukkan bahwa intensitas dan frekuensi bencana ini sangat besar, apakah hanya sekedar faktor cuaca? Tapi muncul kecurigaan besar dugaan dari deforestasi besar-besaran untuk perkebunan sawit dan pertambangan. Alih fungsi lahan hutan ini serta pembangunan infrastruktur yang mengabaikan daya dukung ekologis bisa menjadi faktor kunci yang memperparah dampak curah hujan tinggi.
Laporan World Wildlife Fund (WWF) menyebut sekitar 15 miliar pohon ditebang setiap tahun di seluruh dunia. Indonesia, termasuk peringkat teratas kehilangan hutan primer mencapai 230 ribu hektare (Detik.com).
Dalam sistem sekuler-kapitalis hari ini, alam dilihat semata hanya sebagai sumber daya (resource) untuk dieksploitasi guna meraih keuntungan materi (profit) sebesar-besarnya. Hutan dianggap lebih bernilai ketika pohonnya ditebang untuk diambil kayunya dan lahannya ditanami komoditas ekspor. Sementara regulasi tata ruang dan lingkungan, meski ada di atas kertas, dengan mudah dilunakan oleh kepentingan investasi dan proyek-proyek yang dianggap mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
Hutan dieksploitasi demi memenuhi permintaan global seperti minyak sawit, hasil kayu dan sebagainya. Getir dirasakan masyarakat terdampak musibah akibat kebijakan sekuler hari ini, mencabut etika pengelolaan alam dari akar moral yang transendental (melampaui batas). Tanggung jawab terhadap lingkungan hanya sebatas di atas kertas yang seringkali tumpul dan rentan korupsi.
Negara telah absen dari perannya sebagai pelindung, karena logika kapitalisme mendorongnya menjadi fasilitator bagi akumulasi modal. Akibatnya, mitigasi bencana yang tidak secara langsung menghasilkan profit selalu menjadi anak tiri dalam anggaran. Sistem peringatan dini terbengkalai, reboisasi kurang diperhatikan, penanggulangan bencana seolah seadanya, dan kapasitas penanggulangan darurat tersekat-sekat oleh birokrasi yang tidak efektif. Akumulasi ini memberikan dampak musibah yang besar bagi masyarakat setempat, kehidupan hewan-hewan di hutan juga keberadaan hutan itu sendiri.
Bahkan kini, bantuan yang utama untuk memperbaiki infrastruktur strategis guna memudahkan bantuan masuk ke berbagai wilayah pelosok yang terdampak masih sangat minim dari negara. Beredar di media sosial, sampai 8 hari terkepung longsor warga Linge (Sumatera) pasrah dan berpesan, “kalau tidak ada makanan, kirimkan kami kain kaffan”.
Lagi dan lagi, rakyat seolah menjadi tumbal dari ketamakan mereka yang memberikan izin legal pembukaan dan alih fungsi lahan serta mereka para pemodal yang berinvestasi. Rakyat menjadi korban dua kali: pertama, akibat kebijakan eksploitatif yang merusak lingkungan hidup mereka, dan kedua, akibat lambatnya respons negara ketika bencana datang.
Islam Memandang Alam sebagai Amanah
Politik Islam menawarkan paradigma yang sama sekali berbeda. Kebijakan politik Islam yang preventif yakni melakukan pencegahan dengan peran utama negara yang melakukan pembatasan eksploitasi alam mampu meminimalisir kerusakan pada alam. Rasulullah Saw. bersabda: “Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).
Hadist dari Rasulullah Saw. menegaskan bahwa tiga sumber daya alam ini tidak boleh dimonopoli, diprivatisasi ataupun dikuasai secara eksklusif oleh satu orang atau kelompok, sebab sumber daya alam ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh umat. Negara sebagai pemegang amanah diwajibkan mengelola dan memberikan hasilnya bagi kesejahteraan rakyatnya.
Sejarah mencatat, Islam pernah memimpin dunia bukan dengan sebatas agama ritual tapi menjadi politik sebuah negara. Kehidupan dalam naungan sistem Islam diarahkan untuk senantiasa menjaga alam. Meskipun, masa puncak kejayaan Islam tak luput dari musibah bencana alam seperti yang pernah terjadi di Baghdad. Tepatnya pada musim dingin tahun 240 H (bertepatan akhir 854–awal 855 M), hujan sangat lebat turun terus-menerus di wilayah hulu Sungai Tigris, di pegunungan Armenia dan Anatolia. Aliran air yang luar biasa deras ini mengalir ke hilir menuju Baghdad, yang saat itu menjadi ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah al-Mutawakkil ‘ala Allah.
Namun, akibat perawatan dan pembaharuan kurang memadai dari sistem pengendalian banjir Baghdad yang saat itu bergantung pada tanggul dan kanal yang diwarisi dari zaman Persia Sasaniyah, banjir besar luapan dari sungai Tigris melanda wilayah Baghdad. Sejarawan seperti al-Tabari mencatat banjir ini menelan korban jiwa yang sangat besar. Ribuan rumah dari bata lumpur dan kayu runtuh dan hanyut tersapu air. Diperkirakan ada ratusan hingga mungkin ribuan orang tewas, karena tenggelam, tertimpa reruntuhan, dan terpapar udara dingin pasca-banjir. Puluhan ribu penduduk kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ke daerah yang lebih tinggi.
Respon pemimpin negara/ Khalifah al-Mutawakkil mengambil peran sentral dalam penanggulangan langsung bencana. Khalifah turun langsung memerintahkan para aparaturnya bersama untuk bergerak cepat. Dana Baitul Mal (kas negara) dikucurkan untuk membiayai seluruh operasi darurat. Setelah air surut, prioritas utama Khalifah membangun kembali infrastruktur vital agar kehidupan dan ekonomi bisa kembali berdenyut normal. Sumber: At-Tabari (w. 923 M / 310 H) – Tarikh al-Rusul wa al-Muluk.
Dari sejarah di atas, untuk persoalan teknis sangat mungkin bisa dilakukan oleh dunia modern seperti sekarang. Meskipun ada yang berkata negara barat bisa tanpa Islam contohnya Belanda. Tapi sebagian masyarakat tidak melihat Belanda melakukan eksploitasi di negeri lain untuk membangun negaranya.
Organisasi lingkungan Auriga Nusantara dan Eartsight berbasis di Indonesia dan Inggris melakukan investigasi lapangan setelah menganalisis sekitar 10.000 naskah dalam Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan laporan industri kayu ke sistem data yang dikelola Kementerian Kehutanan mengidentifikasi adanya 65 industri yang menerima (dan mengolah) kayu dari pembabatan hutan alam. Data-data tersebut selanjutnya digabungkan dengan data peredaran kayu Indonesia-Eropa, dan terungkap bahwa lima teratas pengguna kayu deforestasi pada 2024 seluruhnya menjual produk kayu ke Eropa termasuk Belanda. Lalu, apa bedanya? Bukankah sama-sama merusak?
Jelas sistem kebijakan kapitalisme-sekuler hari ini berbeda dengan sistem Islam. Islam mengajarkan bahwa alam semesta (al-kaun) merupakan tanda kebesaran Allah, yang diberikan kepada manusia sebagai amanah (titipan) untuk diolah dan dimanfaatkan dengan cara yang benar bukan untuk dirusak/dieksploitasi berlebihan. Bahkan pemimpinnya (Khalifah), diwajibkan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat yang bernaung dalam negara berasaskan politik Islam (Khilafah). Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Imam (pemimpin) adalah pemelihara dan pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari-Muslim).
Musibah di Sumatera Barat dan Aceh merupakan potret kecil dari kegagalan global sistem sekuler-kapitalis dalam membangun harmonisasi antara manusia dan alam. Sistem ini telah membuktikan bahwa ia hanya menghasilkan man-made disasters (bencana buatan manusia) yang berulang dan dampak merusaknya luar biasa besar.
Sudah waktunya umat melihat alternatif di luar sistem yang bobrok ini. Politik Islam bukan sekadar menawarkan ritual penyelamatan teknis pasca-bencana, tetapi sebuah restorasi mendasar terhadap cara pandang manusia pada alam, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Islam menawarkan sebuah sistem di mana penguasa bertanggung jawab langsung kepada Allah dan rakyatnya, di mana alam dijaga sebagai amanah, dan di mana solidaritas didasarkan pada akidah, bukan pada kepentingan materi semata. Hanya dengan perubahan paradigma dan sistem yang menyeluruh inilah siklus musibah yang berulang akibat keserakahan dan kelalaian dapat diputus.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Views: 22
Comment here