wacana-edukasi.com, SURAT PEMBACA-– DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan dukungan dilakukannya konversi dari bensin ke Gas LPG sebagai bahan bakar untuk nelayan. “Perbandingan bahan bakar minyak dan gas tentu lebih mahal minyak. Akan sangat membantu nelayan jika mereka bisa menggunakan bahan bakar yang murah seperti Gas LPG,” ujar Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin (https://kumparan.com 29/03/2024).
Namun menurutnya, diperlukan koordinasi antara Pertamina dan instansi terkait agar penggunaan bahan bakar gas ini tidak hanya bisa digunakan untuk perahu sampan saja, tetapi juga kapal besar. Kalau hanya untuk perahu sampan saja, nelayan hanya bisa menangkap ikan tidak bisa sampai jauh ke tengah laut. Tapi jika menggunakan kapal yang besar, mereka bisa mendapatkan ikan yang jumlahnya lebih banyak karena bisa sampai ke tengah laut. Ia mengharapkan penggunaan energi alternatif tersebut bisa membantu masyarakat, terutama nelayan sehingga mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak.
Sebenarnya, telah lama nelayan di Kalbar dirundung nasib yang mengenaskan. Setidaknya ada 69.238 jiwa nelayan perikanan tangkap di Kalbar menurut catatan statistik KKP hingga tahun 2022, kini semakin berkurang jumlahnya. Jumlah yang nampak besar untuk mengadu nasib di sekitar garis pantai Kalbar sepanjang 1.398 km dengan luas pesisir pantai sebesar 2,06 juta hektare dan luas wilayah laut 30.364,59 km persegi. Berada tersebar diantara 156 pulau-pulau kecil, dengan 217 pulau berpenghuni dan 61 pulau lainnya belum berpenghuni. Jika nelayan Kalbar ini tidak diperhatikan dan harus bersaing dengan nelayan bermodal besar bahkan asing, maka akan semakin terpuruk ditengah harga bahan bakar yang tinggi dan cuaca alam yang tidak menentu.
Jika penggunaan LPG ini digunakan, akan berbenturan dengan kebijakan pembatasan pembelian LPG 3 Kg yang hanya bisa dibeli masyarakat miskin sementara kebutuhan nelayan bisa lebih dari 3 kg untuk kemudahan operasional bahan bakar perahu. Mensyaratkan KTP dan KK, pembelian LPG juga hanya bisa dilakukan lewat penyalur resmi dengan syarat yang sama, sungguh bukanlah solusi yang berkeadilan.
Kalau sudah demikian, rasanya blue economy yang diwacanakan pemerintah, masih terlalu jauh untuk dijangkau rakyat sendiri. Para nelayan yang tidak lagi bisa leluasa melaut karena laut sudah dibayang-bayangi proyek destinasi wisata yang masuk program kawasan ekonomi khusus (KEK) dan sektor kawasan proyek strategis nasional (PSN) Sungguh miris.
Saatnya kita kembalikan problem ini semua kepada Islam. Sistem Islam akan memenuhi kebutuhan rakyat dengan cara memberikan kemudahan bagi rakyat untuk bekerja, seperti memberi insentif modal usaha, membuka lapangan kerja, memberikan tanah tambak untuk dikelola, ketersediaan bahan bakar kapal/ perahu yang murah bahkan di subsidi, kecukupan BBM tersebut selama melaut, teknologi melaut yang dikembangkan untuk memajukan perikanan dan menjamin kesejahteraan nelayan itu sendiri. Tidak lupa pengembangan sektor pangan rakyat yakni adanya jaminan pangan bergizi yang di antaranya bersumber dari sektor perikanan.
Nelayan kecil pun membutuhkan edukasi perihal wawasan politik kelautan, edukasi mengenai metode penangkapan ikan, jaminan kecanggihan kapal dan alat tangkap,alternatif budi daya dan pembesaran benih ikan di laut, pasar tanpa tengkulak dan rentenir, serta stabilitas harga produk ikan segar di pasaran. Semua ini hanya benar-benar serius difikirkan dan direalisasikan dalam sistem Islam.
Yeni
Pontianak-Kalbar
Visits: 13
Comment here